Provinsi Kaltim dalam waktu dekat akan memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang pendidikan. Saat ini Raperda yang telah lama diajukan Dinas Pendidikan yang bekerjasama dengan Dewan Pendidikan Kaltim itu sedang digodok DPRD setempat.
“Kami sedang menggodog Raperda Pendidikan, kami juga sudah melakukan studi banding ke DKI Jakarta, Surabaya, Semarang dan lainnya guna mematangkan Raperda ini. Insya Allah akhir April bisa kami sahkan menjadi Perda,” kata Ketua Pansus Raperda Pendidikan DPRD Kaltim Ali Hamdi.
Dilanjutkan, dalam studi banding ke sejumlah daerah itu, banyak masukan yang telah diperoleh pihaknya, kemungkinan masukan yang didapat itu bisa diterapkan untuk melengkapi Raperda yang sedang digodok itu.
Di antara masukan yang bisa diadopsi itu antara lain guru-guru pengajar mata pelajaran yang di Ujian Nasional (UN)-kan terlebih dulu harus melalui seleksi oleh tim. Tujuannya adalah agar guru yang mengajar di lima mata pelajaran yang di UN-kan bisa benar-benar menguasai sehingga tingkat kelulusan siswa bisa lebih tinggi, syukur-syukur bisa 100 persen.
“Selama ini masih ada guru yang kurang menguasai mata pelajaran yang di UN-kan, padahal mata pelajaran itu sangat penting untuk menentukan kelulusan siswa. Nah, dengan adanya seleksi oleh tim, maka guru-guru tersebut bisa lebih profesional dan siswa bisa menyerap pelajaran dengan baik,” katanya.
Tim penyeleksi itu, lanjutnya, bisa dari Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, kalangan Perguruan Tinggi, bahkan elemen yang peduli terhadap kemajuan pendidikan di Kaltim.
Hal lain yang mungkin bisa diterapkan di Kaltim adalah soal beasiswa yang terkadang kurang tepat sasaran. Di DKI, pemberian beasiswa tidak lagi melalui Dinas Sosial atau Dinas Pendidikan setempat, tapi pengelolaannya telah diserahkan kepada yayasan.
“Di Kaltim juga bisa mengikuti pola ini karena yayasan yang dipercaya menyalurkan beasiswa benar-benar profesional dan mereka yang mendapat beasiswa harus betul-betul orang yang membutuhkan, baik siswa yang tidak mampu atau siswa yang berprestasi,” katanya.
Dikatakan, Raperda Pendidikan yang diserahkan oleh dinas pendidikan ke DPRD Kaltim merupakan derap yang bagus, namun demikian, bukan berarti Raperda itu tidak memiliki kelemahan. Untuk itu pihaknya yang tergabung dalam Pansus terus menggodok Raperda itu.
“Jika Raperda tidak bisa disahkan pada akhir April karena harus dilakukan sosialisasi ke 14 kabupaten/kota di Kaltim lebih dulu, maka kami targetkan paling lambat bisa disahkan pada Mei 2010 agar semua wilayah di Kaltim memiliki payung hukum dalam menerapkan kebijakan pendidikan,” kata Ali Hamdi
Tampilkan postingan dengan label kependudukan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label kependudukan. Tampilkan semua postingan
Jumat, 02 April 2010
Selasa, 05 Januari 2010
PENYULUH KB KALTIM HANYA 30 PERSEN
Samarinda, - Hingga kini jumlah tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kaltim hanya 30 persen, yakni dari 1.410 jumlah kelurahan dan desa yang ada, Kaltim baru memiliki 244 tenaga penyuluh lapangan.
”Sebelum 2004 jumlah penyuluh KB di Kaltim sebenernya sudah 100 persen, namun mulai 2004 jumlah penyuluh terus melorot dan hingga sekarang tinggal 30 persen,” kata Sekretaris Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Kaltim, Muhammad Hatta.
Dikatakan, menurunnya jumlah penyuluh KB, sejak dimulainya otonomi daerah bidang KB pada 2004 diserahkan kepada kabupaten dan kota masing-masing, sehingga provinsi tidak memiliki wewenang, namun peran lembaga KB di provinsi hanya sebatas koordinasi saja.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak pada terus menurunya pelaksanaan program KB di daerah-daerah, termasuk di lini lapangan sebagai tenaga penyuluh. Hal ini terjadi karena belum tertatanya kelembagaan program KB dengan benar seperti pada masa sebelum otonomi.
Padahal lanjutnya, jumlah dan sumber daya tenaga penyuluh sangat penting dalam upaya Indonesia menyuksekan program KB, karena penyuluh merupakan ujung tombak. Untuk itu ia berharap kepada masing-masing kabupaten dan kota agar melakukan perekrutan terhadap tenaga penyuluh.
