Samarinda,- Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kaltim hingga akhir 2009 berhasil mengumpulkan zakat sebesar Rp4,134 miliar. Dana sebesar itu berhasil dikumpulkan dari para Muzaki yang berada di Kota Samarinda dan sekitarnya.
”Zakat yang masuk hingga akhir Desember memang belum kami hitung, namun berdasarkan data hingga akhir November 2009 senilai Rp4,134 miliar,” kata Ketua Bazda Kaltim, KH. Hamri Has di Samarinda, Kamis (31/12).
Dilanjutkan, dana sebesar itu terdiri dari zakat mal mulai Januari hingga Nomvember 2009 sebanyak Rp3,577 miliar. Namun jika ditambahkan dengan kas pada 2008, maka total senilai Rp5,7 miliar.
Untuk infaq dan sedekah, lanjutnya, pendapat Bazda Kaltim sejak Januari hingga November 2009 sebanyak Rp409,973 juta. Namun jika ditambah dengan saldo infaq dan sedekah pada 2008, maka jumlahnya mencapai Rp524,136 juta.
Kemudian dana bergulir yang disetorkan kepada peminjam untuk modal usaha selama Januari hingga November 2009 sebanyak Rp146,581 juta. Namun jika ditambah dengan dana bergulir pada 2008, maka jumlahnya sebesar Rp197,139 juta.
Menurutnya, saldo zakat selama 2009 hingga November yang sebesar Rp4,134 miliar itu, jika ditambah dengan pemasukan zakat pada 2008, maka jumlah keseluruhannya sebanyak Rp6,4 miliar.
”Dari jumlah total tersebut, sebesar Rp3,5 miliar di antaranya telah kami salurkan kepada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, termasuk juga sebagian dibantukan kepada usaha kecil yang melalui dana bergulir,” katanya.
Menurutnya, meski pendapatan Bazda yang dipimpinnya itu sudah besar, namun sebenarnya potensi untuk menambah pendapatan zakat di Kaltim, khususnya dari warga Samarinda dan sekitarnya lebih besar.
Hanya saja pihaknya menghadapi beberapa kendala dalam mengumpulkan zakat tersebut. Kendala yang diarasakan antara lain masih kurang sumber daya manusia dalam melakukan sosialisasi terhadap pentingnya zakat.
Kendala lain yang dihadapai adalah minimnya dana untuk bersosialisasi, padahal dari sosialisasi tersebut diyakini mampu menyadarkan orang untuk mengeluarkan zakat karena zakat merupakan perintah agama dan pahalanya sangat besar.
”Kendala lainya adalah, masih banyak orang yang lebih suka mengeluarkan zakat dengan cara mendatangkan masyarakat ke rumahnya, padahal cara itu kurang efektif dan kurang tepat sasaran,” kata KH. Hamri Has.
***
Kamis, 31 Desember 2009
21.000 IJAZAH DIMUSNAHKAN DISDIK KALTIM
Samarinda,- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kaltim memusnahkan sebanyak 21.000 lembar ijazah yang tidak digunakan lagi. Pemusnahan itu dimaksudkan agar ijazah tersebut tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu.
”21.000 lembar ijazah yang kami musnahkan dengan cara dibakar ini merupakan ijazah yang tidak terpakai mulai tahun 2007, 2008 hingga 2009,” kata Sekretaris Disdik Kaltim, Musyahrim saat ditemui usai membakar ijazah di halaman Disdik Kaltim, Kamis (31/12).
Pembakaran ribuan ijazah SD, SMP, SMA dan SMK itu disaksikan sejumlah petugas dari Inspektorat Pendidikan Provinsi Kaltim, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, dan dari Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Samarinda.
Menurut Musyharim, ijazah yang dimusnahkan itu terdiri dari ijazah SD sebanyak 5.104 lembar, SMP 7.242 sebanyak lembar, SMA jurusan IPA sejumlah 3.023 lembar, SMA Jurusan IPS sebanyak 2.582 lembar, dan ijazah SMK sebanyak 1.062 lembar.
Sedangkan sejumlah kabupten/kota yang ijazahnya dimusnahkan adalah dari Kota Balikpapan sebanyak 124 lembar, Bontang sebanyak 129 lembar dan Kota Tarakan sebanyak 230 lembar ijazah.
Sementara ijazah dari Kabupaten Kutai Timur sebanyak 43 lembar, Penajam Paser Utara sebanyak 24 lembar, Paser 100, Berau sebanyak 23, Bulungan sebanyak 39, Malinau 366, Nunukan 529, dan dari Kabupaten Tanah Tidung sebanyak 2 lembar ijazah.
”Ijazah yang kami musnahkan ini merupakan ijazah yang dikembalikan oleh masing-masing kabupaten/kota se- Kaltim, baik saat dikembalikan itu dalam keadaan baik atau rusak,” katanya.
Menurutnya, ijazah dalam keadaan baik itu dikembalikan karena memang saat pendistribusian diberikan lebih untuk mengantisipasi kerusakan. Kemudian ijazah yang dikembalikan dalam keaadan rusak merupakan hal yang lumrah.
Rincian ijazah yang dimusnahkan itu, jika dirinci per kabupaten/kota yakni, Balikpapan dengan rincian SD 2008/2009 sebanyak 93 lembar, SMP 2008/2009 sebanyak 18 lembar, dan SMA jurusan IPS 1 lembar.
Dari Kota Bontang, untuk SD sebanyak 89, SMP 27 lembar, SMA 12 lembar, dan SMA jurusan IPA sebanyak 1 lembar. Semuanya merupakan iajzah 2008/2009.
Kemudian dari Kutai Timur untuk SD 2007/2008 sebanyak 5 lembar, SD 2008/2009 sebanyak 16 lembar, SMP 2007/2008 21 lembar, dan SMP 2008/2009 sebanyak 1 lembar.
”Selanjutnya dari Kabupten Penajam Paser Utara, untuk SD tahun ajaran 2008/2009 sebanyak 9 lembar, SMA KTSP Jurusan IPS 2008/2009 sebanyak 13 lembar, dan SMA 2004 Jurusan IPS tahun ajaran 2008/2009 sebanyak 2 lembar,” Demikian Musyahrim.
***
”21.000 lembar ijazah yang kami musnahkan dengan cara dibakar ini merupakan ijazah yang tidak terpakai mulai tahun 2007, 2008 hingga 2009,” kata Sekretaris Disdik Kaltim, Musyahrim saat ditemui usai membakar ijazah di halaman Disdik Kaltim, Kamis (31/12).
Pembakaran ribuan ijazah SD, SMP, SMA dan SMK itu disaksikan sejumlah petugas dari Inspektorat Pendidikan Provinsi Kaltim, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, dan dari Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Samarinda.
Menurut Musyharim, ijazah yang dimusnahkan itu terdiri dari ijazah SD sebanyak 5.104 lembar, SMP 7.242 sebanyak lembar, SMA jurusan IPA sejumlah 3.023 lembar, SMA Jurusan IPS sebanyak 2.582 lembar, dan ijazah SMK sebanyak 1.062 lembar.
Sedangkan sejumlah kabupten/kota yang ijazahnya dimusnahkan adalah dari Kota Balikpapan sebanyak 124 lembar, Bontang sebanyak 129 lembar dan Kota Tarakan sebanyak 230 lembar ijazah.
Sementara ijazah dari Kabupaten Kutai Timur sebanyak 43 lembar, Penajam Paser Utara sebanyak 24 lembar, Paser 100, Berau sebanyak 23, Bulungan sebanyak 39, Malinau 366, Nunukan 529, dan dari Kabupaten Tanah Tidung sebanyak 2 lembar ijazah.
”Ijazah yang kami musnahkan ini merupakan ijazah yang dikembalikan oleh masing-masing kabupaten/kota se- Kaltim, baik saat dikembalikan itu dalam keadaan baik atau rusak,” katanya.
Menurutnya, ijazah dalam keadaan baik itu dikembalikan karena memang saat pendistribusian diberikan lebih untuk mengantisipasi kerusakan. Kemudian ijazah yang dikembalikan dalam keaadan rusak merupakan hal yang lumrah.
Rincian ijazah yang dimusnahkan itu, jika dirinci per kabupaten/kota yakni, Balikpapan dengan rincian SD 2008/2009 sebanyak 93 lembar, SMP 2008/2009 sebanyak 18 lembar, dan SMA jurusan IPS 1 lembar.
Dari Kota Bontang, untuk SD sebanyak 89, SMP 27 lembar, SMA 12 lembar, dan SMA jurusan IPA sebanyak 1 lembar. Semuanya merupakan iajzah 2008/2009.
Kemudian dari Kutai Timur untuk SD 2007/2008 sebanyak 5 lembar, SD 2008/2009 sebanyak 16 lembar, SMP 2007/2008 21 lembar, dan SMP 2008/2009 sebanyak 1 lembar.
”Selanjutnya dari Kabupten Penajam Paser Utara, untuk SD tahun ajaran 2008/2009 sebanyak 9 lembar, SMA KTSP Jurusan IPS 2008/2009 sebanyak 13 lembar, dan SMA 2004 Jurusan IPS tahun ajaran 2008/2009 sebanyak 2 lembar,” Demikian Musyahrim.
***
BPS KALTIM AKAN LAKUKAN SENSUS PENDUDUK 2010
Samarinda,- Guna memperbarui data dasar kependudukan, maka Badan Pusat Statistik Kaltim akan melakukan sensus penduduk pada 2010. Sensus ini dimaksudkan sebagai dasar pengembangan kerangka sampling berbagai survei periode 2010-2020.
”Sensus penduduk di Kaltim merupakan daerah yang paling luas cakupan wilayahnya di Indonesia. Ini karena luas Kaltim mencapai 245.237,80 kilometer, atau sama dengan satu setengah kali Pulau Jawa ditambah Madura,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Jhoni Anwar di Samarinda, Rabu (30/12).
Dilanjutkan, sensus 2010 juga paling ketat jadwalnya, yakni harus selesai dalam satu bulan, tepatnya pada Mei 2010. Selain juga paling banyak jumlah petugasnya, yakni melibatkan lebih dari 700 ribu orang secara nasional.
Setiap petugas sensus diutamakan orang yang menguasai blok atau kawasan yang akan didata, sehingga petugas tidak dipusingkan dengan kondisi lingkungan yang belum dikenal sebelumnya.
Di Kaltim, lanjut Anwar, sensus yang akan dilakukan menyebar di 14 kabupaten dan kota, 136 kecamatan, 1.420 desa dan kelurahan, dengan perkiraan responden rumah tangga sebanyak 844.544, dan responden penduduk sebanyak 3.250.086 jiwa.
Sedangkan blok sensus yang sudah dipetakan mencapai 11.000. Kondisi ini jauh berbeda dibanding dengan blok sensus pada 2000. Sebab di tahun itu hanya terdapat 9.875 blok di Kaltim, atau terjadi penambahan sebanyak 1.125 blok pada 2010.
Berdasarkan bertambahnya jumlah blok dan bertambahnya jumlah penduduk Kaltim itulah, maka petugas pencacah juga ditambah, yakni dari 4.942 orang pada 2000, menjadi 6.588 petugas pada 2010.
Sedangkan jumlah pengawas terdiri dari dua tugas, yakni pengawas untuk Koordinator Tim (Kortim) sebanyak 1.647, dan untuk Koordinator Lapangan (Korlap) sebanyak 367 orang. Sehingga total petugas yang akan melakukan pencacahan di Kaltim pada sensus 2010 sebanyak 8.602 orang.
”Setiap tim terdiri dari 4 orang, yakni satu pengawas dan tiga pencacah. Kemudian satiap petugas harus mencacah 20 rumah atau Kepala Keluarga setiap hari, sehingga dalam satu bulan sekitar 600 KK yang terdata,” katanya.
Dilanjutkan, koordinator sensus tingkat kecamatan membawahi seluruh Korlap di wilayah kecamatan bersangkutan. Kemudian satu Korlap membawahi sekitar 10 Kortim, dan satu Kortim membawahi tiga pencacah. Sedangkan setiap petugas memiliki tanggungjawab mencacah sekitar 4-9 blok sensus per tim.
***
”Sensus penduduk di Kaltim merupakan daerah yang paling luas cakupan wilayahnya di Indonesia. Ini karena luas Kaltim mencapai 245.237,80 kilometer, atau sama dengan satu setengah kali Pulau Jawa ditambah Madura,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Jhoni Anwar di Samarinda, Rabu (30/12).
Dilanjutkan, sensus 2010 juga paling ketat jadwalnya, yakni harus selesai dalam satu bulan, tepatnya pada Mei 2010. Selain juga paling banyak jumlah petugasnya, yakni melibatkan lebih dari 700 ribu orang secara nasional.
Setiap petugas sensus diutamakan orang yang menguasai blok atau kawasan yang akan didata, sehingga petugas tidak dipusingkan dengan kondisi lingkungan yang belum dikenal sebelumnya.
Di Kaltim, lanjut Anwar, sensus yang akan dilakukan menyebar di 14 kabupaten dan kota, 136 kecamatan, 1.420 desa dan kelurahan, dengan perkiraan responden rumah tangga sebanyak 844.544, dan responden penduduk sebanyak 3.250.086 jiwa.
Sedangkan blok sensus yang sudah dipetakan mencapai 11.000. Kondisi ini jauh berbeda dibanding dengan blok sensus pada 2000. Sebab di tahun itu hanya terdapat 9.875 blok di Kaltim, atau terjadi penambahan sebanyak 1.125 blok pada 2010.
Berdasarkan bertambahnya jumlah blok dan bertambahnya jumlah penduduk Kaltim itulah, maka petugas pencacah juga ditambah, yakni dari 4.942 orang pada 2000, menjadi 6.588 petugas pada 2010.
Sedangkan jumlah pengawas terdiri dari dua tugas, yakni pengawas untuk Koordinator Tim (Kortim) sebanyak 1.647, dan untuk Koordinator Lapangan (Korlap) sebanyak 367 orang. Sehingga total petugas yang akan melakukan pencacahan di Kaltim pada sensus 2010 sebanyak 8.602 orang.
”Setiap tim terdiri dari 4 orang, yakni satu pengawas dan tiga pencacah. Kemudian satiap petugas harus mencacah 20 rumah atau Kepala Keluarga setiap hari, sehingga dalam satu bulan sekitar 600 KK yang terdata,” katanya.
Dilanjutkan, koordinator sensus tingkat kecamatan membawahi seluruh Korlap di wilayah kecamatan bersangkutan. Kemudian satu Korlap membawahi sekitar 10 Kortim, dan satu Kortim membawahi tiga pencacah. Sedangkan setiap petugas memiliki tanggungjawab mencacah sekitar 4-9 blok sensus per tim.
***
KRISIS PANGAN GLOBAL 2010 DAPAT PERHATIAN KALTIM
Samarinda,- Krisis pangan global 2010 diperkirakan terjadi karena penduduk dunia meningkat tajam, sedangkan produksi pangan dunia dalam 10 tahun terakhir tidak ada peningkatan. Pemprov Kaltim pun turut andil mengatasi hal itu.
”Cadangan pangan secara global saat ini tinggal 15 persen dari kebutuhan yang menurun drastis sejak 2000,” kata Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Provinsi Kaltim, Mukhransyah di Samarinda, Selasa (29/12).
Dikatakan, kondisi ini pasti akan berpengaruh bagi Kaltim sehingga perlu upaya antisisapsi sejak dini untuk membangun kawasan pangan untuk mengantisipasi atau meminimalisir krisis pangan tersebut.
Menurutnya, produksi beras nasional 2010 diprediksi masih di bawah peningkatan jumlah penduduk. Sebagai perbandingan, produksi beras 2009 naik 0,68 persen dari 2008, sedangkan peningkatan jumlah penduduk 2009 peningkatan 1,29 persen dari tahun sebelumnya.
Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi ternyata cadangan beras nasional tinggal lima persen. Hal inilah yang harus mendapat perhatian serius pemerintah. Berdasarkan hal itu pula, maka Pemprov Kaltim juga harus memperkuat sektor pertanian.
Pada 2010, lanjutnya, kebutuhan ketersediaan pangan akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan warga yang menetap sekitar 3,2 juta jiwa, ditambah sejumlah pendatang yang tinggal sementara untuk urusan dagang dan pekerjaan yang diperkirakan sebanyak 500 ribu jiwa per tahun.
Faktanya, jumlah petani di bidang komoditi pangan masih di bawah angka peningkatan penduduk dan pendatang, sehingga produksi pangan di bawah angka kebutuhan pangan Kaltim, walaupun sebenarnya sudah mencapai angka swasembada berdasarkan kebutuhan konsumsi warga tetap.
Bahkan diperkirakan produksi padi 2010 terjadi surplus sekitar 20 ribu ton. Meski demikian Kaltim masih harus mendatangkan 40 ribu, ton ditambah cadangan pangan untuk tiga bulan sekitar 95 ribu ton untuk mencukupi kebutuhan itu.
Untuk menyikapi hal itu, maka melalui instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan, maka perlu diupayakan peningkatan cadangan pangan di semua daerah, terutama kawasan rawan pangan.
”Kami juga mengembangkan lumbung pangan masyarakat yang dikelola secara ekonomis untuk tujuan sosial dan komersial, baik yang mendapat subsidi pemerintah maupun swadaya masyarakat, juga pengembangan lembaga usaha ekonomi pedesaan,” kata Mukransyah.
***2***
”Cadangan pangan secara global saat ini tinggal 15 persen dari kebutuhan yang menurun drastis sejak 2000,” kata Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Provinsi Kaltim, Mukhransyah di Samarinda, Selasa (29/12).
Dikatakan, kondisi ini pasti akan berpengaruh bagi Kaltim sehingga perlu upaya antisisapsi sejak dini untuk membangun kawasan pangan untuk mengantisipasi atau meminimalisir krisis pangan tersebut.
Menurutnya, produksi beras nasional 2010 diprediksi masih di bawah peningkatan jumlah penduduk. Sebagai perbandingan, produksi beras 2009 naik 0,68 persen dari 2008, sedangkan peningkatan jumlah penduduk 2009 peningkatan 1,29 persen dari tahun sebelumnya.
Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi ternyata cadangan beras nasional tinggal lima persen. Hal inilah yang harus mendapat perhatian serius pemerintah. Berdasarkan hal itu pula, maka Pemprov Kaltim juga harus memperkuat sektor pertanian.
Pada 2010, lanjutnya, kebutuhan ketersediaan pangan akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan warga yang menetap sekitar 3,2 juta jiwa, ditambah sejumlah pendatang yang tinggal sementara untuk urusan dagang dan pekerjaan yang diperkirakan sebanyak 500 ribu jiwa per tahun.
Faktanya, jumlah petani di bidang komoditi pangan masih di bawah angka peningkatan penduduk dan pendatang, sehingga produksi pangan di bawah angka kebutuhan pangan Kaltim, walaupun sebenarnya sudah mencapai angka swasembada berdasarkan kebutuhan konsumsi warga tetap.
Bahkan diperkirakan produksi padi 2010 terjadi surplus sekitar 20 ribu ton. Meski demikian Kaltim masih harus mendatangkan 40 ribu, ton ditambah cadangan pangan untuk tiga bulan sekitar 95 ribu ton untuk mencukupi kebutuhan itu.
Untuk menyikapi hal itu, maka melalui instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan, maka perlu diupayakan peningkatan cadangan pangan di semua daerah, terutama kawasan rawan pangan.
”Kami juga mengembangkan lumbung pangan masyarakat yang dikelola secara ekonomis untuk tujuan sosial dan komersial, baik yang mendapat subsidi pemerintah maupun swadaya masyarakat, juga pengembangan lembaga usaha ekonomi pedesaan,” kata Mukransyah.
***2***
PASER SULAP RIBUAN PENAMBANG EMAS MENJADI PEKEBUN
Samarinda, - Pemerintah Kabupaten Paser Provinsi Kaltim “menyulap” ribuan warga yang sehari-harinya menambang emas atau Penambang Tanpa Ijin (Peti) menjadi pekebun sawit dan karet di dua kecamatan di daerah itu.
“Jumlah warga yang mendapat lahan perkebunan sawit dan karet adalah sebanyak 1.051 Kepala Keluarga (KK). Mereka tersebar di sejumlah desa di dua kecamatan,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Paser, I Putu Suwardana di Tanah Grogot, baru-baru ini.
Menurutnya, Pemkab Paser memiliki perhatian besar terhadap nasib warga yang sebelumnya harus berendam di sungai dan bergelimang lumpur untuk mencari emas melalui kegiatan penambangan emas tanpa izin di sejumlah desa di Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Sopang.
Pekerjaan yang dilakoni ribuan warga dalam mencari butiran emas di sepanjang sungai di kawasan itu tidak menjanjikan dan tidak bisa untuk kesejahteraan di masa depan karena hasilnya tidak seberapa. Selain itu, kegiatan tersebut juga cenderung merusak lingkungan.
Berdasarkan hal itu, maka Pemkab Paser kemudian membuat kebijakan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Salah satunya adalah program pembagian lahan untuk perkebunan.
Program penyediaan lahan bagi para Peti itu sudah dijalankan sejak 2006 sehingga 1.051 KK itu saat ini sudah memiliki lahan sawit dan karet. Selain menyediakan lahan, pihaknya juga melakukan pembinaan terhadap para pekebun tersebut.
Menurutnya, areal perkebunan kelapa sawit dan karet bagi warga penambang itu disediakan agar mereka berubah pekerjaan, atau beralih menjadi petani kelapa sawit dan karet karena bidang pekerjaaan ini sangat menjanjikan.
Apalagi jika para pekebun sawit itu mau kreatif, yakni dengan melakukan pola integrasi sawit – sapi, yakni selain berkebun sawit juga memeilahar sapi di kebun itu, maka penghasilan petani dipastikan bisa berlipat.
Terhadap jumlah warga yang berhak mendapatkan areal perkebunan kelapa sawit dan karet, Putu menjelaskan, untuk perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Batu Sopang sebanyak 318 KK dengan luas areal sekitar 370 hektare.
Sedang di Kecamatan Muara Komam, jumlah KK yang berhak mendapatkan kebun sebanyak 354 KK dengan luas areal 362 hektare lebih. Perkebunan karet sebanyak 95 KK di Batu Sopang, sementara di Muara Komam sebanyak 284 KK,” kata Putu Suwardana.
***
“Jumlah warga yang mendapat lahan perkebunan sawit dan karet adalah sebanyak 1.051 Kepala Keluarga (KK). Mereka tersebar di sejumlah desa di dua kecamatan,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Paser, I Putu Suwardana di Tanah Grogot, baru-baru ini.
Menurutnya, Pemkab Paser memiliki perhatian besar terhadap nasib warga yang sebelumnya harus berendam di sungai dan bergelimang lumpur untuk mencari emas melalui kegiatan penambangan emas tanpa izin di sejumlah desa di Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Sopang.
Pekerjaan yang dilakoni ribuan warga dalam mencari butiran emas di sepanjang sungai di kawasan itu tidak menjanjikan dan tidak bisa untuk kesejahteraan di masa depan karena hasilnya tidak seberapa. Selain itu, kegiatan tersebut juga cenderung merusak lingkungan.
Berdasarkan hal itu, maka Pemkab Paser kemudian membuat kebijakan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Salah satunya adalah program pembagian lahan untuk perkebunan.
Program penyediaan lahan bagi para Peti itu sudah dijalankan sejak 2006 sehingga 1.051 KK itu saat ini sudah memiliki lahan sawit dan karet. Selain menyediakan lahan, pihaknya juga melakukan pembinaan terhadap para pekebun tersebut.
Menurutnya, areal perkebunan kelapa sawit dan karet bagi warga penambang itu disediakan agar mereka berubah pekerjaan, atau beralih menjadi petani kelapa sawit dan karet karena bidang pekerjaaan ini sangat menjanjikan.
Apalagi jika para pekebun sawit itu mau kreatif, yakni dengan melakukan pola integrasi sawit – sapi, yakni selain berkebun sawit juga memeilahar sapi di kebun itu, maka penghasilan petani dipastikan bisa berlipat.
Terhadap jumlah warga yang berhak mendapatkan areal perkebunan kelapa sawit dan karet, Putu menjelaskan, untuk perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Batu Sopang sebanyak 318 KK dengan luas areal sekitar 370 hektare.
Sedang di Kecamatan Muara Komam, jumlah KK yang berhak mendapatkan kebun sebanyak 354 KK dengan luas areal 362 hektare lebih. Perkebunan karet sebanyak 95 KK di Batu Sopang, sementara di Muara Komam sebanyak 284 KK,” kata Putu Suwardana.
***
BKKBN KALTIM CEGAH 2 JUTA KELAHIRAN
Samarinda,- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim memperkirakan telah mampu menekan jumlah kelahiran di daerah itu sedikitnya 2 juta bayi, sehingga saat ini jumlah penduduk Kaltim hanya sekitar 3 juta jiwa.
“Kami terus melakukan penyuluhan guna menekan angka kelahiran, sehingga penduduka Kaltim saat ini hanya sekitar 3 juta jiwa. Jika tidak ada peran BKKBN, maka jumlah penduduk Kaltim saat ini bisa di atas 5 juta jiwa,” kata Kepala BKKBN Kaltim, Idrus Sebbu di Samarinda, baru-baru ini.
Dikatakan, peran BKKBN bukan melarang pasangan keluarga untuk melahirkan, namun perannya justru mengarah pada pengaturan dan jarak kelahiran. Pasalnya dengan jarak melahirkan yang teratur, banyak keuntungan yang didapat keluarga, baik secara perkembangan anak, ekonomi dan kesehatan sang ibu.
Jika jarak melahirkan terlalu dekat, yakni antara 1-3 tahun, banyak hal negatif yang dikhawatirkan terjadi, antara lain anak yang usianya masih 1-3 tahun masih memerlukan perhatian ibu sangat tinggi.
“Jika si ibu harus mengurusi bayinya, maka anak usia 1-3 tahun itu merasa tidak deperhatikan, hal itulah yang mempengaruhi perkembangan mental anak,” katanya.
Ibu yang melahirkan, lanjutnya, mengeluarkan darah banyak, selain itu juga banyak saraf yang putus. Saraf-saraf yang putus itu sendiri diperkirakan bisa pulih sekitar 4-5 tahun kemudian. Karena itu, sebaiknya jaraka melahirkan adalah antara 4-5 tahun.
Secara nasional, lanjutnya, pertumbuhan pendudukan setiap tahun bertambah 1,3 persen. Artinya, jumlah penduduk Indonesia bertambah 3,2 juta jiwa per tahun. Jika tidak ada program KB, maka penduduk Indonesia yang saat ini berjumlah 230 juta jiwa, diperkirakan bisa mencapai 300 juta jiwa.
Menurutnya, masalah kependudukan yang jumlahnya tinggi memiliki implikasi luas terhadap perubahan sosial di segala bidang, di antaranya pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sandang, pangan, papan serta keamanan. “Jika tidak segera diatasi, maka berpengaruh pada stabilitas nasional,” kata Idrus Sebbu.
Menurutnya, di Kaltim termasuk daerah yang memiliki pasangan usia subur cukup tinggi, karena salah satu faktornya adalah banyaknya pendatang dengan pasangan usia mudah, sehingga angka kelahiran juga berpotensi tinggi.
Ia juga mengakui bahwa dalam upaya menekan jumlah penduduk, pihaknya menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya adalah masih minimnya jumlah petugas lapangan untuk tenaga penyuluh, padahal ujung tombak keberhasilan menyusukseskan KB ada pada kegigihan dan jumlah penyuluh.
***
“Kami terus melakukan penyuluhan guna menekan angka kelahiran, sehingga penduduka Kaltim saat ini hanya sekitar 3 juta jiwa. Jika tidak ada peran BKKBN, maka jumlah penduduk Kaltim saat ini bisa di atas 5 juta jiwa,” kata Kepala BKKBN Kaltim, Idrus Sebbu di Samarinda, baru-baru ini.
Dikatakan, peran BKKBN bukan melarang pasangan keluarga untuk melahirkan, namun perannya justru mengarah pada pengaturan dan jarak kelahiran. Pasalnya dengan jarak melahirkan yang teratur, banyak keuntungan yang didapat keluarga, baik secara perkembangan anak, ekonomi dan kesehatan sang ibu.
Jika jarak melahirkan terlalu dekat, yakni antara 1-3 tahun, banyak hal negatif yang dikhawatirkan terjadi, antara lain anak yang usianya masih 1-3 tahun masih memerlukan perhatian ibu sangat tinggi.
“Jika si ibu harus mengurusi bayinya, maka anak usia 1-3 tahun itu merasa tidak deperhatikan, hal itulah yang mempengaruhi perkembangan mental anak,” katanya.
Ibu yang melahirkan, lanjutnya, mengeluarkan darah banyak, selain itu juga banyak saraf yang putus. Saraf-saraf yang putus itu sendiri diperkirakan bisa pulih sekitar 4-5 tahun kemudian. Karena itu, sebaiknya jaraka melahirkan adalah antara 4-5 tahun.
Secara nasional, lanjutnya, pertumbuhan pendudukan setiap tahun bertambah 1,3 persen. Artinya, jumlah penduduk Indonesia bertambah 3,2 juta jiwa per tahun. Jika tidak ada program KB, maka penduduk Indonesia yang saat ini berjumlah 230 juta jiwa, diperkirakan bisa mencapai 300 juta jiwa.
Menurutnya, masalah kependudukan yang jumlahnya tinggi memiliki implikasi luas terhadap perubahan sosial di segala bidang, di antaranya pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sandang, pangan, papan serta keamanan. “Jika tidak segera diatasi, maka berpengaruh pada stabilitas nasional,” kata Idrus Sebbu.
Menurutnya, di Kaltim termasuk daerah yang memiliki pasangan usia subur cukup tinggi, karena salah satu faktornya adalah banyaknya pendatang dengan pasangan usia mudah, sehingga angka kelahiran juga berpotensi tinggi.
Ia juga mengakui bahwa dalam upaya menekan jumlah penduduk, pihaknya menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya adalah masih minimnya jumlah petugas lapangan untuk tenaga penyuluh, padahal ujung tombak keberhasilan menyusukseskan KB ada pada kegigihan dan jumlah penyuluh.
***
KALTIM TARGETKAN 500.000 KERAMBA PADA 2010
Samarinda,- Pemprov Kaltim melalui Dinas Perikanan dan Kelautan setempat menargetkan pengembangan 500.000 keramba guna memenuhi kebutuhan ikan dan mendukung pencanangan Indonesia menjadi produsen ikan terbesar pada 2013.
“Sebanyak 500.000 keramba pada 2010 ini untuk budidaya ikan air tawar yang tersebar di kabupaten/kota di wilayah Kaltim,” Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kaltim, Hairani Saleh di Samarinda, Selasa (22/12).
Saat ini, lanjutnya, keramba budidaya ikan air tawar di Kaltim baru terdapat lebih dari 70.000 unit. Dari jumlah itu keramba terbanyak ada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yakni sebanyak 41.000 keramba.
Kemudian, dari target 500.000 keramba tersebut, Kukar diharapkan mampu mengembangkan keramba sebanyak 100.000 keramba karena Kukar memiliki wilayah air tawar paling banyak, mulai dari sungai, danau, kolam bekas tambang dan lainnya.
Saat ini, lanjutnya, di sejumlah daerah Kaltim telah mampu memanfaatkan lubang-lubang bekas galian tambang batu bara. Namun demikian, masih ada sejumlah kolam besar bekas areal pertambangan yang belum bisa dikelola dijadikan kolam ikan.
Berkaitan dengan itu, pihaknya juga terus melakukan penelitian terhadap sejumlah kolam bekas pertambangan di sejumlah daerah agar kelak bisa dimanfaatkan menjadi kolam ikan, baik ikan nila, emas dan lainnya.
Kemudian, lanjutnya, guna meningkatkan hasil tangkapan ikan para nelayan yang ada di kabupaten/kota, maka Pemprov Kaltim juga memberikan bantuan sejumlah peralatan untuk mencari ikan, mulai alat tangkap hingga kapal untuk melaut.
Bantuan peralatan untuk nelayan ini diberikan sebagai upaya untuk memotivasi para nelayan sekaligus demi meningkatkan hasil tangkapan ikan.
Bantuan yang diberikan itu antara lain berupa mesin ketinting sebanyak 25 unit yang diberikan untuk nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Di kabupaten ini terdapat 10 nelayan mendapat bantuan.
Selanjutnya adalah nelayan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat lima unit speed boat, nelayan dari Kabupaten Kutai Barat mendapat empat unit, nelayan dari Kabupaten Kutai Timur mendapat tiga unit, dan nelayan di Kabupaten Paser mendapat tiga unit speed boat.
”Baru-baru ini kami juga memberikan kepada dua kabupaten berupa 10 unit alat bagan tancap. 10 unit itu diberikan kepada Kukar sebanyak lima unit dan Kabupaten PPU sebanyak lima unit,” kata Hairani Saleh.
***
“Sebanyak 500.000 keramba pada 2010 ini untuk budidaya ikan air tawar yang tersebar di kabupaten/kota di wilayah Kaltim,” Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kaltim, Hairani Saleh di Samarinda, Selasa (22/12).
Saat ini, lanjutnya, keramba budidaya ikan air tawar di Kaltim baru terdapat lebih dari 70.000 unit. Dari jumlah itu keramba terbanyak ada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yakni sebanyak 41.000 keramba.
Kemudian, dari target 500.000 keramba tersebut, Kukar diharapkan mampu mengembangkan keramba sebanyak 100.000 keramba karena Kukar memiliki wilayah air tawar paling banyak, mulai dari sungai, danau, kolam bekas tambang dan lainnya.
Saat ini, lanjutnya, di sejumlah daerah Kaltim telah mampu memanfaatkan lubang-lubang bekas galian tambang batu bara. Namun demikian, masih ada sejumlah kolam besar bekas areal pertambangan yang belum bisa dikelola dijadikan kolam ikan.
Berkaitan dengan itu, pihaknya juga terus melakukan penelitian terhadap sejumlah kolam bekas pertambangan di sejumlah daerah agar kelak bisa dimanfaatkan menjadi kolam ikan, baik ikan nila, emas dan lainnya.
Kemudian, lanjutnya, guna meningkatkan hasil tangkapan ikan para nelayan yang ada di kabupaten/kota, maka Pemprov Kaltim juga memberikan bantuan sejumlah peralatan untuk mencari ikan, mulai alat tangkap hingga kapal untuk melaut.
Bantuan peralatan untuk nelayan ini diberikan sebagai upaya untuk memotivasi para nelayan sekaligus demi meningkatkan hasil tangkapan ikan.
Bantuan yang diberikan itu antara lain berupa mesin ketinting sebanyak 25 unit yang diberikan untuk nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Di kabupaten ini terdapat 10 nelayan mendapat bantuan.
Selanjutnya adalah nelayan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat lima unit speed boat, nelayan dari Kabupaten Kutai Barat mendapat empat unit, nelayan dari Kabupaten Kutai Timur mendapat tiga unit, dan nelayan di Kabupaten Paser mendapat tiga unit speed boat.
”Baru-baru ini kami juga memberikan kepada dua kabupaten berupa 10 unit alat bagan tancap. 10 unit itu diberikan kepada Kukar sebanyak lima unit dan Kabupaten PPU sebanyak lima unit,” kata Hairani Saleh.
***
2013 KALTIM TARGETKAN SWASEMBADA DAGING
Samarinda,- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui dinas peternakan setempat menargetkan pada 2013 mampu memenuhi kebutuhan daging di daerah sendiri, alias swasembada daging.
Untuk mendukung upaya tersebut, maka Dinas Peternakan Provinsi Kaltim menggulirkan sejumlah program unggulan, yakni revitalisasi peternakan dengan program Intergasi Sawit-Sapi, Sapi - sampah, Intergrasi Sapi - Kakao dan Integrasi Sapi - Tanaman Pertanian.
Kepala Dinas Peternakan Kaltim, Ibrahim mengatakan saat ini sejumlah daerah seperti di Kabupaten Paser telah berhasil mengembangkan pola Integrasi Sapi-Sawit sehingga petani sawit bisa hidup lebih sejahtera karena mendapat penghasilan tambahan.
Program yang telah berhasil itu juga akan terus ia kembangkan. Pihaknya juga akan terus membangun program integrasi antara sapi dan sawit itu. Jika satu hektar kebun sawit menyediakan 2-3 ekor sapi untuk petaninya.
Guna mencapai swasembada daging tersebut, saat ini Kaltim memerlukan bibit indukan sapi sebanyak 350 ribu ekor, namun hingga kini hanya terpenuhi 91 ribu ekor saja.
Hal lain yang terus dilakukan guna mewujudkan swasembada daging yakni, meningkatkkan kelembagaan peternakan seperti koperasi bidang peternakan dan kelompok usaha bersama dan berbagai program lain yang telah disebutkan di atas.
Dilanjutkan, saat ini juga terdapat peternakan sapi di Trunen, Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang memiliki populasi sebanyak 1.500 ekor. Peternakan sapi tersebut dikelola PT. Agritama Bangkit Sangsaka.
Ada juga hal yang membuat lega Kaltim karena telah ada investor yang berminat mengembangkan ternak sapi potong dan sapi perah. Ketertarikan investor di bidang peternakan inilah yang nantinya juga diharapkan mampu mencukupi kebutuhan daging sapi daerah.
Selain sapi, lanjutnya, agribisnis ternak lain seperti kambing, unggas dan lainnya juga sangat berpotensi dikembangkan di Kaltim, pasalnya di masing-masing kabupaten/kota memiliki karakteristrik tersendiri dalam pengembangan jenis-jenis ternak.
Untuk agribisnis ternak kambing tergolong usaha peternakan yang relatif cepat menghasilkan karena masa kehamilannya hanya 155 hari atau sekitar lima bulan.
“Kambing juga tahan terhadap penyakit, cepat berkembangbiak serta cocok dikembangkan di seluruh wilayah Kaltim,” kata Ibrahim.
***
Untuk mendukung upaya tersebut, maka Dinas Peternakan Provinsi Kaltim menggulirkan sejumlah program unggulan, yakni revitalisasi peternakan dengan program Intergasi Sawit-Sapi, Sapi - sampah, Intergrasi Sapi - Kakao dan Integrasi Sapi - Tanaman Pertanian.
Kepala Dinas Peternakan Kaltim, Ibrahim mengatakan saat ini sejumlah daerah seperti di Kabupaten Paser telah berhasil mengembangkan pola Integrasi Sapi-Sawit sehingga petani sawit bisa hidup lebih sejahtera karena mendapat penghasilan tambahan.
Program yang telah berhasil itu juga akan terus ia kembangkan. Pihaknya juga akan terus membangun program integrasi antara sapi dan sawit itu. Jika satu hektar kebun sawit menyediakan 2-3 ekor sapi untuk petaninya.
Guna mencapai swasembada daging tersebut, saat ini Kaltim memerlukan bibit indukan sapi sebanyak 350 ribu ekor, namun hingga kini hanya terpenuhi 91 ribu ekor saja.
Hal lain yang terus dilakukan guna mewujudkan swasembada daging yakni, meningkatkkan kelembagaan peternakan seperti koperasi bidang peternakan dan kelompok usaha bersama dan berbagai program lain yang telah disebutkan di atas.
Dilanjutkan, saat ini juga terdapat peternakan sapi di Trunen, Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang memiliki populasi sebanyak 1.500 ekor. Peternakan sapi tersebut dikelola PT. Agritama Bangkit Sangsaka.
Ada juga hal yang membuat lega Kaltim karena telah ada investor yang berminat mengembangkan ternak sapi potong dan sapi perah. Ketertarikan investor di bidang peternakan inilah yang nantinya juga diharapkan mampu mencukupi kebutuhan daging sapi daerah.
Selain sapi, lanjutnya, agribisnis ternak lain seperti kambing, unggas dan lainnya juga sangat berpotensi dikembangkan di Kaltim, pasalnya di masing-masing kabupaten/kota memiliki karakteristrik tersendiri dalam pengembangan jenis-jenis ternak.
Untuk agribisnis ternak kambing tergolong usaha peternakan yang relatif cepat menghasilkan karena masa kehamilannya hanya 155 hari atau sekitar lima bulan.
“Kambing juga tahan terhadap penyakit, cepat berkembangbiak serta cocok dikembangkan di seluruh wilayah Kaltim,” kata Ibrahim.
***
Rabu, 30 Desember 2009
SEMBAKO KALTIM AMAN HINGGA AWAL 2010
Samarinda, - Masyarakat Kaltim diimbau tidak cemas soal ketersediaan Sembako karena pemerintah setempat menyatakan bahwa kebutuhan itu cukup dalam menghadapi Hari Natal dan Tahun Baru, bahkan hingga Januari 2010.
“Stok Sembako kita aman hingga Januari 2010 karena di masing-masing distributor masih menunjukkan jumlah yang signifikan,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Kaltim, Yadi Sabiannor di Samarinda, Sabtu (19/12).
Stok Sembilan Bahan Pokok (Sembako) yang dipastikan bertahan hingga awal tahun depan di antaranya beras, gula, tepung terigu, minyak goreng dan lainnya. Untuk itu ia meminta masyarakat tidak perlu menimbun barang karena ketakutan berkurangnya stok.
Dikatakan, kecukupan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat itu bukan hanya Sembako dalam kemasan saja, bahkan Sembako untuk kebutuhan eceran juga tersedia seperti minyak goreng curah, gula pasir, tepung dan berbagai kebutuhan lain.
“Untuk kebutuhan beras Insya Allah dalam empat bulan ke depan dapat bertahan jika dilihat stok yang ada. Sedangkan gula pasir, minyak goreng curah dan tepung terigu, hingga awal tahun depan dipastikan stoknya aman,” katanya.
Dilanjutkan, untuk harga gula pasir di tingkat pengecer mengalami kenaikan, yakni yang sebelumnya seharga Rp10 ribu per kilogram, namun kini telah beranjak naik menjadi Rp12 ribu per kilogram. Sementara sejumlah Sembako lain harganya masih relatif stabil.
Disinggung soal ketersediaan pangan dan kebutuhan lain di kawasan perbatasan, Yadi mengatakan bahwa meski di kawasan perbatasan dan daerah terpencil seperti di Kabupaten Nunukan, Malinau, Tanah Tidung dan lainnya, namun stok Sembako di kawasan itu juga tetap aman.
Memang, lanjutnya, agak sulit untuk mengangkut Sembako ke kawasan itu mengingat akses jalan yang sulit, namun distribusi Sembako ke kawasan tersebut tetap dilakukan meski harus melalui jalan rusak dan jarak tempuh yang jauh.
Pemerintah setempat, yakni masing-masing kabupaten yang berada di perbatasan tersebut juga sangat kooperatif dalam pemenuhan sembako untuk warga sehingga kecukupan bahan makanan di masing-masing daerah praktis tercukupi.
”Kebutuhan pahan pokok lain memang harus didatangkan dari luar daerah, namun untuk beras masing-masing daerah sudah bisa memenuhi, apalagi di Nunukan yang sudah dikenal dengan produksi beras adan dari Kecamatan Krayan,” kata Yadi Sabianoor.
***
“Stok Sembako kita aman hingga Januari 2010 karena di masing-masing distributor masih menunjukkan jumlah yang signifikan,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Kaltim, Yadi Sabiannor di Samarinda, Sabtu (19/12).
Stok Sembilan Bahan Pokok (Sembako) yang dipastikan bertahan hingga awal tahun depan di antaranya beras, gula, tepung terigu, minyak goreng dan lainnya. Untuk itu ia meminta masyarakat tidak perlu menimbun barang karena ketakutan berkurangnya stok.
Dikatakan, kecukupan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat itu bukan hanya Sembako dalam kemasan saja, bahkan Sembako untuk kebutuhan eceran juga tersedia seperti minyak goreng curah, gula pasir, tepung dan berbagai kebutuhan lain.
“Untuk kebutuhan beras Insya Allah dalam empat bulan ke depan dapat bertahan jika dilihat stok yang ada. Sedangkan gula pasir, minyak goreng curah dan tepung terigu, hingga awal tahun depan dipastikan stoknya aman,” katanya.
Dilanjutkan, untuk harga gula pasir di tingkat pengecer mengalami kenaikan, yakni yang sebelumnya seharga Rp10 ribu per kilogram, namun kini telah beranjak naik menjadi Rp12 ribu per kilogram. Sementara sejumlah Sembako lain harganya masih relatif stabil.
Disinggung soal ketersediaan pangan dan kebutuhan lain di kawasan perbatasan, Yadi mengatakan bahwa meski di kawasan perbatasan dan daerah terpencil seperti di Kabupaten Nunukan, Malinau, Tanah Tidung dan lainnya, namun stok Sembako di kawasan itu juga tetap aman.
Memang, lanjutnya, agak sulit untuk mengangkut Sembako ke kawasan itu mengingat akses jalan yang sulit, namun distribusi Sembako ke kawasan tersebut tetap dilakukan meski harus melalui jalan rusak dan jarak tempuh yang jauh.
Pemerintah setempat, yakni masing-masing kabupaten yang berada di perbatasan tersebut juga sangat kooperatif dalam pemenuhan sembako untuk warga sehingga kecukupan bahan makanan di masing-masing daerah praktis tercukupi.
”Kebutuhan pahan pokok lain memang harus didatangkan dari luar daerah, namun untuk beras masing-masing daerah sudah bisa memenuhi, apalagi di Nunukan yang sudah dikenal dengan produksi beras adan dari Kecamatan Krayan,” kata Yadi Sabianoor.
***
PPU BANGUN SEKOLAH TERPADU SENILAI RP43 MILIAR
Samarinda,- Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus memacu peningkatan mutu pendidikan di daerah itu. Ini karena pendidikan merupakan modal utama dalam meraih masa depan lebih baik.
”Tidak mungkin masa depan seseorang ata suatu daerah, bahkan masa depan bangsa bisa diraih dengan gemilang jika mutu SDM-nya rendah,” kata Kepala Disdik Kabupaten PPU, Rahman Nurhadi di Penajam, Kamis (17/12).
Berdasarkan hal itu, maka pihaknya terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mutu pendidikan. Di antaranya yakni dengan mendirikan lagi atau menambah jumlah sekolah terpadu yang pembangunannya tuntas pada 2010.
Sekolah terpadu yang berdiri di Penajam Ibukota PPU ini berdiri di atas lahan seluas 5 hektare. Sementara perkiraan biaya yang akan dihabiskan untuk menuntaskan pembangunannya senilai Rp43 miliar.
”Namanya juga sekolah terpadu, tentu saja di lokasi itu akan berdiri SD, SMP dan SMA. Diharapkan pengelolaan sekolah terpadu nanti semua manajemen di sekolah masing-masing bisa bekerjasama dan saling menjaga,” katanya.
Untuk sekolah kejuruan, lanjutnya, saat ini pihaknya juga tengah membangun sekolah agrobisnis, yakni SMKN 3 Unggulan. Saat ini sekolah tersebut sudah menjalani proses belajar mengajar meski belum semua ruang kelas yang direncanakan terbangun.
SMKN 3 Unggulan ini sudah dua tahun lalu dibuka, sedangkan program keahlian yang sudah dibuka adalah Kultur Jaringan dan Budidaya Tanaman khususnya perkebunan sawit. Ke depan akan dibuka lagi program keahlian baru, terutama yang sesuai dengan permintaan pasar kerja di daerah.
”Sekolah ini berdiri di atas lahan seluas 4 hektare, sedangkan berdasarkan desain yang ada, total anggaran yang dibutuhkan hingga pembangunannya tuntas adalah senilai Rp36 miliar,” katanya.
Pihaknya juga berencana studi banding ke Kabupaten Paser, tepatnya ke SMKN 2 Tanah Grogot karena di sekolah itu telah lebih dulu membuka program budidaya tanaman, khususnya sawit yang dinilai berhasil oleh banyak pihak.
”Kami juga membuka jurusan Teknologi di SMKN 2 Penajam, program keahliannya antara lain Teknik Pendingin, Kompresor, Teknik Elektronika, Teknik Listrik dan program keahlian Tata Boga,” demikian Rahman Nurhadi.
***
”Tidak mungkin masa depan seseorang ata suatu daerah, bahkan masa depan bangsa bisa diraih dengan gemilang jika mutu SDM-nya rendah,” kata Kepala Disdik Kabupaten PPU, Rahman Nurhadi di Penajam, Kamis (17/12).
Berdasarkan hal itu, maka pihaknya terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mutu pendidikan. Di antaranya yakni dengan mendirikan lagi atau menambah jumlah sekolah terpadu yang pembangunannya tuntas pada 2010.
Sekolah terpadu yang berdiri di Penajam Ibukota PPU ini berdiri di atas lahan seluas 5 hektare. Sementara perkiraan biaya yang akan dihabiskan untuk menuntaskan pembangunannya senilai Rp43 miliar.
”Namanya juga sekolah terpadu, tentu saja di lokasi itu akan berdiri SD, SMP dan SMA. Diharapkan pengelolaan sekolah terpadu nanti semua manajemen di sekolah masing-masing bisa bekerjasama dan saling menjaga,” katanya.
Untuk sekolah kejuruan, lanjutnya, saat ini pihaknya juga tengah membangun sekolah agrobisnis, yakni SMKN 3 Unggulan. Saat ini sekolah tersebut sudah menjalani proses belajar mengajar meski belum semua ruang kelas yang direncanakan terbangun.
SMKN 3 Unggulan ini sudah dua tahun lalu dibuka, sedangkan program keahlian yang sudah dibuka adalah Kultur Jaringan dan Budidaya Tanaman khususnya perkebunan sawit. Ke depan akan dibuka lagi program keahlian baru, terutama yang sesuai dengan permintaan pasar kerja di daerah.
”Sekolah ini berdiri di atas lahan seluas 4 hektare, sedangkan berdasarkan desain yang ada, total anggaran yang dibutuhkan hingga pembangunannya tuntas adalah senilai Rp36 miliar,” katanya.
Pihaknya juga berencana studi banding ke Kabupaten Paser, tepatnya ke SMKN 2 Tanah Grogot karena di sekolah itu telah lebih dulu membuka program budidaya tanaman, khususnya sawit yang dinilai berhasil oleh banyak pihak.
”Kami juga membuka jurusan Teknologi di SMKN 2 Penajam, program keahliannya antara lain Teknik Pendingin, Kompresor, Teknik Elektronika, Teknik Listrik dan program keahlian Tata Boga,” demikian Rahman Nurhadi.
***
GUBERNUR KALTIM AKAN MENJADI "RAJA"
Samarinda,- Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak akan menjadi raja di Kerajaan Loah Maurai di kawasan itu. Masyarakat Kaltim boleh menyaksikan kepiawaian gubernur ketika menjadi raja pada 21 Desember.
”Sejauh ini beliau (Gubernur Kaltim-red) telah menyatakan sedia untuk berperan menjadi Raja Loah Maurai dalam drama tradisional ”Mamanda” yang akan digelar di Lamin Etam pada 21 Desember nanti,” kata Sutradara Mamanda, Elansyah Jamhari di Samarinda, Kamis (17/12).
Elansyah yang sudah beberapa kali menjadi sutradara dalam drama panggung dan sudah ratusan kali menjadi aktor panggung ini meyakini, bahwa Awang Faroek Ishak bakal mampu memerankan tokoh raja di kerajaan hayalan tersebut.
Alasan mendasar yang diyakini Elansyah adalah karena di dalam diri gubernur itu dialiri darah seni. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kali gubernur menyanyikan sejumlah lagu dengan suara yang merdu dan lantang, ditambah dengan karakternya yang berdinamika.
Dari sejumlah penilaian itulah maka ia meyakini bahwa sang gubernur mampu berperan sebagai tokoh raja. Bahkan ia yakin pementasan seni Mamanda ini akan mampu memukau penonton, pasalnya peran utamanya adalah gubernur.
Dalam pementasan itu menggambarkan bahwa Kerajaan Loah Maurai merupakan daerah yang tidak kurang apapun. Hasil bumi dan hutan melimpah, panen juga tidak pernah gagal karena ditangani penggawa-penggawa yang ahli di bidangnya.
Begitu pula dengan kesehatan masyarakat, juga terpelihara karena terdapat beberapa tabib yang ditugasakan berkeliling ke desa-desa. Dari kekayaan laut juga besar karena menghasilkan sejumlah ikan dan ikutannya, bahkan hasil laut juga diekspor ke kerajaan lain.
Keamanan kerajaan yang diserahkan kepada Hulubalang Kerajaan juga terjaga. Pasalnya hulubalang ini memiliki sejumlah prajurit yang tersebar di kawasan laut, darat dan berbagai penjuru kerajaan. Hulubalang juga dikenal sakti dan disegani raja-raja di Sabanua.