Menurutnya, di Kaltim termasuk daerah yang memiliki pasangan usia subur cukup tinggi, karena salah satu faktornya adalah banyaknya pendatang dengan pasangan usia mudah, sehingga angka kelahiran juga berpotensi tinggi. Potensi kelahiran tinggi tesebut diperlukan penyuluh dalam menekan angka kelahiran.
Dikatakan, peran BKKBN bukan melarang pasangan keluarga untuk melahirkan, namun perannya justru lebih mengarah pada pengaturan dan jarak kelahiran. Pasalnya dengan jarak melahirkan yang teratur, banyak keuntungan yang didapat keluarga itu sendiri, baik secara perkembangan anak, ekonomi dan kesehatan sang ibu.
Jika jarak melahirkan terlalu dekat, yakni antara 1-3 tahun, banyak hal negatif yang bisa terjadi, antara lain anak berusia 1-3 tahun masih memerlukan perhatian ibu, jika si ibu harus mengurus bayinya, maka anak usia 1-3 tahun itu merasa tidak deperhatikan, hal itulah yang mempengaruhi perkembangan mental anak.
“Ibu yang melahirkan mengeluarkan darah cukup banyak, selain itu juga banyak saraf yang putus saat melahirkan. Saraf-saraf yang putus itu sendiri diperkirakan bisa pulih sekitar 4-5 tahun kemudian. Karena itu, sebaiknya jarak melahirkan adalah antara 4-5 tahun,” ujarnya.
Menurutnya, masalah kependudukan memiliki implikasi luas terhadap perubahan sosial di segala bidang, diantaranya pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sandang, pangan, papan serta keamanan. “Jika tidak segera diatasi, maka berpengaruh pada stabilitas nasional,” ujarnya. ()
***
”Sebelum 2004 jumlah penyuluh KB di Kaltim sebenernya sudah 100 persen, namun mulai 2004 jumlah penyuluh terus melorot dan hingga sekarang tinggal 30 persen,” kata Sekretaris Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Kaltim, Muhammad Hatta.
Dikatakan, menurunnya jumlah penyuluh KB, sejak dimulainya otonomi daerah bidang KB pada 2004 diserahkan kepada kabupaten dan kota masing-masing, sehingga provinsi tidak memiliki wewenang, namun peran lembaga KB di provinsi hanya sebatas koordinasi saja.
Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak pada terus menurunya pelaksanaan program KB di daerah-daerah, termasuk di lini lapangan sebagai tenaga penyuluh. Hal ini terjadi karena belum tertatanya kelembagaan program KB dengan benar seperti pada masa sebelum otonomi.
Padahal lanjutnya, jumlah dan sumber daya tenaga penyuluh sangat penting dalam upaya Indonesia menyuksekan program KB, karena penyuluh merupakan ujung tombak. Untuk itu ia berharap kepada masing-masing kabupaten dan kota agar melakukan perekrutan terhadap tenaga penyuluh.
Menurutnya, di Kaltim termasuk daerah yang memiliki pasangan usia subur cukup tinggi, karena salah satu faktornya adalah banyaknya pendatang dengan pasangan usia mudah, sehingga angka kelahiran juga berpotensi tinggi. Potensi kelahiran tinggi tesebut diperlukan penyuluh dalam menekan angka kelahiran.
Dikatakan, peran BKKBN bukan melarang pasangan keluarga untuk melahirkan, namun perannya justru lebih mengarah pada pengaturan dan jarak kelahiran. Pasalnya dengan jarak melahirkan yang teratur, banyak keuntungan yang didapat keluarga itu sendiri, baik secara perkembangan anak, ekonomi dan kesehatan sang ibu.
Jika jarak melahirkan terlalu dekat, yakni antara 1-3 tahun, banyak hal negatif yang bisa terjadi, antara lain anak berusia 1-3 tahun masih memerlukan perhatian ibu, jika si ibu harus mengurus bayinya, maka anak usia 1-3 tahun itu merasa tidak deperhatikan, hal itulah yang mempengaruhi perkembangan mental anak.
“Ibu yang melahirkan mengeluarkan darah cukup banyak, selain itu juga banyak saraf yang putus saat melahirkan. Saraf-saraf yang putus itu sendiri diperkirakan bisa pulih sekitar 4-5 tahun kemudian. Karena itu, sebaiknya jarak melahirkan adalah antara 4-5 tahun,” ujarnya.