Suatu hari ada hal yang membuat galau Sultan Al Faroekh, Raja Loah Maruai, pasalnya sejumlah kesenian kerajaan telah diakui kerajaan tetangga sebagai kebudayaan mereka. Selain juga banyak generasi muda yang berkiblat pada budaya Barat, sehingga ia khawatir kelak budaya sendiri akan terkikis.
Kegalauan lain adalah pulau-pulau kecil di Loah Maurai dirampas dan diakui oleh kerajaan tetangga. ”Kemudian Sultan Al Faroekh bertitah agar semua elemen melestarikan budaya kerajaan, mengamankan tanah air, pulau-pulau kecil dan pulau terluar di kerajaan itu,” kata Elansyah Jamhari.
***
”Sejauh ini beliau (Gubernur Kaltim-red) telah menyatakan sedia untuk berperan menjadi Raja Loah Maurai dalam drama tradisional ”Mamanda” yang akan digelar di Lamin Etam pada 21 Desember nanti,” kata Sutradara Mamanda, Elansyah Jamhari di Samarinda, Kamis (17/12).
Elansyah yang sudah beberapa kali menjadi sutradara dalam drama panggung dan sudah ratusan kali menjadi aktor panggung ini meyakini, bahwa Awang Faroek Ishak bakal mampu memerankan tokoh raja di kerajaan hayalan tersebut.
Alasan mendasar yang diyakini Elansyah adalah karena di dalam diri gubernur itu dialiri darah seni. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kali gubernur menyanyikan sejumlah lagu dengan suara yang merdu dan lantang, ditambah dengan karakternya yang berdinamika.
Dari sejumlah penilaian itulah maka ia meyakini bahwa sang gubernur mampu berperan sebagai tokoh raja. Bahkan ia yakin pementasan seni Mamanda ini akan mampu memukau penonton, pasalnya peran utamanya adalah gubernur.
Dalam pementasan itu menggambarkan bahwa Kerajaan Loah Maurai merupakan daerah yang tidak kurang apapun. Hasil bumi dan hutan melimpah, panen juga tidak pernah gagal karena ditangani penggawa-penggawa yang ahli di bidangnya.
Begitu pula dengan kesehatan masyarakat, juga terpelihara karena terdapat beberapa tabib yang ditugasakan berkeliling ke desa-desa. Dari kekayaan laut juga besar karena menghasilkan sejumlah ikan dan ikutannya, bahkan hasil laut juga diekspor ke kerajaan lain.
Keamanan kerajaan yang diserahkan kepada Hulubalang Kerajaan juga terjaga. Pasalnya hulubalang ini memiliki sejumlah prajurit yang tersebar di kawasan laut, darat dan berbagai penjuru kerajaan. Hulubalang juga dikenal sakti dan disegani raja-raja di Sabanua.
Suatu hari ada hal yang membuat galau Sultan Al Faroekh, Raja Loah Maruai, pasalnya sejumlah kesenian kerajaan telah diakui kerajaan tetangga sebagai kebudayaan mereka. Selain juga banyak generasi muda yang berkiblat pada budaya Barat, sehingga ia khawatir kelak budaya sendiri akan terkikis.
Kegalauan lain adalah pulau-pulau kecil di Loah Maurai dirampas dan diakui oleh kerajaan tetangga. ”Kemudian Sultan Al Faroekh bertitah agar semua elemen melestarikan budaya kerajaan, mengamankan tanah air, pulau-pulau kecil dan pulau terluar di kerajaan itu,” kata Elansyah Jamhari.
***
SETWAN KALTIM KUMPULKAN RP15,541 JUTA KOIN UNTUK PRITA
Samarinda,- Sekretariat DPRD (Setwan) Kaltim berhasil mengumpulkan Rp15.541.100 dalam bentuk koin yang disumbangkan untuk Prita Mulyasari karena dituduh mencemarkan nama baik RS Omni Tangerang.
Seluruh uang koin yang terkumpul itu telah diserahkan kepada salah satu media cetak lokal di Kaltim, yakni Samarinda Post. Selanjutnya tim dari Samarinda Post akan menyerahkan uang tersebut kepada Prita Mulyasari.
”Dana tersebut merupakan kumpulan dari hasil sumbangan pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan dan sumbangan dari masyarakat. Kami sudah serahkan koin itu ke Samarinda Post kemarin,” kata Sekretaris DPRD Kaltim Drs.H.Fachruddin Djaprie di Samarinda, Kamis (17/12).
Menurutnya, penggalangan dana untuk Prita itu dilakukan untuk memupuk rasa solidaritas serta kepedulian sosial terhadap musibah yang dialami oleh sesama manusia yang terkena musibah.
Kegiatan ini juga dilakukan karena merupakan pembelajaran bagi semua, terutama pembelajaran bagi pegawai di lingkungan sekretariat dewan agar saling membantu terhadap manusia lain yang memerlukan pertolongan.
”Sebenarnya sudah banyak aksi sosial yang dilakukan sekretariat dewan, hanya saja tidak terekspos. Namun untuk kasus Prita, kami ingin memplopori dan mengajak instansi lain untuk peduli dan dapat menjadikan aksi sosial,” katanya “ ujarnya.
Fachruddin menyampaikan rasa terimakasih kepada masyarakat yang telah menyatakan kepeduliannya melalui sumbangan yang diberikan, baik materi maupun imateril sebab hal itu dinilai sangat berarti baik kepada Prita maupun terhadap tumbuh kembang rasa kepedulian sosial.
Dikatakan, pengumpulan uang koin itu dilakukan karena pihaknya merasa prihatin terhadap masalah yang dialami Prita Mulyasari yang pernah menjadi pasien di RS Omni Internasional Tangerang.
Seperti diketahui, Prita kalah dalam gugatan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Banten sehingga wanita ini harus membayar denda senilai Rp204 juta.
Prita dijerat pasal berlapis, yakni pasal 27 ayat 3 UU ITE dan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, serta pasal 311 KUHP, tetapi jaksa Riyadi menuntut dengan penjara enam bulan kurungan pada sidang seblumnya, yakni yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang.
***
Seluruh uang koin yang terkumpul itu telah diserahkan kepada salah satu media cetak lokal di Kaltim, yakni Samarinda Post. Selanjutnya tim dari Samarinda Post akan menyerahkan uang tersebut kepada Prita Mulyasari.
”Dana tersebut merupakan kumpulan dari hasil sumbangan pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan dan sumbangan dari masyarakat. Kami sudah serahkan koin itu ke Samarinda Post kemarin,” kata Sekretaris DPRD Kaltim Drs.H.Fachruddin Djaprie di Samarinda, Kamis (17/12).
Menurutnya, penggalangan dana untuk Prita itu dilakukan untuk memupuk rasa solidaritas serta kepedulian sosial terhadap musibah yang dialami oleh sesama manusia yang terkena musibah.
Kegiatan ini juga dilakukan karena merupakan pembelajaran bagi semua, terutama pembelajaran bagi pegawai di lingkungan sekretariat dewan agar saling membantu terhadap manusia lain yang memerlukan pertolongan.
”Sebenarnya sudah banyak aksi sosial yang dilakukan sekretariat dewan, hanya saja tidak terekspos. Namun untuk kasus Prita, kami ingin memplopori dan mengajak instansi lain untuk peduli dan dapat menjadikan aksi sosial,” katanya “ ujarnya.
Fachruddin menyampaikan rasa terimakasih kepada masyarakat yang telah menyatakan kepeduliannya melalui sumbangan yang diberikan, baik materi maupun imateril sebab hal itu dinilai sangat berarti baik kepada Prita maupun terhadap tumbuh kembang rasa kepedulian sosial.
Dikatakan, pengumpulan uang koin itu dilakukan karena pihaknya merasa prihatin terhadap masalah yang dialami Prita Mulyasari yang pernah menjadi pasien di RS Omni Internasional Tangerang.
Seperti diketahui, Prita kalah dalam gugatan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Banten sehingga wanita ini harus membayar denda senilai Rp204 juta.
Prita dijerat pasal berlapis, yakni pasal 27 ayat 3 UU ITE dan pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, serta pasal 311 KUHP, tetapi jaksa Riyadi menuntut dengan penjara enam bulan kurungan pada sidang seblumnya, yakni yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang.
***
DISDIK PPU TERUS PACU MUTU PENDIDIKAN
Samarinda,- Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berusaha memacu peningkatan mutu pendidikan di daerah itu. Ini karena pendidikan merupakan modal utama dalam meraih masa depan lebih baik.
”Tidak mungkin masa depan seseorang ata suatu daerah, bahkan masa depan bangsa bisa diraih dengan gemilang jika mutu SDM-nya rendah,” kata Kepala Disdik Kabupaten PPU, Rahman Nurhadi di Penajam, Rabu (16/12).
Berdasarkan hal itu, maka pihaknya terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mutu pendidikan. Di antaranya yakni dengan mendirikan lagi atau menambah jumlah sekolah terpadu yang pembangunannya tuntas pada 2010.
Sekolah terpadu yang berdiri di Penajam Ibukota PPU ini berdiri di atas lahan seluas 5 hektare. Sementara perkiraan biaya yang akan dihabiskan untuk menuntaskan pembangunannya senilai Rp43 miliar.
”Namanya juga sekolah terpadu, tentu saja di lokasi itu akan berdiri SD, SMP dan SMA. Diharapkan pengelolaan sekolah terpadu nanti semua manajemen di sekolah masing-masing bisa bekerjasama dan saling menjaga,” katanya.
Untuk sekolah kejuruan, lanjutnya, saat ini pihaknya juga tengah membangun sekolah agrobisnis, yakni SMKN 3 Unggulan. Saat ini sekolah tersebut sudah menjalani proses belajar mengajar meski belum semua ruang kelas yang direncanakan terbangun.
SMKN 3 Unggulan ini sudah dua tahun lalu dibuka, sedangkan program keahlian yang sudah dibuka adalah Kultur Jaringan dan Budidaya Tanaman khususnya perkebunan sawit. Ke depan akan dibuka lagi program keahlian baru, terutama yang sesuai dengan permintaan pasar kerja di daerah.
”Sekolah ini berdiri di atas lahan seluas 4 hektare, sedangkan berdasarkan desain yang ada, total anggaran yang dibutuhkan hingga pembangunannya tuntas adalah senilai Rp36 miliar,” katanya.
Pihaknya juga berencana studi banding ke Kabupaten Paser, tepatnya ke SMKN 2 Tanah Grogot karena di sekolah itu telah lebih dulu membuka program budidaya tanaman, khususnya sawit yang dinilai berhasil oleh banyak pihak.
”Kami juga membuka jurusan Teknologi di SMKN 2 Penajam, program keahliannya antara lain Teknik Pendingin, Kompresor, Teknik Elektronika, Teknik Listrik dan program keahlian Tata Boga,” demikian Rahman Nurhadi.
***
”Tidak mungkin masa depan seseorang ata suatu daerah, bahkan masa depan bangsa bisa diraih dengan gemilang jika mutu SDM-nya rendah,” kata Kepala Disdik Kabupaten PPU, Rahman Nurhadi di Penajam, Rabu (16/12).
Berdasarkan hal itu, maka pihaknya terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mutu pendidikan. Di antaranya yakni dengan mendirikan lagi atau menambah jumlah sekolah terpadu yang pembangunannya tuntas pada 2010.
Sekolah terpadu yang berdiri di Penajam Ibukota PPU ini berdiri di atas lahan seluas 5 hektare. Sementara perkiraan biaya yang akan dihabiskan untuk menuntaskan pembangunannya senilai Rp43 miliar.
”Namanya juga sekolah terpadu, tentu saja di lokasi itu akan berdiri SD, SMP dan SMA. Diharapkan pengelolaan sekolah terpadu nanti semua manajemen di sekolah masing-masing bisa bekerjasama dan saling menjaga,” katanya.
Untuk sekolah kejuruan, lanjutnya, saat ini pihaknya juga tengah membangun sekolah agrobisnis, yakni SMKN 3 Unggulan. Saat ini sekolah tersebut sudah menjalani proses belajar mengajar meski belum semua ruang kelas yang direncanakan terbangun.
SMKN 3 Unggulan ini sudah dua tahun lalu dibuka, sedangkan program keahlian yang sudah dibuka adalah Kultur Jaringan dan Budidaya Tanaman khususnya perkebunan sawit. Ke depan akan dibuka lagi program keahlian baru, terutama yang sesuai dengan permintaan pasar kerja di daerah.
”Sekolah ini berdiri di atas lahan seluas 4 hektare, sedangkan berdasarkan desain yang ada, total anggaran yang dibutuhkan hingga pembangunannya tuntas adalah senilai Rp36 miliar,” katanya.
Pihaknya juga berencana studi banding ke Kabupaten Paser, tepatnya ke SMKN 2 Tanah Grogot karena di sekolah itu telah lebih dulu membuka program budidaya tanaman, khususnya sawit yang dinilai berhasil oleh banyak pihak.
”Kami juga membuka jurusan Teknologi di SMKN 2 Penajam, program keahliannya antara lain Teknik Pendingin, Kompresor, Teknik Elektronika, Teknik Listrik dan program keahlian Tata Boga,” demikian Rahman Nurhadi.
***
POTENSI KELAUTAN KALTIM BELUM DIMANFAATKAN OPTIMAL
Samarinda,- Hingga kini potensi kelautan dan perikanan di Kaltim sesungguhnya sangat besar, namun karena belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat nelayan.
”Memang sangat disayangkan karena potensi kelautan dan perikanan belum dimanfaatkan optimal, kecuali pertambangan minyak dan gas bumi di laut yang mengkotribusi sebesar 41,44 persen dari total PDRB Kelautan sebesar 22,63 persen,” kata Wakil Gubernur Kaltim, Farid Wadjdy di Samarinda, Selasa (15/12).
Sementara itu, lanjutnya, di negara-negara lain seperti Republik Rakyat Cina (RRC), Amerika Serikat dan Norwegia, kontribusi ekonomi sektor kelautan terhadap PDRB Nasionalnya sudah lebih dari 30 persen.
Berdasarkan hal itu, katanya, maka pemerintah melakukan revitalisasi terhadap pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Apalagi Menteri Kalautan Prikanan telah mencanangkan hingga 2013 Indonesia harus menjadi produsen ikan terbesar di dunia.
Untuk mendukung hal itu, maka Pemprov Kaltim juga telah melakukan berbagai kebijakan dan terobosan, di antaranya yakni memberikan dukungan prasarana dan sarana perikanan berbasis teknologi yang memadai.
Memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan armada perikanan yang memadai, pembenahan pelabuhan perikanan yang higines, pembangunan saluran irigasi tambak, pengembangan balai benih ikan skala rumah tangga, pemberantasan penyakit ikan dan lain-lain.
Hal lain yang dilakukan Kaltim adalah pembangunan Sumber Daya manusia (SDM) yang profesional melalui pelatihan, pendidikan formal dan non-formal serta penguasaan teknologi yang ditujukan pada petani dan nelayan.
Di samping juga mencetak sejumlah sarjana perikanan agar mereka memiliki daya saing dan keunggulan, serta mampu memecahkan persoalan yang ada. Para cendekiawan di bidang perikanan dan kelautan ini juga diharapkan mampu berkreasi dan bertindak tepat dalam menghadapi berbagai masalah.
Bidang lain yang dilakukan Kaltim adalah pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan atas dasar pengelolaan lingkungan yang lestari dan bertanggung jawab demi menjaga keseimbangan lingkungan.
Dalam kaitan ini, pada Mei 2009 di Manado dilangsungkan World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle initiative (CTI) Summit yang berkomitmen untuk melaksanakan perlindungan terhadap ekosistem khas di perairan tropis.
***
”Memang sangat disayangkan karena potensi kelautan dan perikanan belum dimanfaatkan optimal, kecuali pertambangan minyak dan gas bumi di laut yang mengkotribusi sebesar 41,44 persen dari total PDRB Kelautan sebesar 22,63 persen,” kata Wakil Gubernur Kaltim, Farid Wadjdy di Samarinda, Selasa (15/12).
Sementara itu, lanjutnya, di negara-negara lain seperti Republik Rakyat Cina (RRC), Amerika Serikat dan Norwegia, kontribusi ekonomi sektor kelautan terhadap PDRB Nasionalnya sudah lebih dari 30 persen.
Berdasarkan hal itu, katanya, maka pemerintah melakukan revitalisasi terhadap pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Apalagi Menteri Kalautan Prikanan telah mencanangkan hingga 2013 Indonesia harus menjadi produsen ikan terbesar di dunia.
Untuk mendukung hal itu, maka Pemprov Kaltim juga telah melakukan berbagai kebijakan dan terobosan, di antaranya yakni memberikan dukungan prasarana dan sarana perikanan berbasis teknologi yang memadai.
Memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan armada perikanan yang memadai, pembenahan pelabuhan perikanan yang higines, pembangunan saluran irigasi tambak, pengembangan balai benih ikan skala rumah tangga, pemberantasan penyakit ikan dan lain-lain.
Hal lain yang dilakukan Kaltim adalah pembangunan Sumber Daya manusia (SDM) yang profesional melalui pelatihan, pendidikan formal dan non-formal serta penguasaan teknologi yang ditujukan pada petani dan nelayan.
Di samping juga mencetak sejumlah sarjana perikanan agar mereka memiliki daya saing dan keunggulan, serta mampu memecahkan persoalan yang ada. Para cendekiawan di bidang perikanan dan kelautan ini juga diharapkan mampu berkreasi dan bertindak tepat dalam menghadapi berbagai masalah.
Bidang lain yang dilakukan Kaltim adalah pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan atas dasar pengelolaan lingkungan yang lestari dan bertanggung jawab demi menjaga keseimbangan lingkungan.
Dalam kaitan ini, pada Mei 2009 di Manado dilangsungkan World Ocean Conference (WOC) dan Coral Triangle initiative (CTI) Summit yang berkomitmen untuk melaksanakan perlindungan terhadap ekosistem khas di perairan tropis.
***
KALTIM BANTU PERALATAN NELAYAN DI DAERAH
Samarinda,- Demi meningkatkan hasil tangkapan ikan para nelayan yang ada di kabupaten/kota, maka Pemprov Kaltim memberikan bantuan sejumlah peralatan untuk mencari ikan, mulai alat tangkap hingga kapal untuk melaut.
”Bantuan peralatan untuk nelayan ini kami berikan sebagai upaya kita dalam memotivasi para nelayan sekaligus demi meningkatkan hasil tangkapan ikan,” kata Hairani Saleh, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kaltim di Samarinda, Selasa (15/12).
Bantuan yang diberikan itu antara lain berupa mesin ketinting sebanyak 25 unit yang diberikan untuk nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Di kabupaten ini terdapat 10 nelayan mendapat bantuan. 10 nelayan ini tergabung dalam Kelompok Mahakam Permai.
Selanjutnya adalah nelayan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat lima unit speed boat, nelayan dari Kabupaten Kutai Barat mendapat empat unit, nelayan dari Kabupaten Kutai Timur mendapat tiga unit, dan nelayan di Kabupaten Paser mendapat tiga unit speed boat.
Bantuan yang diberikan bersamaan dengan peringatan Hari Nusantara ke- 10 Tingkat Kaltim pada 15 Desember ini juga ada dua kabupaten yang mendapat 10 unit alat bagan tancap. 10 unit itu diberikan kepada Kukar sebanyak lima unit dan Kabupaten PPU sebanyak lima unit.
Selain itu juga ada 20 unit alat tangkap bubu yang diberikan kepada dua kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Tana Tidung. Dua kelompok nelayan itu adalah Kelompok Pagunyana Desa Sepala dan Kelompok Mandiri Taka yang juga berada di Desa Sepala.
Pemprov Kaltim juga memberikan alat tangkap gill net sebanyak 15 unit kepada Kelompok Sinar Rejeki yang berada di Desa Jantur Utara, Kabupaten Kukar. Di samping juga alat tangkap rumpon sebanyak 10 unit untuk Kelompok Rumpon Sejati di daerah itu.
Kemudian untuk menjalankan sejumlah kapal buatan masyarakat setempat yang belum memiliki mesin kapal, maka Pemprov juga memberikan mesin kapal sebanyak tiga unit kepada nelayan yang tergabung dalam Kelompok Sumber Daya Ikan di Kukar.
Pemprov juga memberikan bantuan sebanyak 6 kapal untuk Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Perikanan yang berada di Kabupaten Kukar, Kutai Timur dan Kota Samarinda. Ada juga dua unit speed boat untuk PPL di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Paser.
”Kami juga memberikan bantuan kepada PPL Perikanan sebanyak 24 unit sepeda motor. Ke 24 Sepeda motor ini untuk PPL Perikanan yang berada di semua kabupaten dan kota di provinsi ini,” kata Haerani Saleh.
***
”Bantuan peralatan untuk nelayan ini kami berikan sebagai upaya kita dalam memotivasi para nelayan sekaligus demi meningkatkan hasil tangkapan ikan,” kata Hairani Saleh, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kaltim di Samarinda, Selasa (15/12).
Bantuan yang diberikan itu antara lain berupa mesin ketinting sebanyak 25 unit yang diberikan untuk nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Di kabupaten ini terdapat 10 nelayan mendapat bantuan. 10 nelayan ini tergabung dalam Kelompok Mahakam Permai.
Selanjutnya adalah nelayan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat lima unit speed boat, nelayan dari Kabupaten Kutai Barat mendapat empat unit, nelayan dari Kabupaten Kutai Timur mendapat tiga unit, dan nelayan di Kabupaten Paser mendapat tiga unit speed boat.
Bantuan yang diberikan bersamaan dengan peringatan Hari Nusantara ke- 10 Tingkat Kaltim pada 15 Desember ini juga ada dua kabupaten yang mendapat 10 unit alat bagan tancap. 10 unit itu diberikan kepada Kukar sebanyak lima unit dan Kabupaten PPU sebanyak lima unit.
Selain itu juga ada 20 unit alat tangkap bubu yang diberikan kepada dua kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Tana Tidung. Dua kelompok nelayan itu adalah Kelompok Pagunyana Desa Sepala dan Kelompok Mandiri Taka yang juga berada di Desa Sepala.
Pemprov Kaltim juga memberikan alat tangkap gill net sebanyak 15 unit kepada Kelompok Sinar Rejeki yang berada di Desa Jantur Utara, Kabupaten Kukar. Di samping juga alat tangkap rumpon sebanyak 10 unit untuk Kelompok Rumpon Sejati di daerah itu.
Kemudian untuk menjalankan sejumlah kapal buatan masyarakat setempat yang belum memiliki mesin kapal, maka Pemprov juga memberikan mesin kapal sebanyak tiga unit kepada nelayan yang tergabung dalam Kelompok Sumber Daya Ikan di Kukar.
Pemprov juga memberikan bantuan sebanyak 6 kapal untuk Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Perikanan yang berada di Kabupaten Kukar, Kutai Timur dan Kota Samarinda. Ada juga dua unit speed boat untuk PPL di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Paser.
”Kami juga memberikan bantuan kepada PPL Perikanan sebanyak 24 unit sepeda motor. Ke 24 Sepeda motor ini untuk PPL Perikanan yang berada di semua kabupaten dan kota di provinsi ini,” kata Haerani Saleh.
***
DUA DAERAH DAPAT PUJIAN SOAL KONSERVASI LAUT
Samarinda, - Dua daerah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat pujian dari Gubernur Kaltim karena telah menjadikan daerah pesisir dan lautnya menjadi kawasan konservasi. Dua daerah itu yakni Kabupaten Berau dan Kota Tarakan.
”Saya mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten Berau yang telah menetapkan lautnya sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) sekaligus menjadi kawasan wisata,” kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak melalui Wakilnya Farid Wadjdy saat peringatan Hari Nusantara X Tingkat Kaltim, di Samarinda, Selasa (15/12).
Selain Berau, ia juga berterimakasih kepada Pemkot Tarakan karena menetapkan kawasan mangrove sebagai kawasan lindung dan wisata. Ia berharap kota dan kabupaten lainnya di Kaltim yang memiliki kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil agar dapat melakukan hal serupa.
Dikatakan, semua pihak perlu melindungi pantai, laut, pulau-pulau kecil dan delta dari pemanfaatan usaha budidaya tambak, pengeboman ikan, pengambilan terumbu karang dan penambangan pasir yang tak terkendali.
Dicontohkan, sejumlah daerah yang mengalami kerusakan seperti yang terjadi di Delta Mahakam, kawasan Pulau Sebatik Nunukan, Tanah Kuning Bulungan, Tarakan, Bontang, Balikpapan dan Penajam Paser Utara. Kerusakan itu terjadi karena belum adanya penanganan yang baik terhadap kawasan itu.
Gubernur Kaltim juga berharap agar optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan yang terintegrasi dengan sektor terkait lainya, sekaligus penguatan eksistensi kedaulatan negara.
Sehubungan dengan peringatan Hari Nusantara ini, lanjutnya, ia minta perhatian kepada semua pihak, bahwa bumi, air dan kekayaan alam Indonesia yang ada di Kaltim merupakan modal dasar pembangunan daerah.
Berdasarkan hal itu, maka pemanfaatannya dapat dioptimalkan dengan tetap mengacu pada prinsip dan kaedah-kaedah kelestarian yang berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan agar kekayaan alam tetap bisa dinikmati para generasinya.
Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang diarahkan pada pembangunan agroindustri, hendaknya didukung dengan rencana strategis, zonasi yang jelas, rencana pengelolaan dan rencana aksi yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat.
”Saya juga mengajak kepada semua pihak agar menanamkan pemahaman wawasan nusantara kepada masyarakat Kaltim, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan setiap jengkalnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi secara adil untuk kesejahteraan rakyat,” kata gubernur.
***
”Saya mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten Berau yang telah menetapkan lautnya sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) sekaligus menjadi kawasan wisata,” kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak melalui Wakilnya Farid Wadjdy saat peringatan Hari Nusantara X Tingkat Kaltim, di Samarinda, Selasa (15/12).
Selain Berau, ia juga berterimakasih kepada Pemkot Tarakan karena menetapkan kawasan mangrove sebagai kawasan lindung dan wisata. Ia berharap kota dan kabupaten lainnya di Kaltim yang memiliki kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil agar dapat melakukan hal serupa.
Dikatakan, semua pihak perlu melindungi pantai, laut, pulau-pulau kecil dan delta dari pemanfaatan usaha budidaya tambak, pengeboman ikan, pengambilan terumbu karang dan penambangan pasir yang tak terkendali.
Dicontohkan, sejumlah daerah yang mengalami kerusakan seperti yang terjadi di Delta Mahakam, kawasan Pulau Sebatik Nunukan, Tanah Kuning Bulungan, Tarakan, Bontang, Balikpapan dan Penajam Paser Utara. Kerusakan itu terjadi karena belum adanya penanganan yang baik terhadap kawasan itu.
Gubernur Kaltim juga berharap agar optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan yang terintegrasi dengan sektor terkait lainya, sekaligus penguatan eksistensi kedaulatan negara.
Sehubungan dengan peringatan Hari Nusantara ini, lanjutnya, ia minta perhatian kepada semua pihak, bahwa bumi, air dan kekayaan alam Indonesia yang ada di Kaltim merupakan modal dasar pembangunan daerah.
Berdasarkan hal itu, maka pemanfaatannya dapat dioptimalkan dengan tetap mengacu pada prinsip dan kaedah-kaedah kelestarian yang berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan agar kekayaan alam tetap bisa dinikmati para generasinya.
Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang diarahkan pada pembangunan agroindustri, hendaknya didukung dengan rencana strategis, zonasi yang jelas, rencana pengelolaan dan rencana aksi yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat.
”Saya juga mengajak kepada semua pihak agar menanamkan pemahaman wawasan nusantara kepada masyarakat Kaltim, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan setiap jengkalnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi secara adil untuk kesejahteraan rakyat,” kata gubernur.
***
SMKN2 TANAH GROGOT KEMBANGKAN KEBUN SAWIT
Samarinda, - Meski di SMKN 2 Tanah Grogor, Kabupaten Paser Provinsi Kaltim memiliki lima program keahlian, namun sekolah ini dikenal masyarakat sebagai SMK Pertanian. Ini karena sekolah tersebut memiliki lahan pertanian paling luas.
“Program keahlian yang ada di SMKN2 Tanah Grogot yakni Budidaya Tanaman, Budidaya Ternak, Budidaya Ikan, Agroindustri Pangan dan Program Keahlian Mekanik Otomotif,” kata Wakil Kepala SMKN 2 Tanah Grogot Bidang Kurikulum, Herry Sapto Priyono di Tanah Grogot, Senin (14/12).
Namun masyarakat di Tanah Grogot lebih mengenal sekolah tersebut dengan sebutan sekolah pertanian. Ini karena di sekolah ini memiliki lahan yang sangat luas, yakni mencapai 106,9 hektare. Dari luasan itu sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang memiliki lahan paling luas di Indonesia.
Khusus untuk lahan pertanian, lanjutnya, saat ini sekolah tersebut mengelola seluas 35 hektare, yakni 30 hektare untuk perkebunan sawit dan 5 hektare untuk kebun buah. Sementara lahan yang lain digunakan untuk sarana belajar mengajar, asrama siswa, perumahan guru, perkantoran sekolah dan lainnya.
Untuk perkebunan sawit, lanjutnya, semua siswa di program keahlian ini dididik dengan kemampuan perencanaan, pembibitan, pengelolaan produksi tanaman hingga pasca panen. Fasilitas laboratorium kultur jaringan yang tersedia dapat memproduksi atau memperbanyak bibit secara in vitro.
Dikatakan, rata-rata siswa yang telah lulus di sekolah tersebut, terutama yang memiliki kehalian budidaya tanaman telah bekerja di perusahaan besar sawit yang ada di Kaltim. Selain adanya perusahaan sawit yang langsung meminta, sebagian siswa juga melamar di perusahaan yang disukai.
“Hasil panen berupa Tandan Buah Segar Sawit (TBS) di sekolah ini kami jual ke PT.P XIII di Paser. Hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sekolah, pembelian bahan praktek, dan berbagai kegiatan lain yang berhubungan dengan sekolah,” katanya.
Dilanjutkan, siswa juga diwajibkan mengikuti parktek selama tiga bulan di sejumlah perusahaan sawit. Tujuan praktek ini adalah agar siswa menjadi lebih matang dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.
Selain itu, praktek juga dimaksudkan agar menjadi pembelajaran siswa untik membandingkan bagaimana berpraktek di lingkungan sekolah dan bekerja di lingkungan perusahaan sawit. Di samping praktek juga untuk menambah nilai bagi siswa.
“Sejumlah perusahaan sawit yang telah melakukan kerjasama dengan kami untuk melakukan praktek antara lain PT Pradiksi, PT WKP, dan PT. P XIII Long Pinang, Samuntai. Semua perusahaan ini berlokasi di Paser,” demikian Herry Sapto Priyono.
***
“Program keahlian yang ada di SMKN2 Tanah Grogot yakni Budidaya Tanaman, Budidaya Ternak, Budidaya Ikan, Agroindustri Pangan dan Program Keahlian Mekanik Otomotif,” kata Wakil Kepala SMKN 2 Tanah Grogot Bidang Kurikulum, Herry Sapto Priyono di Tanah Grogot, Senin (14/12).
Namun masyarakat di Tanah Grogot lebih mengenal sekolah tersebut dengan sebutan sekolah pertanian. Ini karena di sekolah ini memiliki lahan yang sangat luas, yakni mencapai 106,9 hektare. Dari luasan itu sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang memiliki lahan paling luas di Indonesia.
Khusus untuk lahan pertanian, lanjutnya, saat ini sekolah tersebut mengelola seluas 35 hektare, yakni 30 hektare untuk perkebunan sawit dan 5 hektare untuk kebun buah. Sementara lahan yang lain digunakan untuk sarana belajar mengajar, asrama siswa, perumahan guru, perkantoran sekolah dan lainnya.
Untuk perkebunan sawit, lanjutnya, semua siswa di program keahlian ini dididik dengan kemampuan perencanaan, pembibitan, pengelolaan produksi tanaman hingga pasca panen. Fasilitas laboratorium kultur jaringan yang tersedia dapat memproduksi atau memperbanyak bibit secara in vitro.
Dikatakan, rata-rata siswa yang telah lulus di sekolah tersebut, terutama yang memiliki kehalian budidaya tanaman telah bekerja di perusahaan besar sawit yang ada di Kaltim. Selain adanya perusahaan sawit yang langsung meminta, sebagian siswa juga melamar di perusahaan yang disukai.
“Hasil panen berupa Tandan Buah Segar Sawit (TBS) di sekolah ini kami jual ke PT.P XIII di Paser. Hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sekolah, pembelian bahan praktek, dan berbagai kegiatan lain yang berhubungan dengan sekolah,” katanya.
Dilanjutkan, siswa juga diwajibkan mengikuti parktek selama tiga bulan di sejumlah perusahaan sawit. Tujuan praktek ini adalah agar siswa menjadi lebih matang dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.
Selain itu, praktek juga dimaksudkan agar menjadi pembelajaran siswa untik membandingkan bagaimana berpraktek di lingkungan sekolah dan bekerja di lingkungan perusahaan sawit. Di samping praktek juga untuk menambah nilai bagi siswa.
“Sejumlah perusahaan sawit yang telah melakukan kerjasama dengan kami untuk melakukan praktek antara lain PT Pradiksi, PT WKP, dan PT. P XIII Long Pinang, Samuntai. Semua perusahaan ini berlokasi di Paser,” demikian Herry Sapto Priyono.
***
LAHAN SMKN 2 TANAH GROGOT TERLUAS DI INDONESIA
Samarinda, - Di ujung Selatan Provinsi Kaltim, tepatnya di Tanah Grogot, Kabupaten Paser terdapat sekolah yang memiliki lahan terluas di Indonesia. Sekolah yang memiliki lahan seluas 106,9 hektare itu bernama SMKN 2.
“Di SMKN 2 Tanah Grogot yang memiliki asrama siswa dan perumahan guru ini memiliki lima program keahlian,” kata Wakil Kepala SMKN 2 Tanah Grogot Bidang Kurikulum, Herry Sapto Priyono di Tanah Grogot, Senin (14/12).
Dikatakan, lima program keahlian itu yakni, budidaya tanaman. Di program ini pihak sekolah membekali peserta didik dengan kemampuan perencanaan, pembibitan, dan pengelolaan produksi tanaman holtikultura, buah-buahan dan perkebunan.
Sementara dukungan lahan praktek holtikultura seluas 5 hektare untuk kebun jeruk. Untuk kelapa sawit seluas 30 hektare. Sementara fasilitas laboratorium kultur jaringan yang tersedia dapat memproduksi atau memperbanyak bibit secara in vitro.
Di program budidaya ternak, sekolah ini juga membekali siswa dengan kemampuan perencanaan, pembibitan ternak unggas , pengelolaan usaha budidaya ternak unggas dan rumanisasi secara profesional dengan fasilitas penunjang praktek.
Sejumlah fasilitas yang bisa digunakan peserta didik untuk praktek antara lain kandang ternak unggas sebanyak 5.000 ekor. Rinciannya adalah setiap minggu mendatangkan dan menjual 500 ekor ayam potong.
“Selain itu juga ada penggemukan 20 ekor sapi yang didatangkan per periode. Di sisi lain, kami juga mengembangkan usaha jasa pembuatan mesin tetas dan penetasan. Sama dengan budidaya tanaman, budidaya ternak ini juga terakreditasi A,” kata Herry.
Untuk budidaya ikan, lanjutnya, pihaknya harus memberikan ilmu kepada siswa tentang kemampuan perencanaan, pembenihan, pengelolaan produksi serta penanganan pasca panen secara profesional.
Di program ini ditunjang fasilitas praktek berupa unit pembenihan ikan dan udang galah, delapan unit kolam budidaya air tawar, tambak udang windu seluas 4,5 hektare. Di samping juga tersedia peralatan ukur kualitas air.
Program lainnya adalah agroindustri pangan. Program ini menekankan pada industri pengolahan pangan yang berbahan dasar produk pertanian seperti minuman dari sari kedelai dan buah-buahan, makanan ringan dan berbagai produk roti. Fasilita pendukung antara lain dapur kerja skala industri.
Program keahlian kelima adalah mekanik otomotif. Fasilitas penunjang di pogram ini yakni bengkel kerja mekanisme. Di program ini siswa dibekali dengan kemampuan perencanaan, pengelolaan bengkel kerja, perawatan mesin dan lain-lain.
***
“Di SMKN 2 Tanah Grogot yang memiliki asrama siswa dan perumahan guru ini memiliki lima program keahlian,” kata Wakil Kepala SMKN 2 Tanah Grogot Bidang Kurikulum, Herry Sapto Priyono di Tanah Grogot, Senin (14/12).
Dikatakan, lima program keahlian itu yakni, budidaya tanaman. Di program ini pihak sekolah membekali peserta didik dengan kemampuan perencanaan, pembibitan, dan pengelolaan produksi tanaman holtikultura, buah-buahan dan perkebunan.
Sementara dukungan lahan praktek holtikultura seluas 5 hektare untuk kebun jeruk. Untuk kelapa sawit seluas 30 hektare. Sementara fasilitas laboratorium kultur jaringan yang tersedia dapat memproduksi atau memperbanyak bibit secara in vitro.
Di program budidaya ternak, sekolah ini juga membekali siswa dengan kemampuan perencanaan, pembibitan ternak unggas , pengelolaan usaha budidaya ternak unggas dan rumanisasi secara profesional dengan fasilitas penunjang praktek.
Sejumlah fasilitas yang bisa digunakan peserta didik untuk praktek antara lain kandang ternak unggas sebanyak 5.000 ekor. Rinciannya adalah setiap minggu mendatangkan dan menjual 500 ekor ayam potong.
“Selain itu juga ada penggemukan 20 ekor sapi yang didatangkan per periode. Di sisi lain, kami juga mengembangkan usaha jasa pembuatan mesin tetas dan penetasan. Sama dengan budidaya tanaman, budidaya ternak ini juga terakreditasi A,” kata Herry.
Untuk budidaya ikan, lanjutnya, pihaknya harus memberikan ilmu kepada siswa tentang kemampuan perencanaan, pembenihan, pengelolaan produksi serta penanganan pasca panen secara profesional.
Di program ini ditunjang fasilitas praktek berupa unit pembenihan ikan dan udang galah, delapan unit kolam budidaya air tawar, tambak udang windu seluas 4,5 hektare. Di samping juga tersedia peralatan ukur kualitas air.
Program lainnya adalah agroindustri pangan. Program ini menekankan pada industri pengolahan pangan yang berbahan dasar produk pertanian seperti minuman dari sari kedelai dan buah-buahan, makanan ringan dan berbagai produk roti. Fasilita pendukung antara lain dapur kerja skala industri.
Program keahlian kelima adalah mekanik otomotif. Fasilitas penunjang di pogram ini yakni bengkel kerja mekanisme. Di program ini siswa dibekali dengan kemampuan perencanaan, pengelolaan bengkel kerja, perawatan mesin dan lain-lain.
***
SHU KOPERASI KALTIM NAIK MENJADI RP311,365 MILIAR
Samarinda,- Pemprov Kaltim boleh bernafas lega, pasalnya perkembangan koperasi di daerah itu mengalami peningkatan, yakni dari Sisa Hasil Usaha (SHU) Rp234,729 miliar pada 2008, menjadi Rp311,365 miliar pada 2009.
”Bukan hanya itu, pertumbuhan koperasi di Kaltim meningkat, yakni dari 3.828 unit koperasi pada 2008, menjadi 3.984 koperasi pada 2009, atau mengalami kenaikan sebesar 4,08 persen,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UMKM Kaltim, Yadi Sabianoor di Samarinda, Selasa (8/12).
Dikatakan, kenaikan unit koperasi itu disebabkan adanya kebijakan dan kemudahan akses permodalan yang disediakan oleh pemerintah daerah, serta terbukanya peluang usaha di banyak sektor, antara lain sektor pertanian dalam arti luas yang didalamnya termasuk perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan lainnya.
Sejalan dengan itu, maka jumlah anggota koperasi juga mengalami peningkatan sehingga pada 2009 menjadi 413.281 orang atau meningkat sebanyak 8.021 orang. Dari adanya angka ini berarti naik sebanyak 1,97 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya 405.260 orang.
Sementara bidang volume usaha juga mengalami peningkatan, yakni dari Rp901,167 milyar pada 2008, menjadi Rp1,348 triliun lebih pada 2009, atau naik sebesar 49,64 persen.
Menurutnya, peningkatan koperasi di Kaltim ini juga tidak lepasa dari pertumbuhan koperasi di kabupaten dan kota se Kaltim untuk menggalakkan kembali koperasi. Di antaranya adalah kebijakan Pemkab Kutai Barat, Kutai Timur, Panajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser.
Dilanjutkan, semakin ditingkatkan pertumbuhan koperasi, maka akan dapat mengatasi masalah kemiskinan serta mampu menyerap tenaga kerja serta membuka peluang usaha di Kaltim sehingga kesejahteraan warga bisa ditingkatkan.
Dalam peningkatan kualitas koperasi, lanjut Yadi, pihaknya telah melakukan upaya pengukuran keberhasilan pembinaan sejak tahun 2006. cara yang ditempuh yakni mengklasifikasi koperasi terhadap 494 koperasi yang digolongkan ke dalam tiga kategori.
Untuk kategori A sebanyak 44 koperasi, kategori B sebanyak 150 Koperasi dan kategori C sebanyak 300 koperasi. Kegiatan klasifikasi ini bersumber dari dana Dekonsentrasi (APBN) untuk wilayah Kaltim.
Sedangkan pada 2008 dilakuka pemeringkatan koperasi terhadap 100 koperasi. Hasilnya adalah 48 unit tergolong koperasi berkualitas, sedangkan pada 2009 dilakukan pemeringkatan koperasi sebanyak 1.000 unit koperasi dengan sumber dana APBD senilai Rp1 milyar. ()
***
”Bukan hanya itu, pertumbuhan koperasi di Kaltim meningkat, yakni dari 3.828 unit koperasi pada 2008, menjadi 3.984 koperasi pada 2009, atau mengalami kenaikan sebesar 4,08 persen,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UMKM Kaltim, Yadi Sabianoor di Samarinda, Selasa (8/12).
Dikatakan, kenaikan unit koperasi itu disebabkan adanya kebijakan dan kemudahan akses permodalan yang disediakan oleh pemerintah daerah, serta terbukanya peluang usaha di banyak sektor, antara lain sektor pertanian dalam arti luas yang didalamnya termasuk perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan lainnya.
Sejalan dengan itu, maka jumlah anggota koperasi juga mengalami peningkatan sehingga pada 2009 menjadi 413.281 orang atau meningkat sebanyak 8.021 orang. Dari adanya angka ini berarti naik sebanyak 1,97 persen dibanding tahun sebelumnya yang hanya 405.260 orang.
Sementara bidang volume usaha juga mengalami peningkatan, yakni dari Rp901,167 milyar pada 2008, menjadi Rp1,348 triliun lebih pada 2009, atau naik sebesar 49,64 persen.
Menurutnya, peningkatan koperasi di Kaltim ini juga tidak lepasa dari pertumbuhan koperasi di kabupaten dan kota se Kaltim untuk menggalakkan kembali koperasi. Di antaranya adalah kebijakan Pemkab Kutai Barat, Kutai Timur, Panajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser.
Dilanjutkan, semakin ditingkatkan pertumbuhan koperasi, maka akan dapat mengatasi masalah kemiskinan serta mampu menyerap tenaga kerja serta membuka peluang usaha di Kaltim sehingga kesejahteraan warga bisa ditingkatkan.
Dalam peningkatan kualitas koperasi, lanjut Yadi, pihaknya telah melakukan upaya pengukuran keberhasilan pembinaan sejak tahun 2006. cara yang ditempuh yakni mengklasifikasi koperasi terhadap 494 koperasi yang digolongkan ke dalam tiga kategori.
Untuk kategori A sebanyak 44 koperasi, kategori B sebanyak 150 Koperasi dan kategori C sebanyak 300 koperasi. Kegiatan klasifikasi ini bersumber dari dana Dekonsentrasi (APBN) untuk wilayah Kaltim.
Sedangkan pada 2008 dilakuka pemeringkatan koperasi terhadap 100 koperasi. Hasilnya adalah 48 unit tergolong koperasi berkualitas, sedangkan pada 2009 dilakukan pemeringkatan koperasi sebanyak 1.000 unit koperasi dengan sumber dana APBD senilai Rp1 milyar. ()
***
PETANI KREATIF MANFAATKAN AIR DAPAT PENGHARGAAN
Samarinda,- Sejumlah kelompok tani di Kaltim yang dinilai berhasil memanfaatkan sumber daya air untuk mengairi areal pertanian masing-masing, mendapat penghargaan dari Dinas Pekerja Umum (DPU) Provinsi Kaltim.
“Penghargaan ini diberikan di samping merupakan rasa terimAkasih pemerintah terhadap kreativitas dan kerja keras petani untuk memanfaatkan sumber daya air, juga untuk merangsang petani lain agar lebih kreatif,” kata Kepala DPU Kaltim, Husinsyah di Samarinda, Jumat (4/12).
Sejumlah kelompok tani maupun per orangan yang mendapat penghargaan itu antara lain Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Tirta Makarti Jaya, Desa Tanjung Buka Bulungan.
Kelompok ini sebelumnya juga pernah menjadi juara I lomba P3A tingkat provinsi pada pertengahan 2009. Kelompok yang berhasil mengairi sawah mereka dengan bergotong royong dan dengan cara tradisional ini mendapat penghargaan satu unit handtractor.
Penghargaan juga diberikan kepada Juaru Pompa Daerah Irigasi asal Desa Rempanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Mewakili penerima hadiah satu unit sepeda motor dari kelompok tani di Desa Rempanga itu adalah Muhammad Said.
Di Desa Rempanga, berkat kerja keras kelompok tani setempat sehingga sitem pengairan di lahan persawahan mereka tidak kekurangan air saat lama tidak hujan. Begitu juga saat hujan yang kerap melanda, sawah mereka juga tidak terendam air. Ini karena berkat sistem irigasi yang mereka pelihara.
Dari sistem irigasi yang dikelola dengan baik oleh kelomok tani tersebut, sehingga di daerah itu bisa panen padi tiga kali dalam satu tahun. Sementara daerah lain di Kaltim, rata-rata baru bisa panen dua kali setahun. Ini karena kebanyakan sawah petani masih mengandalkan air tadah hujan.
Satu lagi desa pertanian yang mendapat satu unit sepeda motor adalah Desa Petung, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Penerima penghargaan adalah Muhammad Sakum. Pria ini dinilai berhasil dalam mengelola Pintu Daerah Irigasi, sehingga lahan pertanian bisa tercukupi kebutuhan airnya.
Kelompok lain yang mendapat penghargaan adalah Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) dari Kota Tarakan. Tim ini dinilai mampu menggerakkan Kelompok Kerja (Pokja) dan membentuk komunitas masyarakat peduli air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Karanganyar Tarakan.
Demikian juga kepada Forum Masyarakat Danau (FMD) di Danau Jempang, Semayang dan Melintang Kabupaten Kutai Barat yang mengupayakan terwujudnya kelestarian danau melalui konservasi danau secara menyeluruh dan dilakukan terus menerus.
***
“Penghargaan ini diberikan di samping merupakan rasa terimAkasih pemerintah terhadap kreativitas dan kerja keras petani untuk memanfaatkan sumber daya air, juga untuk merangsang petani lain agar lebih kreatif,” kata Kepala DPU Kaltim, Husinsyah di Samarinda, Jumat (4/12).
Sejumlah kelompok tani maupun per orangan yang mendapat penghargaan itu antara lain Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Tirta Makarti Jaya, Desa Tanjung Buka Bulungan.
Kelompok ini sebelumnya juga pernah menjadi juara I lomba P3A tingkat provinsi pada pertengahan 2009. Kelompok yang berhasil mengairi sawah mereka dengan bergotong royong dan dengan cara tradisional ini mendapat penghargaan satu unit handtractor.
Penghargaan juga diberikan kepada Juaru Pompa Daerah Irigasi asal Desa Rempanga, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Mewakili penerima hadiah satu unit sepeda motor dari kelompok tani di Desa Rempanga itu adalah Muhammad Said.
Di Desa Rempanga, berkat kerja keras kelompok tani setempat sehingga sitem pengairan di lahan persawahan mereka tidak kekurangan air saat lama tidak hujan. Begitu juga saat hujan yang kerap melanda, sawah mereka juga tidak terendam air. Ini karena berkat sistem irigasi yang mereka pelihara.
Dari sistem irigasi yang dikelola dengan baik oleh kelomok tani tersebut, sehingga di daerah itu bisa panen padi tiga kali dalam satu tahun. Sementara daerah lain di Kaltim, rata-rata baru bisa panen dua kali setahun. Ini karena kebanyakan sawah petani masih mengandalkan air tadah hujan.
Satu lagi desa pertanian yang mendapat satu unit sepeda motor adalah Desa Petung, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Penerima penghargaan adalah Muhammad Sakum. Pria ini dinilai berhasil dalam mengelola Pintu Daerah Irigasi, sehingga lahan pertanian bisa tercukupi kebutuhan airnya.
Kelompok lain yang mendapat penghargaan adalah Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) dari Kota Tarakan. Tim ini dinilai mampu menggerakkan Kelompok Kerja (Pokja) dan membentuk komunitas masyarakat peduli air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Karanganyar Tarakan.
Demikian juga kepada Forum Masyarakat Danau (FMD) di Danau Jempang, Semayang dan Melintang Kabupaten Kutai Barat yang mengupayakan terwujudnya kelestarian danau melalui konservasi danau secara menyeluruh dan dilakukan terus menerus.
***
PERPUSTAKAAN KALTIM GELAR PAMERAN BUKU TERBESAR
Samarinda,- Badan Perpustakaan Provinsi Kaltim menggelar pameran buku terbesar di Kaltim dalam sejarah pameran buku selama ini, yakni dengan melibatkan 200 penerbit buku dari seluruh penerbit di Indoenesia.
“Pameran ini kami gelar selama delapan hari, yakni mulai 30 November hingga 7 Desember 2009. Terselenggaranya pameran ini berkat kerjasama yang kami lakukan dengan 3G Production dari Jogja,” kata Kepala Badan Perpustakaan Kaltim, Sumiadi Chandra di Samarinda, Selasa (1/12).
Buku-buku yang dipamerkan itu antara lain sejumlah judul buku yang bernafaskan Islam, buku tentang ilmu pengertahuan umum, buku untuk anak-anak, buku pendidikan, buku tentang pertanian, buku tentang resep masakan dan berbegai jenis buku lainnya.
Dikatakan, selain menyajikan ribuan judul buku dalam pameran yang mengusung tema
“Pesta Kaltim Sejuta Buku 2009” itu, panitia juga mengadakan sejumlah lomba seperti lomba menggambar untuk siswa SD, parade band, pidato bahasa Inggris tingkat SMA dan yang sederajat.
Selain itu, ada juga lomba karaoke untuk anak-anak, lomba mendongeng, temu pengarang yang membicarakan tentang seluk beluk dan teknik menerbitkan buku, juga ada agenda wisata buku.
Di sisi lain, panitia juga menggelar talk show yang mengusung berbagai tema, di antaranya yakni tentang Teknik Menjadi Event Organizer dengan Modal Dengkul, dialog Seks di Kalangan Remaja, dan dialog tentang Trik Menembus Dunia Penerbitan.
Semua kegiatan itu dipusatkan di lingkungan Badan Perpustakaan Provinsi Kaltim. “Kami sengaja memusatkan kegiatan ini di Gedung Perpustakaan agar Perpustakaan ini lebih dikenal masyarakat luas,” kata Sumadi.
Tujuan digelarnya acara tersebut, lanjutnya, adalah untuk semakin membangkitkan minat baca bagi masyarakat Kaltim, di samping juga untuk mengoptimalkan tentang kampanye Gerakan Kaltim Membaca.
Ia berharap agar kegiatan semacam ini bisa menjadi agenda tahunan, hal ini dimaksudkan agar budaya membaca bagi masyarakat terus meningkat. Pasalnya budaya membaca merupakan salah satu ciri untuk memajukan bangsa.
“Melalui budaya membaca, maka pengetahuan masyarakat akan meningkat, dengan meningkatkan ilmu pengetahuan itu maka sumber daya manusia dengan sendirinya akan lebih baik sehingga mampu memperbaiki derajat manusia dari ilmu yang dimiliki,” kata Sumiadi Candra.
***
“Pameran ini kami gelar selama delapan hari, yakni mulai 30 November hingga 7 Desember 2009. Terselenggaranya pameran ini berkat kerjasama yang kami lakukan dengan 3G Production dari Jogja,” kata Kepala Badan Perpustakaan Kaltim, Sumiadi Chandra di Samarinda, Selasa (1/12).