Menurutnya, masalah kependudukan memiliki implikasi luas terhadap perubahan sosial di segala bidang, diantaranya pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sandang, pangan, papan serta keamanan. “Jika tidak segera diatasi, maka berpengaruh pada stabilitas nasional,” ujarnya. ()
***
Kamis, 31 Desember 2009
BPS KALTIM AKAN LAKUKAN SENSUS PENDUDUK 2010
Samarinda,- Guna memperbarui data dasar kependudukan, maka Badan Pusat Statistik Kaltim akan melakukan sensus penduduk pada 2010. Sensus ini dimaksudkan sebagai dasar pengembangan kerangka sampling berbagai survei periode 2010-2020.
”Sensus penduduk di Kaltim merupakan daerah yang paling luas cakupan wilayahnya di Indonesia. Ini karena luas Kaltim mencapai 245.237,80 kilometer, atau sama dengan satu setengah kali Pulau Jawa ditambah Madura,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Jhoni Anwar di Samarinda, Rabu (30/12).
Dilanjutkan, sensus 2010 juga paling ketat jadwalnya, yakni harus selesai dalam satu bulan, tepatnya pada Mei 2010. Selain juga paling banyak jumlah petugasnya, yakni melibatkan lebih dari 700 ribu orang secara nasional.
Setiap petugas sensus diutamakan orang yang menguasai blok atau kawasan yang akan didata, sehingga petugas tidak dipusingkan dengan kondisi lingkungan yang belum dikenal sebelumnya.
Di Kaltim, lanjut Anwar, sensus yang akan dilakukan menyebar di 14 kabupaten dan kota, 136 kecamatan, 1.420 desa dan kelurahan, dengan perkiraan responden rumah tangga sebanyak 844.544, dan responden penduduk sebanyak 3.250.086 jiwa.
Sedangkan blok sensus yang sudah dipetakan mencapai 11.000. Kondisi ini jauh berbeda dibanding dengan blok sensus pada 2000. Sebab di tahun itu hanya terdapat 9.875 blok di Kaltim, atau terjadi penambahan sebanyak 1.125 blok pada 2010.
Berdasarkan bertambahnya jumlah blok dan bertambahnya jumlah penduduk Kaltim itulah, maka petugas pencacah juga ditambah, yakni dari 4.942 orang pada 2000, menjadi 6.588 petugas pada 2010.
Sedangkan jumlah pengawas terdiri dari dua tugas, yakni pengawas untuk Koordinator Tim (Kortim) sebanyak 1.647, dan untuk Koordinator Lapangan (Korlap) sebanyak 367 orang. Sehingga total petugas yang akan melakukan pencacahan di Kaltim pada sensus 2010 sebanyak 8.602 orang.
”Setiap tim terdiri dari 4 orang, yakni satu pengawas dan tiga pencacah. Kemudian satiap petugas harus mencacah 20 rumah atau Kepala Keluarga setiap hari, sehingga dalam satu bulan sekitar 600 KK yang terdata,” katanya.
Dilanjutkan, koordinator sensus tingkat kecamatan membawahi seluruh Korlap di wilayah kecamatan bersangkutan. Kemudian satu Korlap membawahi sekitar 10 Kortim, dan satu Kortim membawahi tiga pencacah. Sedangkan setiap petugas memiliki tanggungjawab mencacah sekitar 4-9 blok sensus per tim.
***
”Sensus penduduk di Kaltim merupakan daerah yang paling luas cakupan wilayahnya di Indonesia. Ini karena luas Kaltim mencapai 245.237,80 kilometer, atau sama dengan satu setengah kali Pulau Jawa ditambah Madura,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Jhoni Anwar di Samarinda, Rabu (30/12).
Dilanjutkan, sensus 2010 juga paling ketat jadwalnya, yakni harus selesai dalam satu bulan, tepatnya pada Mei 2010. Selain juga paling banyak jumlah petugasnya, yakni melibatkan lebih dari 700 ribu orang secara nasional.
Setiap petugas sensus diutamakan orang yang menguasai blok atau kawasan yang akan didata, sehingga petugas tidak dipusingkan dengan kondisi lingkungan yang belum dikenal sebelumnya.
Di Kaltim, lanjut Anwar, sensus yang akan dilakukan menyebar di 14 kabupaten dan kota, 136 kecamatan, 1.420 desa dan kelurahan, dengan perkiraan responden rumah tangga sebanyak 844.544, dan responden penduduk sebanyak 3.250.086 jiwa.
Sedangkan blok sensus yang sudah dipetakan mencapai 11.000. Kondisi ini jauh berbeda dibanding dengan blok sensus pada 2000. Sebab di tahun itu hanya terdapat 9.875 blok di Kaltim, atau terjadi penambahan sebanyak 1.125 blok pada 2010.
Berdasarkan bertambahnya jumlah blok dan bertambahnya jumlah penduduk Kaltim itulah, maka petugas pencacah juga ditambah, yakni dari 4.942 orang pada 2000, menjadi 6.588 petugas pada 2010.