Buku-buku yang dipamerkan itu antara lain sejumlah judul buku yang bernafaskan Islam, buku tentang ilmu pengertahuan umum, buku untuk anak-anak, buku pendidikan, buku tentang pertanian, buku tentang resep masakan dan berbegai jenis buku lainnya.
Dikatakan, selain menyajikan ribuan judul buku dalam pameran yang mengusung tema
“Pesta Kaltim Sejuta Buku 2009” itu, panitia juga mengadakan sejumlah lomba seperti lomba menggambar untuk siswa SD, parade band, pidato bahasa Inggris tingkat SMA dan yang sederajat.
Selain itu, ada juga lomba karaoke untuk anak-anak, lomba mendongeng, temu pengarang yang membicarakan tentang seluk beluk dan teknik menerbitkan buku, juga ada agenda wisata buku.
Di sisi lain, panitia juga menggelar talk show yang mengusung berbagai tema, di antaranya yakni tentang Teknik Menjadi Event Organizer dengan Modal Dengkul, dialog Seks di Kalangan Remaja, dan dialog tentang Trik Menembus Dunia Penerbitan.
Semua kegiatan itu dipusatkan di lingkungan Badan Perpustakaan Provinsi Kaltim. “Kami sengaja memusatkan kegiatan ini di Gedung Perpustakaan agar Perpustakaan ini lebih dikenal masyarakat luas,” kata Sumadi.
Tujuan digelarnya acara tersebut, lanjutnya, adalah untuk semakin membangkitkan minat baca bagi masyarakat Kaltim, di samping juga untuk mengoptimalkan tentang kampanye Gerakan Kaltim Membaca.
Ia berharap agar kegiatan semacam ini bisa menjadi agenda tahunan, hal ini dimaksudkan agar budaya membaca bagi masyarakat terus meningkat. Pasalnya budaya membaca merupakan salah satu ciri untuk memajukan bangsa.
“Melalui budaya membaca, maka pengetahuan masyarakat akan meningkat, dengan meningkatkan ilmu pengetahuan itu maka sumber daya manusia dengan sendirinya akan lebih baik sehingga mampu memperbaiki derajat manusia dari ilmu yang dimiliki,” kata Sumiadi Candra.
***
ANGGARAN PENDIDIKAN KALTIM RP4,78 TRILIUN
Samarinda, - Pada 2009 total anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan di Kaltim senilai Rp4,78 triliun. Nilai itu didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan APBD 14 kabupaten/kota di Kaltim.
”Meski belum genap 20 persen, namun kami bersyukur karena tahun ini anggaran untuk pendidikan bisa meningkat dibanding tahun sebelumnya. Diharapkan anggaran pendidikan tahun depan bisa 20 persen,” kata Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, Selasa (1/12).
Dengan angka Rp4,78 trilun itu berarti anggaran untuk pendidikan di Kaltim tahun ini sebesar 19,56 persen dari semua APBD, pasalnya total APBD di Kaltim, baik dari provinsi maupun di 14 kabupaten/kota pada 2009 sebesar Rp24,5 trilun.
Menurutnya, untuk memajukan daerah, baik maju dalam perekonomian, infrastruktur, kesejahteraan dan lainnya harus dimulai dari peningkatan mutu pendidikan, karena itu pemerintah harus berkomitmen tinggi dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Untuk mengejar ketertinggalan mutu pendidikan dari daerah lain, khususnya di Pulau Jawa, maka mutu pendidikan, daya saing dan SDM di Kaltim harus diprioritaskan, jika tidak, maka Kaltim akan terus tertinggal," katanya.
Sementara itu, sejumlah program yang dilaksanakan Pemprov Kaltim saat ini antara lain Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun, Pemberian Bea Siswa, Peningkatan Kompetensi Guru, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Pemberantasan Buta Aksara dan lainnya.
Dalam kaitan peningkatan mutu pendidikan itu, gubernur pun telah mendapat dua penghargaan, yakni Penghargaan Bebas Buta Aksara dari presiden, dan Penghargaan Pacific Countries Social and Economic Solidarity Assosiation (PASIAD) dari Turki.
Untuk Program Wajar 12 Tahun, Kaltim telah membebaskan biaya belajar dari tingkat SD hingga SMA atau yang sederjat, baik negeri atau swasta dengan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Adanya pemberian BOS tersebut, maka siswa tidak lagi dipungut biaya berupa Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan(SPP), pasalnya biaya belajar ditanggung pemerintah sehingga orangtua dapat menyekolahkan anak sesuai dengan program Wajar 12 Tahun.
Menurutnya, bebas biya ini hanya untuk biaya operasionalnya saja, sehingga tugas orangtua tetap menyediakan seragam, buku pelajaran, sepatu dan lainnya. ”Wajar 12 Tahun saat ini hanya terdapat di tiga provinsi, yakni Kaltim, Sumetera Selatan dan Sulawesi Tenggara,” kata Awang Faroek.
***
”Meski belum genap 20 persen, namun kami bersyukur karena tahun ini anggaran untuk pendidikan bisa meningkat dibanding tahun sebelumnya. Diharapkan anggaran pendidikan tahun depan bisa 20 persen,” kata Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, Selasa (1/12).
Dengan angka Rp4,78 trilun itu berarti anggaran untuk pendidikan di Kaltim tahun ini sebesar 19,56 persen dari semua APBD, pasalnya total APBD di Kaltim, baik dari provinsi maupun di 14 kabupaten/kota pada 2009 sebesar Rp24,5 trilun.
Menurutnya, untuk memajukan daerah, baik maju dalam perekonomian, infrastruktur, kesejahteraan dan lainnya harus dimulai dari peningkatan mutu pendidikan, karena itu pemerintah harus berkomitmen tinggi dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Untuk mengejar ketertinggalan mutu pendidikan dari daerah lain, khususnya di Pulau Jawa, maka mutu pendidikan, daya saing dan SDM di Kaltim harus diprioritaskan, jika tidak, maka Kaltim akan terus tertinggal," katanya.
Sementara itu, sejumlah program yang dilaksanakan Pemprov Kaltim saat ini antara lain Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun, Pemberian Bea Siswa, Peningkatan Kompetensi Guru, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Pemberantasan Buta Aksara dan lainnya.
Dalam kaitan peningkatan mutu pendidikan itu, gubernur pun telah mendapat dua penghargaan, yakni Penghargaan Bebas Buta Aksara dari presiden, dan Penghargaan Pacific Countries Social and Economic Solidarity Assosiation (PASIAD) dari Turki.
Untuk Program Wajar 12 Tahun, Kaltim telah membebaskan biaya belajar dari tingkat SD hingga SMA atau yang sederjat, baik negeri atau swasta dengan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Adanya pemberian BOS tersebut, maka siswa tidak lagi dipungut biaya berupa Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan(SPP), pasalnya biaya belajar ditanggung pemerintah sehingga orangtua dapat menyekolahkan anak sesuai dengan program Wajar 12 Tahun.
Menurutnya, bebas biya ini hanya untuk biaya operasionalnya saja, sehingga tugas orangtua tetap menyediakan seragam, buku pelajaran, sepatu dan lainnya. ”Wajar 12 Tahun saat ini hanya terdapat di tiga provinsi, yakni Kaltim, Sumetera Selatan dan Sulawesi Tenggara,” kata Awang Faroek.
***
MUI KALTIM: WASPADAI KUAS DARI BULU BABI
Samarinda,- Saat ini banyak kuas terbuat dari bulu babi yang beredar di pasaran, padahal kuas itu kerap dugunakan untuk mengoles bumbu dan margarin pada proses pembuatan roti, berbagai jenis kue, ikan dan lainnya.
Parahnya lagi, sejumlah ”home industri” di Kaltim juga menggunakan kuas yang terbuat dari bulu babi itu untuk mengoleskan berbagai bumbu atau bahan penyedap lain, baik pada roti, berbagai jenis kue hingga pada ikan bakar yang dijual lagi.
”Kami mengimbau kepada warga Muslim agar berhati-hati dalam menggunakan kuas yang berbahan bulu, karena konsumen kuas tidak tau pasti apakah itu dari bulu babi atau bulu binatang lain,” kata Sekretaris Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan (LP POM) MUI Kaltim, Gina Saptiani di Samarinda, Senin (30/11).
Karena itu, lanjutnya, sebaiknya konsumen menggunakan kuas yang berbahan nilon atau lainnya, sehingga tidak ragu dalam memakan makanan yang pada proses pembuatannya menggunakan kuas untuk mengoles bumbu atau bahan lain agar makanan itu menjadi lebih enak.
Ia juga menyarankan agar konsumen kembali ke masa lampau, yakni menggunakan bulu ayam yang dikemas sendiri dalam mengolesi margarin, bumbu atau bahan penyedap lain, karena barang ini sudah jelas asalnya sehingga konsumen kue juga bisa tenang dalam membeli tanpa diliputi pertanyaan apakah makanan itu halal atau tidak.
Dikatakan, kue atau makanan lain yang jelas-jelas halal, namun pada saat proses pembuatannya tercampur dengan barang yang diharamkan dalam Islam, maka makanan itu bisa jadi haram.
Salah satu contoh, lanjutnya, penjual nasi di warung membakar ikan tongkol, bawal atau jenis ikan lainnya. Ikan itu jelas halal, namun saat mengolesi bumbu menggunakan kuas dari bulu babi yang tanpa diketahui pemilik warung, maka ikan itu bisa jadi haram karena bisa saja ada DNA babi yang tercampur.
Memang, lanjutnya, kuas dari bulu babi produksi China yang banyak beredar di Kaltim, termasuk Samarinda yang pintu masuknya melalui perbatasan negara, yakni antara Kaltim di wilayah Utara yang masuknya dari Tawau- Malaysia Timur, harganya lebih murah dan lebih tahan lama.
Sementara kuas dari nilon lebih cepat rusak, namun demi kehalalan makanan, maka sejumlah warung yang pemiliknya Muslim dan masayarakat Muslim di Kaltim tetap diimbau agar tidak membeli kuas dari bulu babi.
”Untuk mendapatkan kuas yang aman, kami sudah kerjasama dengan sejumlah toko makanan, termasuk dengan Toko SW di Samarinda untuk menyediakan kuas kuat dan bukan dari bulu babi untuk bisa digunakan,” kata Gina Saptiani.
***
Parahnya lagi, sejumlah ”home industri” di Kaltim juga menggunakan kuas yang terbuat dari bulu babi itu untuk mengoleskan berbagai bumbu atau bahan penyedap lain, baik pada roti, berbagai jenis kue hingga pada ikan bakar yang dijual lagi.
”Kami mengimbau kepada warga Muslim agar berhati-hati dalam menggunakan kuas yang berbahan bulu, karena konsumen kuas tidak tau pasti apakah itu dari bulu babi atau bulu binatang lain,” kata Sekretaris Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan (LP POM) MUI Kaltim, Gina Saptiani di Samarinda, Senin (30/11).
Karena itu, lanjutnya, sebaiknya konsumen menggunakan kuas yang berbahan nilon atau lainnya, sehingga tidak ragu dalam memakan makanan yang pada proses pembuatannya menggunakan kuas untuk mengoles bumbu atau bahan lain agar makanan itu menjadi lebih enak.
Ia juga menyarankan agar konsumen kembali ke masa lampau, yakni menggunakan bulu ayam yang dikemas sendiri dalam mengolesi margarin, bumbu atau bahan penyedap lain, karena barang ini sudah jelas asalnya sehingga konsumen kue juga bisa tenang dalam membeli tanpa diliputi pertanyaan apakah makanan itu halal atau tidak.
Dikatakan, kue atau makanan lain yang jelas-jelas halal, namun pada saat proses pembuatannya tercampur dengan barang yang diharamkan dalam Islam, maka makanan itu bisa jadi haram.
Salah satu contoh, lanjutnya, penjual nasi di warung membakar ikan tongkol, bawal atau jenis ikan lainnya. Ikan itu jelas halal, namun saat mengolesi bumbu menggunakan kuas dari bulu babi yang tanpa diketahui pemilik warung, maka ikan itu bisa jadi haram karena bisa saja ada DNA babi yang tercampur.
Memang, lanjutnya, kuas dari bulu babi produksi China yang banyak beredar di Kaltim, termasuk Samarinda yang pintu masuknya melalui perbatasan negara, yakni antara Kaltim di wilayah Utara yang masuknya dari Tawau- Malaysia Timur, harganya lebih murah dan lebih tahan lama.
Sementara kuas dari nilon lebih cepat rusak, namun demi kehalalan makanan, maka sejumlah warung yang pemiliknya Muslim dan masayarakat Muslim di Kaltim tetap diimbau agar tidak membeli kuas dari bulu babi.
”Untuk mendapatkan kuas yang aman, kami sudah kerjasama dengan sejumlah toko makanan, termasuk dengan Toko SW di Samarinda untuk menyediakan kuas kuat dan bukan dari bulu babi untuk bisa digunakan,” kata Gina Saptiani.
***
GULA MERAH PEDALAMAN SULIT DAPAT LABEL HALAL
Samarinda,- Gula merah produksi warga pedalaman Kaltim sulit mendapat label atau sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kaltim, pasalnya dalam proses pengolahannya rentan tercampur dengan zat yang diharamkan Islam.
”Ada beberapa home industri di pedalaman yang minta sertifikat halal ke kami, namun setelah kami cek ke lapangan, ternyata proses pengolahannya rentan tercampur dengan barang-barang haram,” kata Sekretaris Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan (LP POM) MUI Kaltim, Gina Saptiani di Samarinda, Kamis (26/11).
Dilanjutkan, zat-zat haram yang rentan tercampur dalam proses pengolahan gula merah itu adalah liur anjing dan liur serta bulu babi, sehingga pihaknya tidak mungkin memberikan label hala kepada gula merah tersebut.
Menurutnya, di pedalaman ada sejumlah orang atau kelompok yang mengolah gula merah, namun cetakan gula merah itu setelah digunakan tidak langsung disimpan, namun dibiarkan tergeletak di tanah begitu saja, sehingga kemudian dijilati anjing dan babi karena di daerah itu banyak berkeliaran binatang tersebut.
Menurutnya, pengolah gula merah di pedalaman yang sebagian memang bukan non Muslim memang suka memelihara anjing, dan sebagian lagi juga memelihara babi, sehingga cetakan gula merah setelah dijilati anjing atau babi tidak mungkin dibersihkan dengan cara Islam karena mereka memang tidak mengetahui caranya.
Selain gula merah, lanjutnya, lempok durian yang merupakan salah satu makanan olahan khas Samarinda yang sudah terkenal dan menjadi salah satu makanan yang diburu wisatawan itu juga sulit mendapat label halal dari MUI Kaltim.
MUI Kaltim tidak bisa menerbitkan sertifikat halal karena aktivitas pengolahan lempok durian yang bahan bakunya didatangkan dari pedalaman Kaltim itu masih mengandalkan warga non muslim dalam aktivitas panen serta proses memisahkan daging dan biji durian.
Sementara di sekitar wadah menaruh daging durian itu berkeliaran anjing dan babi, sehingga tidak bisa dijamin kehalalan dari aktivitas pengolahan lempok durian tersebut. Durian memang halal, tapi proses pemisahan daging durian yang merupakan bahan utama lempok durian itu yang rentan tercampur zat haram.
”Meskipun barang itu halal, namun ketika dalam proses pembuatannya tercampur dengan zat haram, baik bahan tersebut langsung dijilat anjing atau babi, atau wadah untuk membuat makanan tersebut pernah dijilati anjing atau babi, maka makanan itu menjadi haram,” kata Gina Saptiani. ()
***
***
”Ada beberapa home industri di pedalaman yang minta sertifikat halal ke kami, namun setelah kami cek ke lapangan, ternyata proses pengolahannya rentan tercampur dengan barang-barang haram,” kata Sekretaris Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan (LP POM) MUI Kaltim, Gina Saptiani di Samarinda, Kamis (26/11).
Dilanjutkan, zat-zat haram yang rentan tercampur dalam proses pengolahan gula merah itu adalah liur anjing dan liur serta bulu babi, sehingga pihaknya tidak mungkin memberikan label hala kepada gula merah tersebut.
Menurutnya, di pedalaman ada sejumlah orang atau kelompok yang mengolah gula merah, namun cetakan gula merah itu setelah digunakan tidak langsung disimpan, namun dibiarkan tergeletak di tanah begitu saja, sehingga kemudian dijilati anjing dan babi karena di daerah itu banyak berkeliaran binatang tersebut.
Menurutnya, pengolah gula merah di pedalaman yang sebagian memang bukan non Muslim memang suka memelihara anjing, dan sebagian lagi juga memelihara babi, sehingga cetakan gula merah setelah dijilati anjing atau babi tidak mungkin dibersihkan dengan cara Islam karena mereka memang tidak mengetahui caranya.
Selain gula merah, lanjutnya, lempok durian yang merupakan salah satu makanan olahan khas Samarinda yang sudah terkenal dan menjadi salah satu makanan yang diburu wisatawan itu juga sulit mendapat label halal dari MUI Kaltim.
MUI Kaltim tidak bisa menerbitkan sertifikat halal karena aktivitas pengolahan lempok durian yang bahan bakunya didatangkan dari pedalaman Kaltim itu masih mengandalkan warga non muslim dalam aktivitas panen serta proses memisahkan daging dan biji durian.
Sementara di sekitar wadah menaruh daging durian itu berkeliaran anjing dan babi, sehingga tidak bisa dijamin kehalalan dari aktivitas pengolahan lempok durian tersebut. Durian memang halal, tapi proses pemisahan daging durian yang merupakan bahan utama lempok durian itu yang rentan tercampur zat haram.
”Meskipun barang itu halal, namun ketika dalam proses pembuatannya tercampur dengan zat haram, baik bahan tersebut langsung dijilat anjing atau babi, atau wadah untuk membuat makanan tersebut pernah dijilati anjing atau babi, maka makanan itu menjadi haram,” kata Gina Saptiani. ()
***
***
TNI AKAN BANGUN PANGKALAN UDARA DI KALTIM
Samarinda,- Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam waktu dekat akan membangun pangkalan udara di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Dipilihnya Berau sebagai pangkalan karena dekat dengan perbatasan.
”Selain dekat dengan perbatasan negara, yakni Kaltim dengan Malaysia Timur, letak Berau juga berada di tengah-tengah Kaltim yang memiliki panjang perbatasan 1.038 kilometer,” kata Komandan Korem 091/ASN Kolonel Inf. Musa Bangun di Samarinda (25/11.
Saat ini, lanjutnya, persiapan pembangunan pangkalan udara yang terdiri dari 1 skuadron itu sudah dalam tahap pembebasan lahan. Sementara pelaksanaan pembangunannya dimulakan pada 2010 dan ditargetkan bisa tuntas pada 2014.
Menurutnya, target tuntas 2014 itu termasuk pengadaan 16 helikopter untuk pertahanan. Sementara dana untuk pembangunan pangkalan dan pengadaan 16 helikopter itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
”Di pangkalan udara tersebut nantinya ada satu skuadron. Dalam satu skuadron itu tedapat 16 helikopter pertahanan. Selain untuk pertahanan, heli ini nanti juga bisa untuk berpatroli di perbatasan,” katanya.
Selama ini, lanjutnya, di perbatasan sangat rawan terhadap berbagai kegiatan illegal, ini karena pihaknya tidak memiliki kelengkapan untuk melakukan pengawasan di daerah yang sulit dijangkau. Sementara pos-pos yang ada di perbatasan juga masih minim.
Satu-satunya kendaraan udara yang bisa digunakan selama ini adalah satu unit helikopter di wilayah Komando Daerah (Kodam) VI Tanjungpura, itupun bukan jenis helikopter tempur dan tidak dapat melakukan terbang malam serta tidak memiliki persenjataan memadai.
Di samping itu, lanjutnya, jika ingin memakai heikopter tersebut, maka harus melalui prosedur panjang dan lama, pasalnya heli tersebut digunakan untuk empat provinsi yang ada di Kalimantan.
Dilanjutkan, kondisi geografis Kaltim dan sepanjang perbatasan dengan Malaysia merupakan daerah yang sulit dijangkau dengan alat transportasi selain udara dan hanya mampu dilakukan dengan menggunakan helikopter.
”Dengan adanya pangkalan udara di Berau nanti, maka kita akan mudah melakukan patroli di wilayah yang memiliki luas 57.731,64 kilometer persegi dan perbatasan sepanjang seribu kilo lebih itu, di samping juga bisa menjaga perairan di sekitar Kaltim,” kata Musa Bangun. ()
***
”Selain dekat dengan perbatasan negara, yakni Kaltim dengan Malaysia Timur, letak Berau juga berada di tengah-tengah Kaltim yang memiliki panjang perbatasan 1.038 kilometer,” kata Komandan Korem 091/ASN Kolonel Inf. Musa Bangun di Samarinda (25/11.
Saat ini, lanjutnya, persiapan pembangunan pangkalan udara yang terdiri dari 1 skuadron itu sudah dalam tahap pembebasan lahan. Sementara pelaksanaan pembangunannya dimulakan pada 2010 dan ditargetkan bisa tuntas pada 2014.
Menurutnya, target tuntas 2014 itu termasuk pengadaan 16 helikopter untuk pertahanan. Sementara dana untuk pembangunan pangkalan dan pengadaan 16 helikopter itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
”Di pangkalan udara tersebut nantinya ada satu skuadron. Dalam satu skuadron itu tedapat 16 helikopter pertahanan. Selain untuk pertahanan, heli ini nanti juga bisa untuk berpatroli di perbatasan,” katanya.
Selama ini, lanjutnya, di perbatasan sangat rawan terhadap berbagai kegiatan illegal, ini karena pihaknya tidak memiliki kelengkapan untuk melakukan pengawasan di daerah yang sulit dijangkau. Sementara pos-pos yang ada di perbatasan juga masih minim.
Satu-satunya kendaraan udara yang bisa digunakan selama ini adalah satu unit helikopter di wilayah Komando Daerah (Kodam) VI Tanjungpura, itupun bukan jenis helikopter tempur dan tidak dapat melakukan terbang malam serta tidak memiliki persenjataan memadai.
Di samping itu, lanjutnya, jika ingin memakai heikopter tersebut, maka harus melalui prosedur panjang dan lama, pasalnya heli tersebut digunakan untuk empat provinsi yang ada di Kalimantan.
Dilanjutkan, kondisi geografis Kaltim dan sepanjang perbatasan dengan Malaysia merupakan daerah yang sulit dijangkau dengan alat transportasi selain udara dan hanya mampu dilakukan dengan menggunakan helikopter.
”Dengan adanya pangkalan udara di Berau nanti, maka kita akan mudah melakukan patroli di wilayah yang memiliki luas 57.731,64 kilometer persegi dan perbatasan sepanjang seribu kilo lebih itu, di samping juga bisa menjaga perairan di sekitar Kaltim,” kata Musa Bangun. ()
***
LAN AKAN BUKA SEKOLAH TINGGI DI KALTIM
Samarinda, - Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010 akan membuka Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) di Kaltim. Sekolah tinggi tersebut akan memiliki empat program pendidikan, yakni D3, S1, S2 dan program khusus.
”Untuk program khusus yang akan dibuka LAN adalah program yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi sebagai klien,” kata Kepala Pusat Lembaga Admistrasi Negara, Kaltim, Meiliana saat ditemui usai sosialisasi tentang STIA LAN di hadapan prajurit Korem 091/ASN di Aula Korem Samarinda, Rabu (25/11).
Sedangkan untuk program S2, lanjutnya, memiliki tiga jurusan, yakni manajemen pembangunan daerah, menajemen sumber daya manusia, dan manajemen ekonomi pembangunan.
Sama dengan S2, S1 juga memiliki jurusan yang sama. Sedangkan untuk program pendidikan D3 memiliki tiga jurusan berbeda, yakni administrasi keuangan, administrasi perkantoran dan administrasi kepegawaian.
Selama ini, lanjutnya, STIA LAN hanya ada di tiga daerah, yakni di Jakarta sebagai STIA LAN Pusat, kemudian di Bandung dan yang ketiga adalah di Makassar. Di Samarinda - Kaltim merupakan STIA yang keempat. Sementara dalam pendirian STIA LAN di Samarinda akan bekerja sama dengan STIA LAN Makassar.
Di samping membuka program pendidikan, lanjutnya, STIA LAN juga menjalankan tiga kegiatan utama, yakni pelatihan, penelitian dan pembangunan, serta pengabdian. Pelatihan yang dilakukan antara lain manajemen strategis, manajemen proyek, pengawasan DPRD dan sejumlah kegiatan lainnya.
Sementara kegiatan penelitian dan pembangunan yang dijalankan antara lain pemetaan kompetensi, standar pelayanan, pengembangan administrasi pemerintahan, dan penataan kelembagaan pemerintahan.
Sedangkan pengabdian yang dilakukan antara lain pembinaan, administrasi pemerintahan, pembinaan sistem informasi pemerintahan, fit and proper test, dan tes penerimaan calon pegawai negeri sipil.
Menurutnya, kiprah STIA LAN selama ini tidak diragukan, pasalnya pengalaman sudah lebih dari 47 tahun dalam mendidik pegawai negeri, BUMN/ BUMD, TNI, Polri dan anggota DPR serta anggota DPRD di masing-masing daerah.
”Keunggulan lainnya adalah STIA LAN merupakan komunitas ilmiah sehingga mahasiswa dari berbagai instansi sipil dan militer berkesmpatan bertukar ide dan informasi. Selain itu, ijazah dari STIA juga bisa untuk pengembangan karier dan melanjutkan pendidikan,” kata Meiliana.
***
”Untuk program khusus yang akan dibuka LAN adalah program yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi sebagai klien,” kata Kepala Pusat Lembaga Admistrasi Negara, Kaltim, Meiliana saat ditemui usai sosialisasi tentang STIA LAN di hadapan prajurit Korem 091/ASN di Aula Korem Samarinda, Rabu (25/11).
Sedangkan untuk program S2, lanjutnya, memiliki tiga jurusan, yakni manajemen pembangunan daerah, menajemen sumber daya manusia, dan manajemen ekonomi pembangunan.
Sama dengan S2, S1 juga memiliki jurusan yang sama. Sedangkan untuk program pendidikan D3 memiliki tiga jurusan berbeda, yakni administrasi keuangan, administrasi perkantoran dan administrasi kepegawaian.
Selama ini, lanjutnya, STIA LAN hanya ada di tiga daerah, yakni di Jakarta sebagai STIA LAN Pusat, kemudian di Bandung dan yang ketiga adalah di Makassar. Di Samarinda - Kaltim merupakan STIA yang keempat. Sementara dalam pendirian STIA LAN di Samarinda akan bekerja sama dengan STIA LAN Makassar.
Di samping membuka program pendidikan, lanjutnya, STIA LAN juga menjalankan tiga kegiatan utama, yakni pelatihan, penelitian dan pembangunan, serta pengabdian. Pelatihan yang dilakukan antara lain manajemen strategis, manajemen proyek, pengawasan DPRD dan sejumlah kegiatan lainnya.
Sementara kegiatan penelitian dan pembangunan yang dijalankan antara lain pemetaan kompetensi, standar pelayanan, pengembangan administrasi pemerintahan, dan penataan kelembagaan pemerintahan.
Sedangkan pengabdian yang dilakukan antara lain pembinaan, administrasi pemerintahan, pembinaan sistem informasi pemerintahan, fit and proper test, dan tes penerimaan calon pegawai negeri sipil.
Menurutnya, kiprah STIA LAN selama ini tidak diragukan, pasalnya pengalaman sudah lebih dari 47 tahun dalam mendidik pegawai negeri, BUMN/ BUMD, TNI, Polri dan anggota DPR serta anggota DPRD di masing-masing daerah.
”Keunggulan lainnya adalah STIA LAN merupakan komunitas ilmiah sehingga mahasiswa dari berbagai instansi sipil dan militer berkesmpatan bertukar ide dan informasi. Selain itu, ijazah dari STIA juga bisa untuk pengembangan karier dan melanjutkan pendidikan,” kata Meiliana.
***
KALTIM HARUS SIAP HADAPI MEA 2015
Samarinda,- Kalangan pengusaha di Provinsi Kaltim diminta menyiapkan diri untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. Hal ini diperlukan karena di masa itu merupakan era baru dalam dunia perdagangan bebas.
“Komitmen terbentuknya MEA 2015 menandai babak baru Asean menuju organisasi kemitraan bersama yang mengikat secara hukum. Untuk itu Kaltim harus mempersiapkan diri,” kata Deputi Direktur Direktorat Internasional Bank Indonesia, Dian Ediana Rae di Samarinda, baru-baru ini.
Kedatangan Ediana Rae dan rombongan ke Samarinda tersebut, selain untuk mengunjungi BI Samarinda juga ingin menjalin kerjasama dengan Kadin Kaltim untuk mengajak pengusaha lokal agar bersiap menghadapi era perdagangan bebas.
Menurutnya, kontribusi pertumbuhan perekonomian daerah pada perekonomian nasional memiliki peranan penting seiring berjalannya implementasi otonomi daerah.
Desentralisasi kegiatan perekonomian memungkinkan daerah meningkatkan pendapatan daerah masing-masing.
Sementara itu, perkembangan perekonomian dunia dalam era globalisasi telah memberikan pengaruh terhadap kegiatan perekonomian daerah. Ditambah dengan kesepakatan MEA kelak, maka akan membuka bebas aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan modal masuk ke seuatu negara, bahkan daerah.
MEA juga diharapkan membawa Asean menuju pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi lebih merata, dan meningkatkan kemampuan untuk berintegrasi dengan perekonomian global.
“Untuk itu penting bagi daerah agar mencermati setiap peluang dan tantangan perkembangan perekonomian global serta mempersiapkan diri menjelang diberlakukannya MEA pada 2015,” katanya.
Dilanjutkan, peningkatan kinerja perekonomian daerah merupakan faktor penting dalam menjadikan indoensia sebagai pemain kunci regional di kawasan Asean. Kesepakatan MEA perlu disikapi secara cepat dan positif oleh semua pihak.
Cara menyikapi itu natara lain, pelaku di tingkat nasional dan daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui perbaikan infrastruktur, penyederhanaan prosedur usaha, perbaikan kualitas SDM dan menyediakan informasi bisnis.
“Cara lain yang bisa ditempuh adalah mendorong agar lebih banyak penanam modal langsung, baik dari investor nasional amupun internasional, di samping juga perlu meningkatkan koordinasi dan mengurangi birokrasi dalam proses investasi,” kata Dian Ediana Rae. ()
***
“Komitmen terbentuknya MEA 2015 menandai babak baru Asean menuju organisasi kemitraan bersama yang mengikat secara hukum. Untuk itu Kaltim harus mempersiapkan diri,” kata Deputi Direktur Direktorat Internasional Bank Indonesia, Dian Ediana Rae di Samarinda, baru-baru ini.
Kedatangan Ediana Rae dan rombongan ke Samarinda tersebut, selain untuk mengunjungi BI Samarinda juga ingin menjalin kerjasama dengan Kadin Kaltim untuk mengajak pengusaha lokal agar bersiap menghadapi era perdagangan bebas.
Menurutnya, kontribusi pertumbuhan perekonomian daerah pada perekonomian nasional memiliki peranan penting seiring berjalannya implementasi otonomi daerah.
Desentralisasi kegiatan perekonomian memungkinkan daerah meningkatkan pendapatan daerah masing-masing.
Sementara itu, perkembangan perekonomian dunia dalam era globalisasi telah memberikan pengaruh terhadap kegiatan perekonomian daerah. Ditambah dengan kesepakatan MEA kelak, maka akan membuka bebas aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan modal masuk ke seuatu negara, bahkan daerah.
MEA juga diharapkan membawa Asean menuju pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi lebih merata, dan meningkatkan kemampuan untuk berintegrasi dengan perekonomian global.
“Untuk itu penting bagi daerah agar mencermati setiap peluang dan tantangan perkembangan perekonomian global serta mempersiapkan diri menjelang diberlakukannya MEA pada 2015,” katanya.
Dilanjutkan, peningkatan kinerja perekonomian daerah merupakan faktor penting dalam menjadikan indoensia sebagai pemain kunci regional di kawasan Asean. Kesepakatan MEA perlu disikapi secara cepat dan positif oleh semua pihak.
Cara menyikapi itu natara lain, pelaku di tingkat nasional dan daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui perbaikan infrastruktur, penyederhanaan prosedur usaha, perbaikan kualitas SDM dan menyediakan informasi bisnis.
“Cara lain yang bisa ditempuh adalah mendorong agar lebih banyak penanam modal langsung, baik dari investor nasional amupun internasional, di samping juga perlu meningkatkan koordinasi dan mengurangi birokrasi dalam proses investasi,” kata Dian Ediana Rae. ()
***
KALTIM AKAN BELI HELIKOPTER RP120 MILIAR
Samarinda, - Pemprov Kaltim dalam waktu dekat akan membeli helikopter seharga Rp120 miliar. Kepastian pembelian heli tipe Bell- 412 EP itu dibuktikan dengan Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Dana pada Kamis (19/11).
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemprov Kaltim dengan Korem 091/ Aji Surya Natakesuma (ASN) itu berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim. Pihak pertama yang menyerahkan dana hibah adalah Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, sementara pihak penerima adalah Komandan Korem 091/ASN, Kolonel Infanteri Musa Bangun.
Sementara itu, dana pembelian helikopter yang salah satunya akan berfungsi untuk mengawasi daerah perbatasan di Kaltim tersebut, berasal dari dua tahun mata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, yakni pada 2009 dan 2010.
Dalam APBD murni 2009 dianggarkan senilai Rp20 miliar, kemudian dalam APBD Perubahan di tahun yang sama dianggarakan sebesar Rp30 miliar. Selanjutnya di tahun 2010 di APBD murni dianggarkan sebesar Rp40 miliar, dan dalam APBD Perubahan 2010 dianggarakan senilai Rp30 miliar.
Menurut gubernur, Kaltim ingin membeli helikopter baru karena sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk memantau kawasan perbatasan yang cukup rawan atas berbagai kegiatan, mengingat daerah perbatasan dengan Malaysia kondisinya sulit dijangkau.
Selain itu, heli tersebut juga multi fungsi, yakni selain bisa untuk memuat penumpang, juga bisa membawa barang cukup banyak untuk keperluan di perbatasan. Selain bisa digunakan Pemprov, juga bisa digunakan Korem sebagai pihak pengelola.
Menurutnya, manfaat heli itu nanti sangat besar, yakni selain untuk keperluan yang sudah disebutkan tadi, juga untuk keperluan aparat keamanan dalam melakukan patroli secara rutin di semua kawasan perbatasan Indonesia – Malaysia Timur yang rawan terhadap pencurian kayu dan lainnya.
Selama ini kegiatan yang tejadi di daerah perbatasan banyak yang tidak terpantau. Hal ini terjadi lantaran minimnya fasilitas yang dimiliki negara. Untuk itu, dengan adanya helikopter nanti, maka berbagai tindakan melawan hukum yang terjadi bisa dicegah.
Dikatakan, pengadaan helikopter itu disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang sangat luas dengan medan yang sulit dijangkau, yakni seluas 1,5 kali Pulau Jawa ditambah Pulau Madura. Akses efektif untuk mencapai kawasan sangat luas ini adalah helikopter.
”Heli ini nanti bukan hanya bisa dimanfaatakan oleh Pemprov dan TNI saja, namun jika bupati dan walikota ingin memanfaatkan, silahkan saja, sebab diadakannya heli itu adalah untuk mendukung pemantauan di wilayah perbatasan Kaltim,” demikian Awang Faroek Ishak. ()
***
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemprov Kaltim dengan Korem 091/ Aji Surya Natakesuma (ASN) itu berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim. Pihak pertama yang menyerahkan dana hibah adalah Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, sementara pihak penerima adalah Komandan Korem 091/ASN, Kolonel Infanteri Musa Bangun.
Sementara itu, dana pembelian helikopter yang salah satunya akan berfungsi untuk mengawasi daerah perbatasan di Kaltim tersebut, berasal dari dua tahun mata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, yakni pada 2009 dan 2010.
Dalam APBD murni 2009 dianggarkan senilai Rp20 miliar, kemudian dalam APBD Perubahan di tahun yang sama dianggarakan sebesar Rp30 miliar. Selanjutnya di tahun 2010 di APBD murni dianggarkan sebesar Rp40 miliar, dan dalam APBD Perubahan 2010 dianggarakan senilai Rp30 miliar.
Menurut gubernur, Kaltim ingin membeli helikopter baru karena sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk memantau kawasan perbatasan yang cukup rawan atas berbagai kegiatan, mengingat daerah perbatasan dengan Malaysia kondisinya sulit dijangkau.
Selain itu, heli tersebut juga multi fungsi, yakni selain bisa untuk memuat penumpang, juga bisa membawa barang cukup banyak untuk keperluan di perbatasan. Selain bisa digunakan Pemprov, juga bisa digunakan Korem sebagai pihak pengelola.
Menurutnya, manfaat heli itu nanti sangat besar, yakni selain untuk keperluan yang sudah disebutkan tadi, juga untuk keperluan aparat keamanan dalam melakukan patroli secara rutin di semua kawasan perbatasan Indonesia – Malaysia Timur yang rawan terhadap pencurian kayu dan lainnya.
Selama ini kegiatan yang tejadi di daerah perbatasan banyak yang tidak terpantau. Hal ini terjadi lantaran minimnya fasilitas yang dimiliki negara. Untuk itu, dengan adanya helikopter nanti, maka berbagai tindakan melawan hukum yang terjadi bisa dicegah.
Dikatakan, pengadaan helikopter itu disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang sangat luas dengan medan yang sulit dijangkau, yakni seluas 1,5 kali Pulau Jawa ditambah Pulau Madura. Akses efektif untuk mencapai kawasan sangat luas ini adalah helikopter.
”Heli ini nanti bukan hanya bisa dimanfaatakan oleh Pemprov dan TNI saja, namun jika bupati dan walikota ingin memanfaatkan, silahkan saja, sebab diadakannya heli itu adalah untuk mendukung pemantauan di wilayah perbatasan Kaltim,” demikian Awang Faroek Ishak. ()
***
PRODUKSI KACANG TANAH KALTIM NAIK 5,80 PERSEN
Samarinda, - Berdasarkan angka ramalan tiga yang dikeluarkan BPS Kaltim, produksi kacang tanah di daerah itu mengalami peningkatan sebesar 5,80 persen, atau dari 2.465 ton pada 2008 menjadi 2.608 ton pada Desember 2009.
“Meningkatknya produksi kacang tanah di Kaltim ini disebabkan karena meningkatnya luas panen sebesar 5,22 persen dibanding 2008,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Kaltim, Joni Anwar, di Samarinda, Rabu (18/11).
Jika dirinci, lanjutnya, luas panen kacang tanah pada periode Januari – April 2008 seluas 828 hektare, sementara pada periode yang sama pada 2009 menjadi 818 hektare, atau terjadi penurunan luas panen sebanyak 1,21 persen.
Kemudian pada periode Mei – Agustus 2008 luas panen terjadi penurunan dibanding periode sebelumnya, yakni menjadi 776 hektare, sedangkan di periode yang sama pada 2009 seluas 850 hektare, atau terjadi peningkatan sebanyak 9,54 persen.
Selanjutnya untuk periode September – Desember 2008, luas panen kacang tanah sebanyak 619 hektare, sedangkan pada 2009 dalam periode yang sama luas panen menjadi 671 hektare, atau meningkat sebanyak 8,40 persen.
Untuk tingkat produktivitas, lanjutnya, pada periode Januari – April 2008 sebanyak 11,33 kuintal per hectare, sedangkan pada 2009 di periode yang sama menjadi 11,29 kuintal per hektare, atau terjadi penurunan sebanyak 0,39 persen.
Selanjutnya pada periode Mei – Agustus 2008 produktivitas kacang tanah sebanyak 10,93 kuintal per hektare, namun dalam periode yang sama pada 2009 menjadi 11,07 kuintal per hektare, atau terjadi peningkatan sebanyak 1,32 persen.
Kemudian pada periode September – Desember 2008 produktivitasnya sebanyak 10,97 kuintal per hectare, dan di periode yang sama pada 2009 menjadi 11,08 kuintal per hektare, atau terjadi peningkatan sebanyak 1,04 persen.
Untuk hasil panen atau produksi, maka pada periode Januari – April 2008 sebanyak 938 ton, namun pada 2009 di periode yang sama sebanyak 923 ton, atau terjadi penurunan 1,59 persen. Periode Mei – Agustus 2008 sebanyak 848 ton, periode yang sama 2009 sebanyak 941 ton, atau naik 10,98 persen.
“Sedangkan dalam periode September – Desember 2008 hasil produksinya sebanyak 679 ton, kemudian pada 2009 di periode yang sama menjadi 744 ton, atau terjadi peningkatan sebanyak 9,53 persen,” demikian Joni Anwar. ()
***
“Meningkatknya produksi kacang tanah di Kaltim ini disebabkan karena meningkatnya luas panen sebesar 5,22 persen dibanding 2008,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Kaltim, Joni Anwar, di Samarinda, Rabu (18/11).
Jika dirinci, lanjutnya, luas panen kacang tanah pada periode Januari – April 2008 seluas 828 hektare, sementara pada periode yang sama pada 2009 menjadi 818 hektare, atau terjadi penurunan luas panen sebanyak 1,21 persen.
Kemudian pada periode Mei – Agustus 2008 luas panen terjadi penurunan dibanding periode sebelumnya, yakni menjadi 776 hektare, sedangkan di periode yang sama pada 2009 seluas 850 hektare, atau terjadi peningkatan sebanyak 9,54 persen.
Selanjutnya untuk periode September – Desember 2008, luas panen kacang tanah sebanyak 619 hektare, sedangkan pada 2009 dalam periode yang sama luas panen menjadi 671 hektare, atau meningkat sebanyak 8,40 persen.
Untuk tingkat produktivitas, lanjutnya, pada periode Januari – April 2008 sebanyak 11,33 kuintal per hectare, sedangkan pada 2009 di periode yang sama menjadi 11,29 kuintal per hektare, atau terjadi penurunan sebanyak 0,39 persen.
Selanjutnya pada periode Mei – Agustus 2008 produktivitas kacang tanah sebanyak 10,93 kuintal per hektare, namun dalam periode yang sama pada 2009 menjadi 11,07 kuintal per hektare, atau terjadi peningkatan sebanyak 1,32 persen.
Kemudian pada periode September – Desember 2008 produktivitasnya sebanyak 10,97 kuintal per hectare, dan di periode yang sama pada 2009 menjadi 11,08 kuintal per hektare, atau terjadi peningkatan sebanyak 1,04 persen.
Untuk hasil panen atau produksi, maka pada periode Januari – April 2008 sebanyak 938 ton, namun pada 2009 di periode yang sama sebanyak 923 ton, atau terjadi penurunan 1,59 persen. Periode Mei – Agustus 2008 sebanyak 848 ton, periode yang sama 2009 sebanyak 941 ton, atau naik 10,98 persen.
“Sedangkan dalam periode September – Desember 2008 hasil produksinya sebanyak 679 ton, kemudian pada 2009 di periode yang sama menjadi 744 ton, atau terjadi peningkatan sebanyak 9,53 persen,” demikian Joni Anwar. ()
***
BAHASA DI TELEVISI GANGGU PENGGUNANAN BAHASA INDONESIA
Samarinda,- Penggunaan bahasa asing yang dimunculkan televisi Indonesia dinilai mengganggu masyarakat dalam menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, pasalnya peran televisi sangat besar dalam mempengaruhi massa.
”Masih banyak televisi di Indoensia yang menggunakan bahasa asing, padahal Bahasa Indonesia sendiri sangat kaya akan kata, sehingga pemirsa juga merasa lebih nyaman berbahasa asing karena terpengaruh televisi,” kata Kepala Kantor Bahasa Kaltim, Pardi Suratno, di Samarinda, Rabu (18/11).
Dikatakan, pihaknya tidak menolak adanya bahasa asing masuk, namun semua bahasa tersebut harus ditempatkan pada porsi-porsi tertentu. Lagi pula serapan dari bahasa asing juga bisa memperkaya bahasa Indoensia, tentunya setelah melalui kajian mendalam.
Dikatakan, media televisi seolah menjadi penguasa dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, keyakinan, termasuk dalam segi penggunaan bahasa. Televisi juga mampu membentuk pola pikir masyarakat.
”Mengingat peran televisi yang besar itu, sampai-sampai ada pendapat yang menyatakan bahwa guru bahasa yang paling besar pengaruhnya terhadap anak-anak dan masyarakat luas adalah televisi,” katanya.
Dicontohkan, ungkapan yang ditayangkan televisi dan langsung diikuti masyarakat luas di Indoensia, termasuk di Samarinda antara lain ”ya iya lah masak ya iya dong, gitu aja kok repot, jadul, bete, testimoni, i love you full” dan masih banyak kalimat lain yang langsung menyebar ke masyarakat.
Dilanjutkan, satu gejala yang perlu diperhatikan dalam pembinaan bahasa adalah kecenderungan bahasa asing di televisi. Dewasa ini sedang muncul nama-nama acara atau rubrik dalam bahasa asing, padahal acara tersebut berlangsung dalam bahasa Indonesia. hanya TVRI yang agak konsisten menggunakan acara berbahasa Indonesia.
Disebutkan, sejumlah mata acara di televisi yang menggunakan label bahasa asing antara lain ”Breaking News, Headline News, B News, Metro Sport, Economic Challenger, Take Me Out Indonesia, Public Corner, Metro Files, Celebrity on the Location” dan masih banyak mata acara lainnya.
Sementara itu, sejumlah televisi Indonesia yang menggunakan bahasa asing padahal acaranya berbahasa Indonesia, yakni Metro TV, TVRI, RCTI, Indonesiar, Anteve, TPI, Global TV, TV One, dan Trans TV.
“Kondisi ini perlu dicermati karena justru terjadi di tengah bangsa Indonesia yang ingin membangun identitas diri sebagai suatu bangsa, salah satu identitas diri itu adalah bahasa nasional yang kita akui sebagai media pemersatu bangsa,” demikian Pardi Suratno. ()
***
”Masih banyak televisi di Indoensia yang menggunakan bahasa asing, padahal Bahasa Indonesia sendiri sangat kaya akan kata, sehingga pemirsa juga merasa lebih nyaman berbahasa asing karena terpengaruh televisi,” kata Kepala Kantor Bahasa Kaltim, Pardi Suratno, di Samarinda, Rabu (18/11).
Dikatakan, pihaknya tidak menolak adanya bahasa asing masuk, namun semua bahasa tersebut harus ditempatkan pada porsi-porsi tertentu. Lagi pula serapan dari bahasa asing juga bisa memperkaya bahasa Indoensia, tentunya setelah melalui kajian mendalam.
Dikatakan, media televisi seolah menjadi penguasa dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, keyakinan, termasuk dalam segi penggunaan bahasa. Televisi juga mampu membentuk pola pikir masyarakat.
”Mengingat peran televisi yang besar itu, sampai-sampai ada pendapat yang menyatakan bahwa guru bahasa yang paling besar pengaruhnya terhadap anak-anak dan masyarakat luas adalah televisi,” katanya.
Dicontohkan, ungkapan yang ditayangkan televisi dan langsung diikuti masyarakat luas di Indoensia, termasuk di Samarinda antara lain ”ya iya lah masak ya iya dong, gitu aja kok repot, jadul, bete, testimoni, i love you full” dan masih banyak kalimat lain yang langsung menyebar ke masyarakat.
Dilanjutkan, satu gejala yang perlu diperhatikan dalam pembinaan bahasa adalah kecenderungan bahasa asing di televisi. Dewasa ini sedang muncul nama-nama acara atau rubrik dalam bahasa asing, padahal acara tersebut berlangsung dalam bahasa Indonesia. hanya TVRI yang agak konsisten menggunakan acara berbahasa Indonesia.
Disebutkan, sejumlah mata acara di televisi yang menggunakan label bahasa asing antara lain ”Breaking News, Headline News, B News, Metro Sport, Economic Challenger, Take Me Out Indonesia, Public Corner, Metro Files, Celebrity on the Location” dan masih banyak mata acara lainnya.
Sementara itu, sejumlah televisi Indonesia yang menggunakan bahasa asing padahal acaranya berbahasa Indonesia, yakni Metro TV, TVRI, RCTI, Indonesiar, Anteve, TPI, Global TV, TV One, dan Trans TV.
“Kondisi ini perlu dicermati karena justru terjadi di tengah bangsa Indonesia yang ingin membangun identitas diri sebagai suatu bangsa, salah satu identitas diri itu adalah bahasa nasional yang kita akui sebagai media pemersatu bangsa,” demikian Pardi Suratno. ()
***
PRODUKSI PADI SAWAH NAIK, PADI LADANG TURUN
Samarinda, - Berdasarkan angka ramalan tiga yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, maka hingga akhir 2009 produksi sawah di Kaltim naik 1,96 persen, dan produksi padi ladang turun hingga minus 7,85 persen.
”Produksi padi sawah pada 2008 sebanyak 441.405 ton dan padi ladang sebanyak 144.625 ton, namun pada Desember 2009 diprediksi sebanyak 450.054 ton untuk padi sawah dan 133.271 ton untuk padi ladang,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Kaltim, Joni Anwar, di Samarinda, Selasa (17/11).
Berdasarkan angka ramalan tersebut, berarti untuk produksi padi sawah megalami peningkatan sebesar 8.650 ton, sedangkan produksi padi ladang mengalami penurunan sebanyak 11.353 ton.
Turunnya produksi padi ladang karena berkurangnya luas panen oleh petani. Luas panen padi hingga akhir 2009 diperkirakan menurun sebesar 3,73 persen atau berkurang sebanyak 5.874 hektare, yakni dari seluas 157.341 hektare pada 2008, menjadi 151.467 hektare pada 2009.
Penuruanan luas lahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah adanya konversi atau alih fungsi lahan pertanian padi menjadi lahan perkebunan sawit, karet dan lainnya. Tidak jarang juga lahan pertanian itu menjadi areal tambang batu bara.
Faktor lainnya adalah terjadinya pergeseran musim tanam yang disebabkan oleh kemarau (el nino) serta terjadinya puso. Dua hal ini juga sebagai salah satu penyebab mengapa hasil produksi padi di Kaltim mengalami penuruanan.
Secara detail, lanjutnya, produksi padi sawah pada Januari - April 2008 sebanyak 204.167 ton, padi ladang sebanyak 120.618 ton, sehingga dalam periode ini produksi total padi sebanyak 324.785 ton.
Kemudian untuk periode Mei - Agustus 2008, produksi padi sawah sebesar 134.577 ton, padi ladang sebanyak 22.984 ton, total padi sebanyak 157.560 ton. Untuk periode September – Desember 2008, produksi padi sawah sebesar 102.662 ton, padi ladang sebesar 1.023, total produksi padi sebanyak 103.684 ton.
Sedangkan untuk periode Januari – April 2009, luas padi sawah sebanyak 194.464 ton, dan padi ladang sebanyak 114.915 ton, sehingga total produksi padi di periode itu sebanyak 309.379 ton.
Pada periode Mei- Agusutus, padi sawah sebanyak 124.854 ton, dan padi ladang 17.465 ton. Sedangkan pada September – Desember 2009, produksi padi sawah diperkirakan 130.733 ton, dan padi ladang sebanyak 891 ton, total produksi padi di periode ini sebanyak 131.628 ton. ()
***
”Produksi padi sawah pada 2008 sebanyak 441.405 ton dan padi ladang sebanyak 144.625 ton, namun pada Desember 2009 diprediksi sebanyak 450.054 ton untuk padi sawah dan 133.271 ton untuk padi ladang,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Kaltim, Joni Anwar, di Samarinda, Selasa (17/11).
Berdasarkan angka ramalan tersebut, berarti untuk produksi padi sawah megalami peningkatan sebesar 8.650 ton, sedangkan produksi padi ladang mengalami penurunan sebanyak 11.353 ton.
Turunnya produksi padi ladang karena berkurangnya luas panen oleh petani. Luas panen padi hingga akhir 2009 diperkirakan menurun sebesar 3,73 persen atau berkurang sebanyak 5.874 hektare, yakni dari seluas 157.341 hektare pada 2008, menjadi 151.467 hektare pada 2009.
Penuruanan luas lahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah adanya konversi atau alih fungsi lahan pertanian padi menjadi lahan perkebunan sawit, karet dan lainnya. Tidak jarang juga lahan pertanian itu menjadi areal tambang batu bara.
Faktor lainnya adalah terjadinya pergeseran musim tanam yang disebabkan oleh kemarau (el nino) serta terjadinya puso. Dua hal ini juga sebagai salah satu penyebab mengapa hasil produksi padi di Kaltim mengalami penuruanan.
Secara detail, lanjutnya, produksi padi sawah pada Januari - April 2008 sebanyak 204.167 ton, padi ladang sebanyak 120.618 ton, sehingga dalam periode ini produksi total padi sebanyak 324.785 ton.
Kemudian untuk periode Mei - Agustus 2008, produksi padi sawah sebesar 134.577 ton, padi ladang sebanyak 22.984 ton, total padi sebanyak 157.560 ton. Untuk periode September – Desember 2008, produksi padi sawah sebesar 102.662 ton, padi ladang sebesar 1.023, total produksi padi sebanyak 103.684 ton.
Sedangkan untuk periode Januari – April 2009, luas padi sawah sebanyak 194.464 ton, dan padi ladang sebanyak 114.915 ton, sehingga total produksi padi di periode itu sebanyak 309.379 ton.
Pada periode Mei- Agusutus, padi sawah sebanyak 124.854 ton, dan padi ladang 17.465 ton. Sedangkan pada September – Desember 2009, produksi padi sawah diperkirakan 130.733 ton, dan padi ladang sebanyak 891 ton, total produksi padi di periode ini sebanyak 131.628 ton. ()
***
KALATIM MILIKI 38 RSBI
Samarainda, - Provinsi Kaltim hingga kini telah memiliki 38 Rintisan Sekolah Berstandar Internasional, yakni 9 SD, delapan SMP, 11 SMK dan 10 SMA. Sejumlah RSBI itu diharapkan menjadi Sekolah Berstandar Internasional (SBI).
Di luar SD, Delapan SMP yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Kaltim itu di antaranya yakni, SMPN I Balikpapan, SMPN 3 Balikpapan, SMP KPS, SMPN 5 PPU, SMPN 1 dan 2 Samarinda, SMPN 1 Bontang dan SMPN 1 Tarakan.
”Untuk tingkat SMK ada 11 RSBI antara lain tiga SMK di Balikpapan, dua SMK di Samarinda, SMK 1 Nunukan, SMK 2 Tarakan dan SMK 1 Bantang,” kata Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Dinas Pendidikan Kaltim, Asli Nuryadin, di Samarinda, Rabu (18/11).
Dilanjutkan, 10 SMA itu yakni SMAN 1 Samarinda, SMA 10 Samarinda, SMAN 1 Tarakan, SMAN 5 Balikpapan, SMAN 1 Balikpapan, SMA YPVDP Bontang, SMAN 1 Bontang, SMA YPK Bontang, SMAN 1 Tanjung Selor, dan SMAN 1 Tanah Grogot.
Dilanjutkan, saat ini yang ditangani Dinas Pendidikan Kaltim sudah mulai mengerucut, yakni lebih terfokus pada penanganan untuk peningkatan RSBI agar menjadi SBI. Berbeda dengan dulu yang semua sekolah mendapat perhatian yang sama.
”Memang semua sekolah di 14 kabupten/kota di Kaltim mendapat perhatian dari Disdik provinsi, namun lebih memfokuskan pada RSBI, sehingga ke depan Kaltim mampu memiliki sekolah yang berstandar internasional,” katanya.
Berbagai upaya terkait mewujudkan dari RSBI menjadi SBI yang terus dilakukan pihaknya antara lain dengan kualifikasi guru baik menjadi S1 dan S2, kemampuan Bahasa Inggris guru, membangun asrama dan sejumlah persyaratan lainnya.
Kualifikasi guru tersebut sebagai salah satu syarat sartifikasi guru agar mendapat tunjangan dan kenaikan gaji. Tujuan sartifikasi itu di antaranya adalah selain untuk meningkatkan kesejahteraan guru, juga untuk meningkatkan SDM guru dalam memberikan layanan pendidikan.
Kemudian, lanjut Asli, untuk guru yang mengajar di RSBI, minimal harus S2. Selanjutnya, untuk staf pengajar SMA minimal 30 persen guru harus berpendidikan S2. Sedangkan untuk Kepala SMA, minimal harus berpendidikan minimal S2.
“Selanjutnya adalah, para pengajar atau guru di RSBI, minimal harus 70 persen sudah sarjana. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkataan kualitas cara mengajar dan kemampuan siswa menyerap pelajaran,” katanya.
Guna menunjang kreativitas dan kecerdasan dalam berinovasi, maka RSBI dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, di antaranya adalah perpustakaan yang dilengkapi dengan media digital, memiliki ruang seni budaya dan ruang multi media. ()
***
Di luar SD, Delapan SMP yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Kaltim itu di antaranya yakni, SMPN I Balikpapan, SMPN 3 Balikpapan, SMP KPS, SMPN 5 PPU, SMPN 1 dan 2 Samarinda, SMPN 1 Bontang dan SMPN 1 Tarakan.
”Untuk tingkat SMK ada 11 RSBI antara lain tiga SMK di Balikpapan, dua SMK di Samarinda, SMK 1 Nunukan, SMK 2 Tarakan dan SMK 1 Bantang,” kata Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK, Dinas Pendidikan Kaltim, Asli Nuryadin, di Samarinda, Rabu (18/11).
Dilanjutkan, 10 SMA itu yakni SMAN 1 Samarinda, SMA 10 Samarinda, SMAN 1 Tarakan, SMAN 5 Balikpapan, SMAN 1 Balikpapan, SMA YPVDP Bontang, SMAN 1 Bontang, SMA YPK Bontang, SMAN 1 Tanjung Selor, dan SMAN 1 Tanah Grogot.
Dilanjutkan, saat ini yang ditangani Dinas Pendidikan Kaltim sudah mulai mengerucut, yakni lebih terfokus pada penanganan untuk peningkatan RSBI agar menjadi SBI. Berbeda dengan dulu yang semua sekolah mendapat perhatian yang sama.
”Memang semua sekolah di 14 kabupten/kota di Kaltim mendapat perhatian dari Disdik provinsi, namun lebih memfokuskan pada RSBI, sehingga ke depan Kaltim mampu memiliki sekolah yang berstandar internasional,” katanya.
Berbagai upaya terkait mewujudkan dari RSBI menjadi SBI yang terus dilakukan pihaknya antara lain dengan kualifikasi guru baik menjadi S1 dan S2, kemampuan Bahasa Inggris guru, membangun asrama dan sejumlah persyaratan lainnya.
Kualifikasi guru tersebut sebagai salah satu syarat sartifikasi guru agar mendapat tunjangan dan kenaikan gaji. Tujuan sartifikasi itu di antaranya adalah selain untuk meningkatkan kesejahteraan guru, juga untuk meningkatkan SDM guru dalam memberikan layanan pendidikan.
Kemudian, lanjut Asli, untuk guru yang mengajar di RSBI, minimal harus S2. Selanjutnya, untuk staf pengajar SMA minimal 30 persen guru harus berpendidikan S2. Sedangkan untuk Kepala SMA, minimal harus berpendidikan minimal S2.
“Selanjutnya adalah, para pengajar atau guru di RSBI, minimal harus 70 persen sudah sarjana. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkataan kualitas cara mengajar dan kemampuan siswa menyerap pelajaran,” katanya.
Guna menunjang kreativitas dan kecerdasan dalam berinovasi, maka RSBI dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, di antaranya adalah perpustakaan yang dilengkapi dengan media digital, memiliki ruang seni budaya dan ruang multi media. ()
***
PUSAT BANTU KORBAN BENCANA KALTIM RP3,970 MILIAR
Samarinda, - Pemerintah Pusat memberikan bantuan terhadap korban bencana alam tanah longsor dan korban kebakaran rumah di sejumlah daerah di Kaltim. Bantuan berupa bahan bangunan itu nilainya mencapai Rp3,970 miliar.
”Bantuan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya itu berupa bahan bangunan karena rumah mereka sudah tidak ada lagi, baik karena bencana kebakaran atau tanah longsor. Bantuan sudah kami serahkan dua hari lalu,” kata Kepala Dinas Sosial Kaltim, Bere Ali di Samarinda, Senin (1611).
Dikatakan, total bantuan yang diberikan oleh pusat melalui Pemprov Kaltim adalah senilai Rp3,970 miliar. Dana sebesar itu dibagi untuk 397 Kepala Keluarga (KK) yang semuanya kehilangan tempat tinggal akibat adanya kebakaran rumah dan musibah tanah longsor selama 2008-2009.
Sementara masing-masing KK mendapat bantuan senilai Rp10 juta, namun agar tepat sasaran, maka ke-397 KK itu tidak diberi dana segar, namun uang sebanyak Rp10 juta itu diberikan dalam bentuk bahan bangunan agar mereka bisa memiliki rumah kembali.
Menurutnya, bantuan itu baru bisa diberikan pada November ini karena pihaknya terlebih dulu harus melakukan pendataan, penelitian dan identifikasi lapangan tentang apa saja yang dibutuhkan korban bencana. Di samping bantuan yang diberikan harus benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.
Menurutnya, bantuan yang disalurkan serentak ke seluruh Kaltim itu merupakan usulan Dinas Sosial setempat kepada pusat untuk meringankan beban korban bencana. Ia berharap agar bantuan itu bisa bermanfaat, meski nilainya tidak terlalu besar.
"Ini merupakan bantuan stimulasi yang tidak mungkin untuk membangun satu buah rumah secara utuh, tetapi ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap rasa keprihatinan masyarakat," ujarnya.
397 KK penerima bantuan itu adalah 139 KK berada di Kota Samarinda, antara lain 31 KK merupakan korban tanah longsor di Samarinda Utara, 10 KK korban tanah longsor di Samarinda Ilir, dan 98 KK korban kebakaran di Samarinda Utara.
Selanjutnya adalah 63 KK merupakan korban bencana yang terjadi di Kota Balikpapan, yakni 44 KK merupakan korban tanah longsor di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, dan 19 KK korban kebakaran di Kelurahan Baru, Balikpapan Barat.
Berikutnya adalah 195 KK korban bencana kebakaran di Kabupoaten Kutai Kartanegara (Kukar), yakni 67 KK di Kelurahan Loa Janan Ilir, dan 128 korban kebakaran rumah yang terjadi Kelurahan Loa Ipuh, Tenggarong. ()
***
***
”Bantuan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya itu berupa bahan bangunan karena rumah mereka sudah tidak ada lagi, baik karena bencana kebakaran atau tanah longsor. Bantuan sudah kami serahkan dua hari lalu,” kata Kepala Dinas Sosial Kaltim, Bere Ali di Samarinda, Senin (1611).
Dikatakan, total bantuan yang diberikan oleh pusat melalui Pemprov Kaltim adalah senilai Rp3,970 miliar. Dana sebesar itu dibagi untuk 397 Kepala Keluarga (KK) yang semuanya kehilangan tempat tinggal akibat adanya kebakaran rumah dan musibah tanah longsor selama 2008-2009.
Sementara masing-masing KK mendapat bantuan senilai Rp10 juta, namun agar tepat sasaran, maka ke-397 KK itu tidak diberi dana segar, namun uang sebanyak Rp10 juta itu diberikan dalam bentuk bahan bangunan agar mereka bisa memiliki rumah kembali.
Menurutnya, bantuan itu baru bisa diberikan pada November ini karena pihaknya terlebih dulu harus melakukan pendataan, penelitian dan identifikasi lapangan tentang apa saja yang dibutuhkan korban bencana. Di samping bantuan yang diberikan harus benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.
Menurutnya, bantuan yang disalurkan serentak ke seluruh Kaltim itu merupakan usulan Dinas Sosial setempat kepada pusat untuk meringankan beban korban bencana. Ia berharap agar bantuan itu bisa bermanfaat, meski nilainya tidak terlalu besar.
"Ini merupakan bantuan stimulasi yang tidak mungkin untuk membangun satu buah rumah secara utuh, tetapi ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap rasa keprihatinan masyarakat," ujarnya.
397 KK penerima bantuan itu adalah 139 KK berada di Kota Samarinda, antara lain 31 KK merupakan korban tanah longsor di Samarinda Utara, 10 KK korban tanah longsor di Samarinda Ilir, dan 98 KK korban kebakaran di Samarinda Utara.
Selanjutnya adalah 63 KK merupakan korban bencana yang terjadi di Kota Balikpapan, yakni 44 KK merupakan korban tanah longsor di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, dan 19 KK korban kebakaran di Kelurahan Baru, Balikpapan Barat.
Berikutnya adalah 195 KK korban bencana kebakaran di Kabupoaten Kutai Kartanegara (Kukar), yakni 67 KK di Kelurahan Loa Janan Ilir, dan 128 korban kebakaran rumah yang terjadi Kelurahan Loa Ipuh, Tenggarong. ()
***
***
PRODUKSI UBI KAYU KALTIM NAIK 5,88 PERSEN
Samarinda, - Berdasarkan angka ramalan tiga 2009, maka produksi ubi kayu di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga akhir tahun ini akan menjadi 123.054 ton, atau naik sebanyak 5,88 persen.
”Selama 2008 produksi ubi kayu di Kaltim sebanyak 116.218 ton, namun hingga akhir 2009 diperkirakan petani palawija Kaltim mampu memproduksi ubi kayu sebanyak 123.054 ton,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Kaltim, Joni Anwar di Samarinda, Senin (16/11).
Dikatakan, peningkatan produksi ini karena dipengaruhi meningkatnya luas panen di masing-masing kabupaten/kota yang membudidayakan ubi kayu, seperti Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Tarakan dan lainnya, sehingga luas panen bertambah 12 hektare, atau naik 0,16 persen.
Jika diurai, lanjutnya, maka pada periode Januari – April 2008, maka luas panen ubi kayu di Kaltim adalah 2.554 hektare. Kemudian pada 2009 di periode yang sama, luas panennya adalah 2.628 hektare, atau terjadi penimngkatan sebanyak 2,90 persen.
Selanjutnya pada 2008 di periode Mei – Agustus, luas panen ubi kayu Kaltim adalah 2.806 hektare, kemudian pada 2009 di periode yang sama terjadi penurunan luas panen, yakni menjadi 2.645 haktare, atau turun sebesar minus 5,74 persen dalam periode tersebut.
Kemudian pada periode September – Desember 2008, luas panen ubi kayu adalah 2.172 hektare, namun pada 2009 di periode yang sama, luas panen ubi kayu di Kaltim naik menjadi 2.271 hektare, atau terjadi peningkatan sebanyak 4,56 persen.
Untuk produktivitas, lanjut Joni, pada 2008 di periode Januari – April, Kaltim mampu menghasilkan ubi kayu sebanyak 156,98 kuintal per hektare, kemudian pada 2009 di periode yang sama, produktivitasnya menjadi 166,78 kuintal per hektare, atau naik sebanyak 6,24 persen.
Pada 2008 dalam periode Mei – Agustus, produktivitasnya sebanyak 150,13 kuintal per hektare, lantas pada 2009 di periode yang sama mampu memproduksi sebanyak 160,68 kuintal per hektare, atau naik sebanyak 7,03 persen.
Kemudian pada periode September – Desember 2008 mampu berproduktivitas sebanyak 156,53 kuintal per hektare, namun pada periode yang sama pada 2009 hasil produktivitasnya adalah 161,72 kuintal per haktare, atau naik sebanyak 3,31 persen.
Selanjutnya adalah untuk tingkat produksi, yakni pada 2008 di periode Januari – April, hasil produksinya adalah 40.093 ton. Lantas pada 2009 di periode yang sama hasil produksi ubi kayu di Kaltim adalah 43.829 ton, atau naik sebanyak 9,32 persen.
Kemudian dari Mei hingga Desember 2008, produksinya adalah 76,161 ton, namun pada 2009 di periode yang sama, hasil produksinya adalah sebanyak 79,225 ton, atau naik sebanyak 8,91 persen.()
***
”Selama 2008 produksi ubi kayu di Kaltim sebanyak 116.218 ton, namun hingga akhir 2009 diperkirakan petani palawija Kaltim mampu memproduksi ubi kayu sebanyak 123.054 ton,” kata Kepala Badan Pusat Statistik Kaltim, Joni Anwar di Samarinda, Senin (16/11).
Dikatakan, peningkatan produksi ini karena dipengaruhi meningkatnya luas panen di masing-masing kabupaten/kota yang membudidayakan ubi kayu, seperti Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Tarakan dan lainnya, sehingga luas panen bertambah 12 hektare, atau naik 0,16 persen.
Jika diurai, lanjutnya, maka pada periode Januari – April 2008, maka luas panen ubi kayu di Kaltim adalah 2.554 hektare. Kemudian pada 2009 di periode yang sama, luas panennya adalah 2.628 hektare, atau terjadi penimngkatan sebanyak 2,90 persen.
Selanjutnya pada 2008 di periode Mei – Agustus, luas panen ubi kayu Kaltim adalah 2.806 hektare, kemudian pada 2009 di periode yang sama terjadi penurunan luas panen, yakni menjadi 2.645 haktare, atau turun sebesar minus 5,74 persen dalam periode tersebut.
Kemudian pada periode September – Desember 2008, luas panen ubi kayu adalah 2.172 hektare, namun pada 2009 di periode yang sama, luas panen ubi kayu di Kaltim naik menjadi 2.271 hektare, atau terjadi peningkatan sebanyak 4,56 persen.
Untuk produktivitas, lanjut Joni, pada 2008 di periode Januari – April, Kaltim mampu menghasilkan ubi kayu sebanyak 156,98 kuintal per hektare, kemudian pada 2009 di periode yang sama, produktivitasnya menjadi 166,78 kuintal per hektare, atau naik sebanyak 6,24 persen.
Pada 2008 dalam periode Mei – Agustus, produktivitasnya sebanyak 150,13 kuintal per hektare, lantas pada 2009 di periode yang sama mampu memproduksi sebanyak 160,68 kuintal per hektare, atau naik sebanyak 7,03 persen.
Kemudian pada periode September – Desember 2008 mampu berproduktivitas sebanyak 156,53 kuintal per hektare, namun pada periode yang sama pada 2009 hasil produktivitasnya adalah 161,72 kuintal per haktare, atau naik sebanyak 3,31 persen.
Selanjutnya adalah untuk tingkat produksi, yakni pada 2008 di periode Januari – April, hasil produksinya adalah 40.093 ton. Lantas pada 2009 di periode yang sama hasil produksi ubi kayu di Kaltim adalah 43.829 ton, atau naik sebanyak 9,32 persen.
Kemudian dari Mei hingga Desember 2008, produksinya adalah 76,161 ton, namun pada 2009 di periode yang sama, hasil produksinya adalah sebanyak 79,225 ton, atau naik sebanyak 8,91 persen.()
***
PEMBANGUNAN DAERAH TERHAMBAT KEBIJAKAN PUSAT
Samarinda, - Sejumlah kecamatan di beberapa kabupaten di Provinsi Kaltim hingga kini masih terisolir. Namun katika daerah itu akan membangun jalan untuk membuka isolasi, ternyata terkendala dengan kawasan hutan lindung.
”Kita tidak ingin ada daerah yang masih terisolasi, tapi ketika kami akan membuka isolasi, ternyata harus berhadapan dengan kebijakan pusat terkait kawasan hutan lindung di daerah,” kata Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak di Samarinda, Kamis (12/11).
Kebijakan Pusat tentang kehutanan, lanjutnya, baik hutan lindung maupun taman hutan nasional serta kawasan budidaya kehutanan (KBK) terus mendapatkan perhatian pemerintah untuk dijaga keberadaannya, pasalnya hutan tersebut banyak manfaatnya untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
Namun, katanya, dari kebijakan tersebut ada sisi negatif bagi daerah, terutama untuk kegiatan pembangunan dan pembuatan jalan sebagai akses untuk dapat membuka jalur ke daerah terpencil serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman.
Hal inilah yang seharusnya menjadi pengecualian dan mendapat perhatian tersendiri, agar kebijakan yang diterapkan pusat tidak bisa disama ratakan dengan daerah lain karena setiap daerah memiliki permasalahan berbeda.
”Sekarang terbukti, bahwa karena daerah menjaga kelestarian hutan-hutan yang ada, maka imbasnya adalah kepentingan masyarakat dikorbankan, terutama mereka yang ada di pedalaman dan kawasan terpencil yang tidak memiliki akses jalan darat,” katanya.
Seharusnya, katanya, pusat mengerti akan kebutuhan pembangunan daerah, terutama Kaltim yang memiliki wilayah begitu luas serta memerlukan pembangunan infrastruktur jalan guna membuka daerah-daerah yang terisolasi.
Menurutnya, Pemprov bekerjasama dengan Pemkab dan Pemkot di Kaltim berkeinginan membangun setiap wilayah secara merata, namun karena ada sejumlah hambatan dalam pembangunanya, sehingga keinginan untuk pemerataan pembangunan itu tidak bisa berjalan dengan baik.
Senada dengan gubernur, Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Hukum, Politik dan Pemerintah, Yansen TP juga merasakan dampak negatif dari kebijakan pusat tersebut.
Akibat kebijakan pusat terhadap pemanfaatan kawasan hutan, maka pembangunan infrastruktur jalan di pedalaman terpencil dan terisolasi sulit dilakukan.
Yansen yang beberapa kali menjadi camat di Kabupaten Malinau ini mengatakan bahwa di Kecamatan Mentarang, Kayan Hilir, Long Peso dan lainnya merupakan daerah pedalaman yang terdiri dari desa-desa memiliki sumber daya alam dan masyarakat yang potensial, tapi terisolasi.
"Rencana Pemprov Kaltim membangun jalan, tetapi jalur itu harus melewati hutan lindung Kayan Mentarang, maka pembangunan ditunda bahkan ada gejala dibatalkan. Dari kondisi ini Pusat seharusnya mengerti terhadap kebutuhan daerah,” kata Yansen TP. ()
***
”Kita tidak ingin ada daerah yang masih terisolasi, tapi ketika kami akan membuka isolasi, ternyata harus berhadapan dengan kebijakan pusat terkait kawasan hutan lindung di daerah,” kata Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak di Samarinda, Kamis (12/11).
Kebijakan Pusat tentang kehutanan, lanjutnya, baik hutan lindung maupun taman hutan nasional serta kawasan budidaya kehutanan (KBK) terus mendapatkan perhatian pemerintah untuk dijaga keberadaannya, pasalnya hutan tersebut banyak manfaatnya untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
Namun, katanya, dari kebijakan tersebut ada sisi negatif bagi daerah, terutama untuk kegiatan pembangunan dan pembuatan jalan sebagai akses untuk dapat membuka jalur ke daerah terpencil serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman.
Hal inilah yang seharusnya menjadi pengecualian dan mendapat perhatian tersendiri, agar kebijakan yang diterapkan pusat tidak bisa disama ratakan dengan daerah lain karena setiap daerah memiliki permasalahan berbeda.
”Sekarang terbukti, bahwa karena daerah menjaga kelestarian hutan-hutan yang ada, maka imbasnya adalah kepentingan masyarakat dikorbankan, terutama mereka yang ada di pedalaman dan kawasan terpencil yang tidak memiliki akses jalan darat,” katanya.
Seharusnya, katanya, pusat mengerti akan kebutuhan pembangunan daerah, terutama Kaltim yang memiliki wilayah begitu luas serta memerlukan pembangunan infrastruktur jalan guna membuka daerah-daerah yang terisolasi.
Menurutnya, Pemprov bekerjasama dengan Pemkab dan Pemkot di Kaltim berkeinginan membangun setiap wilayah secara merata, namun karena ada sejumlah hambatan dalam pembangunanya, sehingga keinginan untuk pemerataan pembangunan itu tidak bisa berjalan dengan baik.
Senada dengan gubernur, Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Hukum, Politik dan Pemerintah, Yansen TP juga merasakan dampak negatif dari kebijakan pusat tersebut.
Akibat kebijakan pusat terhadap pemanfaatan kawasan hutan, maka pembangunan infrastruktur jalan di pedalaman terpencil dan terisolasi sulit dilakukan.
Yansen yang beberapa kali menjadi camat di Kabupaten Malinau ini mengatakan bahwa di Kecamatan Mentarang, Kayan Hilir, Long Peso dan lainnya merupakan daerah pedalaman yang terdiri dari desa-desa memiliki sumber daya alam dan masyarakat yang potensial, tapi terisolasi.
"Rencana Pemprov Kaltim membangun jalan, tetapi jalur itu harus melewati hutan lindung Kayan Mentarang, maka pembangunan ditunda bahkan ada gejala dibatalkan. Dari kondisi ini Pusat seharusnya mengerti terhadap kebutuhan daerah,” kata Yansen TP. ()
***
PERBATASAN MASIH KURANG INFRASTRUKTUR
Samarinda, - Gubernur Kaltim mengatakan bahwa kawasan perbatasan antara provinsi itu dan Malaysia Timur yang panjangnya mencapai 1.038 kilo meter masih minim infrastruktur sehingga menyebabkan kawasan tersebut terisolir.
”Garis perbatasan antara Indonesia- Malaysia Timur, tepatnya di Provinsi Kaltim masih memerlukan perhatian, antara lain masalah ekonomi dan infrastruktur jalan dan lainnya,” kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Senin (9/11).
Menurutnya, panjang garis perbatasan yang mencapai 1.038 Km dengan luas 57.731,64 Km persegi itu adalah mulai dari Kabupaten Tana Tidung, Nunukan, Malinau hingga di kawasan Gunung Lasan Tuyan di Kabupaten Kutai Barat.
Berdasarkan masih minimnya infrastruktur itu, maka ia meminta perhatian semua pihak untuk menjaga dan memperhatikan kawasan perbatasan. Selain itu, kepada Pemerintah Daerah juga diminta untuk menyusun program pembangunan dengan mendengarkan usulan masyarakat setempat.
Menurutnya, dengan adanya perbatasan yang sangat luas tersebut memerlukan perhatian dan peralatan untuk menjaganya. Untuk itu Pemprov Kaltim akan memberikan bantuan helikopter bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk berpatroli di perbatasan Indonesia-Malaysia.
Helikopter yang akan dibeli dengan dana APBD Provinsi 2009-2010 sekitar Rp85 miliar itu, menurutnya, bukan merupakan barang mewah atau untuk gengsi daerah, namun merupakan kebutuhan, mengingat letak geografis Kaltim yang sangat luas dan sulit dijangkau dengan jalan darat.
Selain itu, kata Faroek, tata ruang pembangunan sarana dan prasarana akan difokuskan pada penunjang transportasi jalan, airstrip (lapangan terbang perintis) dan pelabuhan guna membuka isolasi daerah terpencil, juga untuk memudahkan akses antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.
Hingga kini, lanjutnya, infrastruktur di sejumlah daerah perbatasan masih memprihatinkan dan jalan yang ada tidak tersambung dengan baik. Di sisi lain, pembangunan jalan mengalami masalah ketika jalan yang akan dibangun memasuki kawasan budidaya kehutanan atau hutan lindung.
Pembangunan perbatasan harusa diseriusi karena adanya kerawanan ancaman dan pencurian dari pihak Malaysia, seperti pencurian kayu (illegal logging), bergesernya patok-patok perbatasan hingga masuknya tangkapan siaran radio dan televisi serta telekomunikasi.
”Banyaknya permasalahan yang sudah dan kemungkinan akan terjadi di perbatasan itulah, makanya kami minta semua pihak, baik pusat, provinsi hingga kabupaten/kota bisa sama-sama serius menangani perbatasan demi untuk kebaikan kita semua,” demikian Awang Faroek Ishak. ()
***
”Garis perbatasan antara Indonesia- Malaysia Timur, tepatnya di Provinsi Kaltim masih memerlukan perhatian, antara lain masalah ekonomi dan infrastruktur jalan dan lainnya,” kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Senin (9/11).
Menurutnya, panjang garis perbatasan yang mencapai 1.038 Km dengan luas 57.731,64 Km persegi itu adalah mulai dari Kabupaten Tana Tidung, Nunukan, Malinau hingga di kawasan Gunung Lasan Tuyan di Kabupaten Kutai Barat.
Berdasarkan masih minimnya infrastruktur itu, maka ia meminta perhatian semua pihak untuk menjaga dan memperhatikan kawasan perbatasan. Selain itu, kepada Pemerintah Daerah juga diminta untuk menyusun program pembangunan dengan mendengarkan usulan masyarakat setempat.
Menurutnya, dengan adanya perbatasan yang sangat luas tersebut memerlukan perhatian dan peralatan untuk menjaganya. Untuk itu Pemprov Kaltim akan memberikan bantuan helikopter bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk berpatroli di perbatasan Indonesia-Malaysia.
Helikopter yang akan dibeli dengan dana APBD Provinsi 2009-2010 sekitar Rp85 miliar itu, menurutnya, bukan merupakan barang mewah atau untuk gengsi daerah, namun merupakan kebutuhan, mengingat letak geografis Kaltim yang sangat luas dan sulit dijangkau dengan jalan darat.
Selain itu, kata Faroek, tata ruang pembangunan sarana dan prasarana akan difokuskan pada penunjang transportasi jalan, airstrip (lapangan terbang perintis) dan pelabuhan guna membuka isolasi daerah terpencil, juga untuk memudahkan akses antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.
Hingga kini, lanjutnya, infrastruktur di sejumlah daerah perbatasan masih memprihatinkan dan jalan yang ada tidak tersambung dengan baik. Di sisi lain, pembangunan jalan mengalami masalah ketika jalan yang akan dibangun memasuki kawasan budidaya kehutanan atau hutan lindung.
Pembangunan perbatasan harusa diseriusi karena adanya kerawanan ancaman dan pencurian dari pihak Malaysia, seperti pencurian kayu (illegal logging), bergesernya patok-patok perbatasan hingga masuknya tangkapan siaran radio dan televisi serta telekomunikasi.
”Banyaknya permasalahan yang sudah dan kemungkinan akan terjadi di perbatasan itulah, makanya kami minta semua pihak, baik pusat, provinsi hingga kabupaten/kota bisa sama-sama serius menangani perbatasan demi untuk kebaikan kita semua,” demikian Awang Faroek Ishak. ()
***
KALTIM GULIRKAN BEASISWA TIDAK MAMPU RP3 MILIAR
Samarinda, - Pemprov Kaltim melalui Dinas Penidikan (Disdik) setempat pada 2009 memberikan bantuan beasiswa tidak mampu senilai Rp3 miliar kepada 5.000 siswa SMP/MTs dan SMA/MA.
“Lima ribu siswa SMP atau yang sederajat dan SMA/MA itu adalah semua siswa tidak mampu untuk melanjutkan sekolah yang berada di 14 kabupaten/kota di Kaltim,” kata Kepala Disdik Kaltim, Syafruddin Pernyata, Sabtu (7/11).
Dikatakan, masing-masing siswa kurang mampu pada 2009 dibantu senilai Rp600 ribu. Sementara pihaknya memberikan bantuan itu karena berdasarkan usulan atau direkomendasikan oleh masing-masing dinas pendidikan kabupaten/kota.
Bantuan untuk siswa kurang mampu ini dimaksudkan agar mereka tetap bisa belajar dengan baik. Sedangkan uang yang diberikan itu adalah untuk keperluan sekolah selama satu tahun, yakni untuk membantu pembelian buku pelajaran dan kelengkapan belajar lainnya.
Menurutnya, bantuan yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2009 itu akan diterima siswa melalui rekening sekolah siswa yang menerima bantuan tersebut.
Sementara itu, siswa yang paling banyak menerima bantuan adalah dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Jumlah siswa yang menerima bantuan di daerah itu adalah sebanyak 1.240 siswa kurang mampu yang diusulkan dinas pendidikan setempat.
Dengan demikian, maka Kukar yang menjadi salah satu daerah terkaya di Indonesia karena memiliki APBD sebesar Rp4,998 triliun pada 2009 ini, dari 1.240 siswa tesebut akan mendapat bantuan dari APBD Kaltim senilai Rp744 juta.
Selanjutnya adalah Kota Samarinda ada 460 siswa, Balikpapan 200 siswa, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 200 siswa, Paser 220 siswa, Kutai Timur 400 siswa, Kutai Barat 340 siswa, Bulungan 460 siswa, Berau 120 siswa.
Berikutnya adalah Kabupaten Malinau sebanyak 260 siswa, Nunukan 420 siswa, Tarakan 280 siswa, Tana Tidung 160 siswa dan Bontang 240 siswa. Penyaluran penghargaan untuk siswa kurang mampu tersebut dilakukan pada Nopember 2009.
Selain dari APBD Kaltim, pemerintah pusat melalui APBN juga menyalurkan bantuan untuk wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun untuk SD dan SMP, dan program kegiatan pendidikan menengah. Beasiswa bagi siswa SD kurang mampu akan diberikan untuk 28.175 siswa dengan bantuan RpRp360 ribu per siswa.
“Sedangkan beasiswa untuk siswa miskin jenjang pendidikan SMP berjumlah Rp5,763 miliar bagi 10.854 siswa. Sementara beasiswa bagi siswa miskin jenjang SMA berjumlah Rp2,910 miliar untuk 3.732 siswa,” demikian Syafruddin Pernyata. ()
“Lima ribu siswa SMP atau yang sederajat dan SMA/MA itu adalah semua siswa tidak mampu untuk melanjutkan sekolah yang berada di 14 kabupaten/kota di Kaltim,” kata Kepala Disdik Kaltim, Syafruddin Pernyata, Sabtu (7/11).
Dikatakan, masing-masing siswa kurang mampu pada 2009 dibantu senilai Rp600 ribu. Sementara pihaknya memberikan bantuan itu karena berdasarkan usulan atau direkomendasikan oleh masing-masing dinas pendidikan kabupaten/kota.
Bantuan untuk siswa kurang mampu ini dimaksudkan agar mereka tetap bisa belajar dengan baik. Sedangkan uang yang diberikan itu adalah untuk keperluan sekolah selama satu tahun, yakni untuk membantu pembelian buku pelajaran dan kelengkapan belajar lainnya.
Menurutnya, bantuan yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2009 itu akan diterima siswa melalui rekening sekolah siswa yang menerima bantuan tersebut.
Sementara itu, siswa yang paling banyak menerima bantuan adalah dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Jumlah siswa yang menerima bantuan di daerah itu adalah sebanyak 1.240 siswa kurang mampu yang diusulkan dinas pendidikan setempat.
Dengan demikian, maka Kukar yang menjadi salah satu daerah terkaya di Indonesia karena memiliki APBD sebesar Rp4,998 triliun pada 2009 ini, dari 1.240 siswa tesebut akan mendapat bantuan dari APBD Kaltim senilai Rp744 juta.
Selanjutnya adalah Kota Samarinda ada 460 siswa, Balikpapan 200 siswa, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 200 siswa, Paser 220 siswa, Kutai Timur 400 siswa, Kutai Barat 340 siswa, Bulungan 460 siswa, Berau 120 siswa.
Berikutnya adalah Kabupaten Malinau sebanyak 260 siswa, Nunukan 420 siswa, Tarakan 280 siswa, Tana Tidung 160 siswa dan Bontang 240 siswa. Penyaluran penghargaan untuk siswa kurang mampu tersebut dilakukan pada Nopember 2009.
Selain dari APBD Kaltim, pemerintah pusat melalui APBN juga menyalurkan bantuan untuk wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun untuk SD dan SMP, dan program kegiatan pendidikan menengah. Beasiswa bagi siswa SD kurang mampu akan diberikan untuk 28.175 siswa dengan bantuan RpRp360 ribu per siswa.
“Sedangkan beasiswa untuk siswa miskin jenjang pendidikan SMP berjumlah Rp5,763 miliar bagi 10.854 siswa. Sementara beasiswa bagi siswa miskin jenjang SMA berjumlah Rp2,910 miliar untuk 3.732 siswa,” demikian Syafruddin Pernyata. ()
GUBERNUR: SETIAP DAERAH MILIKI WISATA UNGGULAN
Samarinda, - Gubernur Kaltim mengatakan setiap kabupaten/kota di daerah itu terdapat obyek wisata unggulan, pasalnya setiap daerah memiliki cirikhas tersendiri. Untuk itu ia meminta agar setiap wisata unggulan itu digarap lebih baik.
“Kepada bupati dan walikota se- Kaltim, saya berharap agar masing-masing mengambil langkah tepat untuk memoles wisata unggulan sebagai daerah tujuan wisata. Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak wisatawan yang berkunjung,” kata Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak di Samarinda, Sabtu (7/11).
Dikatakan, pada dasarnya semua daerah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kabupaten/kota lainnya. Namun untuk semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisata, perlu disusun rencana-rencana strategis untuk pembenahan pengembangan pariwisata Kaltim menjadi lebih baik
Ia mencontohkan, saat ini masing-masing daerah sudah memiliki daerah tujuan wisata, misalnya di Kabupten Berau ada objek wisata Pulau Derawan yang dikenal dengan keindahan laut dan berbagai keunikan di dasar lautnya. Selain itu, pulau-pulau kecil yang ada di daerah itu juga menjadi daya tarik tersendiri.
Selain Berau, lanjutnya, di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) juga dikenal memiliki wisata budaya dengan berbagai peninggalan sejarah kerajaan, antara lain Museum Mulawaran di Tenggarong dan museum di Kutai Lama Kecamatan Anggana.
Selain itu, di Kukar juga ada Cagar Alam Muara Kaman. Di kawasan yang seluas 62.500 hektare itu terdapat berbagai flora dan fauna, di antaranya nyatoh, meranti, ulin, rotan bambu dan lainny untuk flora. Semenetara untuk fauna antara lain pesut, orang utan, enggang, bekantan, kera ekor panjang dan lainnya.
Kemudian di Kabupaten Kutai Barat dengan Cagar Alam Kersik Luway dan museum penambangan emas pertama di Indonesia. Lantas di Kutai Timur dengan wisata tambang, gua dan wisata alam hutan. Bontang dengan wisata laut dan gas, Malinau dengan wisata kawasan konversi hutan dan lainnya.
Dikatakan, semua wisata yang ada itu merupakan objek wisata andalan dan diharapkan mampu memikat minat wisatawan, baik lokal, nasional atau dari luar negeri. Untuk mencapai hasil maksimal atau mampu menarik wisatawan sebanyak-banyaknya, maka pengembangan objek wisata itu harus dibenahi.
Promosi wisata, lanjutnya, harus dilakukan oleh masing-masing daerah. Tanpa itu, maka potensi wisata daerah tidak akan pernah dikenal dunia luar. Berdasarkan hal itu, gubernur meminta promosi pariwisata seharusnya lebih banyak dilakukan daerah.
“Kita sudah memiliki sejumlah objek wisata yang banyak, unik, menarik yang tidak dimiliki daerah lain. Hanya saja kita masih perlu memoles sejumlah objek wisata itu agar kemasan dan fasilitasnya lebih mendukung sebagai daerah kunjungan wisata,” demikian Awang Faroek Ishak. ()
“Kepada bupati dan walikota se- Kaltim, saya berharap agar masing-masing mengambil langkah tepat untuk memoles wisata unggulan sebagai daerah tujuan wisata. Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak wisatawan yang berkunjung,” kata Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak di Samarinda, Sabtu (7/11).
Dikatakan, pada dasarnya semua daerah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kabupaten/kota lainnya. Namun untuk semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisata, perlu disusun rencana-rencana strategis untuk pembenahan pengembangan pariwisata Kaltim menjadi lebih baik
Ia mencontohkan, saat ini masing-masing daerah sudah memiliki daerah tujuan wisata, misalnya di Kabupten Berau ada objek wisata Pulau Derawan yang dikenal dengan keindahan laut dan berbagai keunikan di dasar lautnya. Selain itu, pulau-pulau kecil yang ada di daerah itu juga menjadi daya tarik tersendiri.
Selain Berau, lanjutnya, di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) juga dikenal memiliki wisata budaya dengan berbagai peninggalan sejarah kerajaan, antara lain Museum Mulawaran di Tenggarong dan museum di Kutai Lama Kecamatan Anggana.
Selain itu, di Kukar juga ada Cagar Alam Muara Kaman. Di kawasan yang seluas 62.500 hektare itu terdapat berbagai flora dan fauna, di antaranya nyatoh, meranti, ulin, rotan bambu dan lainny untuk flora. Semenetara untuk fauna antara lain pesut, orang utan, enggang, bekantan, kera ekor panjang dan lainnya.
Kemudian di Kabupaten Kutai Barat dengan Cagar Alam Kersik Luway dan museum penambangan emas pertama di Indonesia. Lantas di Kutai Timur dengan wisata tambang, gua dan wisata alam hutan. Bontang dengan wisata laut dan gas, Malinau dengan wisata kawasan konversi hutan dan lainnya.
Dikatakan, semua wisata yang ada itu merupakan objek wisata andalan dan diharapkan mampu memikat minat wisatawan, baik lokal, nasional atau dari luar negeri. Untuk mencapai hasil maksimal atau mampu menarik wisatawan sebanyak-banyaknya, maka pengembangan objek wisata itu harus dibenahi.
Promosi wisata, lanjutnya, harus dilakukan oleh masing-masing daerah. Tanpa itu, maka potensi wisata daerah tidak akan pernah dikenal dunia luar. Berdasarkan hal itu, gubernur meminta promosi pariwisata seharusnya lebih banyak dilakukan daerah.
“Kita sudah memiliki sejumlah objek wisata yang banyak, unik, menarik yang tidak dimiliki daerah lain. Hanya saja kita masih perlu memoles sejumlah objek wisata itu agar kemasan dan fasilitasnya lebih mendukung sebagai daerah kunjungan wisata,” demikian Awang Faroek Ishak. ()
157 PENDERITA HIV/AIDS TERDETEKSI DI RSU SAMARINDA
Samarinda, - Berdasarkan data dari Rumah Sakit Umum (RSU) Abdul Wahab Syaharanie (AWS) Samarinda, terdapat 157 Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) yang terdeteksi dari Voluntary Counseling Test (VCT) di RSU tersebut.
“Jumlah 157 ODHA itu kami dapat dari hasil VCT yang dilakukan sejak 2005 hingga 2009. Dari jumlah itu, 95 orang di antaranya adalah laki-laki dan 62 sisanya adalah perempuan,” kata Ajie Syirafuddin, Direktur RSU AWS Samarinda, Sabtu (7/11.
Dikatakan, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada penderita, bahwa tingkat penularan HIV/AIDS kepada korban bervariasi, yakni melalui jarum suntik Narkoba, anal seks dan hubungan seks.
Berdasarkan hal itu, maka ia menganjurkan kepada semua pihak agar mengenali HIV/AIDS dan menjauhkan diri dari berbagai aktivitas yang bisa menjerumuskan ke penyakit itu, yakni harus melalukan hidup sehat, menjauhi seks bebas dan mejauhi Narkoba.
Dikatakan, sejak 2005 hingga 2009, jumlah kunjungan orang yang melakukan tes konsultasi sukarela ke RSU AWS sebanyak 2.683 orang. Dari jumlah itu, 2.373 orang di antaranya kemudian melanjutkan ke proses konseling tentang HIV/AIDS.
Namun dari jumlah tersebut, ternyat hanya 2.254 orang yang kemudian berlanjut ke proses tes untuk HIV/AIDS. Yakni sebanyak 1.360 laki-laki dan 894 perempuan. Dari 2.254 orang yang bersedia melakukan tes HIV/AIDS itu, ditemukan 157 orang yang terinfeksi HIV positif.
Jika merunut skema gunung es dalam kalkulasi HIV/AIDS, yakni satu orang dapat
menggambarkan 100 orang lain yang berpotensi terjangkit, maka bisa diprediksi
penderita HIV/AIDS sebanyak 15.700 orang.
Angka itu baru didapat dari hasil VCT yang dilakukan oleh RSU AWS saja, belum termasuk yang dilakukan lembaga lain. Secara umum, di Kaltim dilaporkan terdapat 1.200 ODHA, sehingga daerah itu masuk dalam 10 besar sebagai daerah yang memiliki jumlah HIV/AIDS terbanyak di Indoensia.
Dari sisi usia penderita, pihaknya mencatat 7 penderita HIV positif berusia kurang dari 15 tahun. Angka ini kemungkinan besar lebih banyak disebabkan oleh faktor transmisi perinatal (faktor tertular karena kelahiran).
Kemudian 31 orang berusia remaja dan dewasa, yakni antara 15 hingga 24 tahun. Selanjutnya adalah 88 orang berusia produktif, yakni antara 25 – 34 tahun, sedangkan 24 orang juga masih masuk usia produktif, yakni berusia 35 - 44 tahun, dan 7 orang lainnya berusia lebih dari 44 tahun.
Faktor resiko keterjangkitan terbesar adalah karena hubungan seksual vaginal. Faktor lain penularan HIV/AIDS antara lain tatto, anal seks, oral seks, alat suntik dan transmisi Perinatal. Penderita terbanyak adalah dari kalangan swasta. ()
“Jumlah 157 ODHA itu kami dapat dari hasil VCT yang dilakukan sejak 2005 hingga 2009. Dari jumlah itu, 95 orang di antaranya adalah laki-laki dan 62 sisanya adalah perempuan,” kata Ajie Syirafuddin, Direktur RSU AWS Samarinda, Sabtu (7/11.
Dikatakan, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada penderita, bahwa tingkat penularan HIV/AIDS kepada korban bervariasi, yakni melalui jarum suntik Narkoba, anal seks dan hubungan seks.
Berdasarkan hal itu, maka ia menganjurkan kepada semua pihak agar mengenali HIV/AIDS dan menjauhkan diri dari berbagai aktivitas yang bisa menjerumuskan ke penyakit itu, yakni harus melalukan hidup sehat, menjauhi seks bebas dan mejauhi Narkoba.
Dikatakan, sejak 2005 hingga 2009, jumlah kunjungan orang yang melakukan tes konsultasi sukarela ke RSU AWS sebanyak 2.683 orang. Dari jumlah itu, 2.373 orang di antaranya kemudian melanjutkan ke proses konseling tentang HIV/AIDS.
Namun dari jumlah tersebut, ternyat hanya 2.254 orang yang kemudian berlanjut ke proses tes untuk HIV/AIDS. Yakni sebanyak 1.360 laki-laki dan 894 perempuan. Dari 2.254 orang yang bersedia melakukan tes HIV/AIDS itu, ditemukan 157 orang yang terinfeksi HIV positif.
Jika merunut skema gunung es dalam kalkulasi HIV/AIDS, yakni satu orang dapat
menggambarkan 100 orang lain yang berpotensi terjangkit, maka bisa diprediksi
penderita HIV/AIDS sebanyak 15.700 orang.
Angka itu baru didapat dari hasil VCT yang dilakukan oleh RSU AWS saja, belum termasuk yang dilakukan lembaga lain. Secara umum, di Kaltim dilaporkan terdapat 1.200 ODHA, sehingga daerah itu masuk dalam 10 besar sebagai daerah yang memiliki jumlah HIV/AIDS terbanyak di Indoensia.
Dari sisi usia penderita, pihaknya mencatat 7 penderita HIV positif berusia kurang dari 15 tahun. Angka ini kemungkinan besar lebih banyak disebabkan oleh faktor transmisi perinatal (faktor tertular karena kelahiran).
Kemudian 31 orang berusia remaja dan dewasa, yakni antara 15 hingga 24 tahun. Selanjutnya adalah 88 orang berusia produktif, yakni antara 25 – 34 tahun, sedangkan 24 orang juga masih masuk usia produktif, yakni berusia 35 - 44 tahun, dan 7 orang lainnya berusia lebih dari 44 tahun.
Faktor resiko keterjangkitan terbesar adalah karena hubungan seksual vaginal. Faktor lain penularan HIV/AIDS antara lain tatto, anal seks, oral seks, alat suntik dan transmisi Perinatal. Penderita terbanyak adalah dari kalangan swasta. ()
PRODUKSI KEDELAI KALTIM NAIK TIPIS
Samarinda, -Berdasarkan angka ramalan tiga yang dikeluarkan Badan Pusat Statistisk (BPS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), maka hingga akhir 2009 produksi kedelai di Kaltim mengalami kenaikan tipis, yakni sebesar 0,67 persen.
“Pada 2008 produksi kedelai di Kaltim sebanyak 2.578 ton, kemudian pada 2009 mejadi 2.595 ton. Atau terjadi kenaikan sedikit, yakni hanya sebanyak 17 ton,” kata Kepala BPS Provinsi Kaltim, Joni Anwar di Samarinda, Kamis (5/11).
Padahal, lanjutnya, jika di lihat dari luas panen, justru pada 2009 luas panennya mengalami penurunan, yakni luas panen kedelai pada 2008 sebanyak 2.143 hektare, namun pada 2009 luas panennya hanya 2.095 hektare.
Sementara produktivitas kedelai pada 2008 sebanyak 12,03 ton per hektare, sementara produktivitas pada 2009 meningkat menjadi 12,39 ton per hektare. Berdasarkan hal itu, ia bersyukur karena petani kedelai sudah mampu meningkatkan produktivitasnya.
Jika dirinci per periode, lanjutnya, maka terjadi penurunan produksi pada periode Januari - April dari 2008 ke 2009 sebesar 17,97 persen, atau turun sebanyak 121 ton. Pada periode Mei – Agustus juga turun 1,21 persen atau sebanyak 15 ton.
Namun penurunan produksi pada dua periode itu dapat diimbangi dengan peningkatan produksi setelahnya, yakni September - Desember 2009 yang naik sebanyak 22,12 persen atau sebesar 153 ton, sehingga total produksi kedelai pada 2009 bernilai positif.
Kenaikan tipis produksi kedelai pada 2009 ini dipengaruhi oleh penurunan luas panen sebesar 2,24 persen, namun di sisi lain adanya peningkatan produktivitas sebesar 2,97 persen dibanding tahun sebelumnya.
Pada 2008, lanjutnya, luas panen kedelai di periode Januari – April sebanyak 577 hektare, kemudian pada Mei – Agusutus seluas 1.014 hektare dan pada periode September – Desember luas panennya sebanyak 552 hektare, sehingga total di tahun itu sebanyak 2.143 hektare.
Kemudian pada 2009, pada periode Januari – April luas panen kedelai sebanyak 488 hektare, di periode Mei – Agustus seluas 948 hektare, dan pada periode September – Desember seluas 659 hektare, sehingga di tahun ini luas panen total sebanyak 2.095 hektare.
“Kita harapkan ke depan produksi kedelai bisa lebih meningkat lagi, karena tingkat konsumsi masyarakat Kaltim untuk tahu dan tempe yang bahannya dari kedelai sangat tinggi, sehingga kedelai masih didatangkan dari luar daerah,” demikian Joni Anwar. ()
“Pada 2008 produksi kedelai di Kaltim sebanyak 2.578 ton, kemudian pada 2009 mejadi 2.595 ton. Atau terjadi kenaikan sedikit, yakni hanya sebanyak 17 ton,” kata Kepala BPS Provinsi Kaltim, Joni Anwar di Samarinda, Kamis (5/11).
Padahal, lanjutnya, jika di lihat dari luas panen, justru pada 2009 luas panennya mengalami penurunan, yakni luas panen kedelai pada 2008 sebanyak 2.143 hektare, namun pada 2009 luas panennya hanya 2.095 hektare.
Sementara produktivitas kedelai pada 2008 sebanyak 12,03 ton per hektare, sementara produktivitas pada 2009 meningkat menjadi 12,39 ton per hektare. Berdasarkan hal itu, ia bersyukur karena petani kedelai sudah mampu meningkatkan produktivitasnya.
Jika dirinci per periode, lanjutnya, maka terjadi penurunan produksi pada periode Januari - April dari 2008 ke 2009 sebesar 17,97 persen, atau turun sebanyak 121 ton. Pada periode Mei – Agustus juga turun 1,21 persen atau sebanyak 15 ton.
Namun penurunan produksi pada dua periode itu dapat diimbangi dengan peningkatan produksi setelahnya, yakni September - Desember 2009 yang naik sebanyak 22,12 persen atau sebesar 153 ton, sehingga total produksi kedelai pada 2009 bernilai positif.
Kenaikan tipis produksi kedelai pada 2009 ini dipengaruhi oleh penurunan luas panen sebesar 2,24 persen, namun di sisi lain adanya peningkatan produktivitas sebesar 2,97 persen dibanding tahun sebelumnya.
Pada 2008, lanjutnya, luas panen kedelai di periode Januari – April sebanyak 577 hektare, kemudian pada Mei – Agusutus seluas 1.014 hektare dan pada periode September – Desember luas panennya sebanyak 552 hektare, sehingga total di tahun itu sebanyak 2.143 hektare.
Kemudian pada 2009, pada periode Januari – April luas panen kedelai sebanyak 488 hektare, di periode Mei – Agustus seluas 948 hektare, dan pada periode September – Desember seluas 659 hektare, sehingga di tahun ini luas panen total sebanyak 2.095 hektare.
“Kita harapkan ke depan produksi kedelai bisa lebih meningkat lagi, karena tingkat konsumsi masyarakat Kaltim untuk tahu dan tempe yang bahannya dari kedelai sangat tinggi, sehingga kedelai masih didatangkan dari luar daerah,” demikian Joni Anwar. ()
Langganan:
Postingan (Atom)
.jpg)