Sedangkan jumlah pengawas terdiri dari dua tugas, yakni pengawas untuk Koordinator Tim (Kortim) sebanyak 1.647, dan untuk Koordinator Lapangan (Korlap) sebanyak 367 orang. Sehingga total petugas yang akan melakukan pencacahan di Kaltim pada sensus 2010 sebanyak 8.602 orang.
”Setiap tim terdiri dari 4 orang, yakni satu pengawas dan tiga pencacah. Kemudian satiap petugas harus mencacah 20 rumah atau Kepala Keluarga setiap hari, sehingga dalam satu bulan sekitar 600 KK yang terdata,” katanya.
Dilanjutkan, koordinator sensus tingkat kecamatan membawahi seluruh Korlap di wilayah kecamatan bersangkutan. Kemudian satu Korlap membawahi sekitar 10 Kortim, dan satu Kortim membawahi tiga pencacah. Sedangkan setiap petugas memiliki tanggungjawab mencacah sekitar 4-9 blok sensus per tim.
***
BKKBN KALTIM CEGAH 2 JUTA KELAHIRAN
Samarinda,- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim memperkirakan telah mampu menekan jumlah kelahiran di daerah itu sedikitnya 2 juta bayi, sehingga saat ini jumlah penduduk Kaltim hanya sekitar 3 juta jiwa.
“Kami terus melakukan penyuluhan guna menekan angka kelahiran, sehingga penduduka Kaltim saat ini hanya sekitar 3 juta jiwa. Jika tidak ada peran BKKBN, maka jumlah penduduk Kaltim saat ini bisa di atas 5 juta jiwa,” kata Kepala BKKBN Kaltim, Idrus Sebbu di Samarinda, baru-baru ini.
Dikatakan, peran BKKBN bukan melarang pasangan keluarga untuk melahirkan, namun perannya justru mengarah pada pengaturan dan jarak kelahiran. Pasalnya dengan jarak melahirkan yang teratur, banyak keuntungan yang didapat keluarga, baik secara perkembangan anak, ekonomi dan kesehatan sang ibu.
Jika jarak melahirkan terlalu dekat, yakni antara 1-3 tahun, banyak hal negatif yang dikhawatirkan terjadi, antara lain anak yang usianya masih 1-3 tahun masih memerlukan perhatian ibu sangat tinggi.
“Jika si ibu harus mengurusi bayinya, maka anak usia 1-3 tahun itu merasa tidak deperhatikan, hal itulah yang mempengaruhi perkembangan mental anak,” katanya.
Ibu yang melahirkan, lanjutnya, mengeluarkan darah banyak, selain itu juga banyak saraf yang putus. Saraf-saraf yang putus itu sendiri diperkirakan bisa pulih sekitar 4-5 tahun kemudian. Karena itu, sebaiknya jaraka melahirkan adalah antara 4-5 tahun.
Secara nasional, lanjutnya, pertumbuhan pendudukan setiap tahun bertambah 1,3 persen. Artinya, jumlah penduduk Indonesia bertambah 3,2 juta jiwa per tahun. Jika tidak ada program KB, maka penduduk Indonesia yang saat ini berjumlah 230 juta jiwa, diperkirakan bisa mencapai 300 juta jiwa.
Menurutnya, masalah kependudukan yang jumlahnya tinggi memiliki implikasi luas terhadap perubahan sosial di segala bidang, di antaranya pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sandang, pangan, papan serta keamanan. “Jika tidak segera diatasi, maka berpengaruh pada stabilitas nasional,” kata Idrus Sebbu.
Menurutnya, di Kaltim termasuk daerah yang memiliki pasangan usia subur cukup tinggi, karena salah satu faktornya adalah banyaknya pendatang dengan pasangan usia mudah, sehingga angka kelahiran juga berpotensi tinggi.
Ia juga mengakui bahwa dalam upaya menekan jumlah penduduk, pihaknya menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya adalah masih minimnya jumlah petugas lapangan untuk tenaga penyuluh, padahal ujung tombak keberhasilan menyusukseskan KB ada pada kegigihan dan jumlah penyuluh.
***
“Kami terus melakukan penyuluhan guna menekan angka kelahiran, sehingga penduduka Kaltim saat ini hanya sekitar 3 juta jiwa. Jika tidak ada peran BKKBN, maka jumlah penduduk Kaltim saat ini bisa di atas 5 juta jiwa,” kata Kepala BKKBN Kaltim, Idrus Sebbu di Samarinda, baru-baru ini.
Dikatakan, peran BKKBN bukan melarang pasangan keluarga untuk melahirkan, namun perannya justru mengarah pada pengaturan dan jarak kelahiran. Pasalnya dengan jarak melahirkan yang teratur, banyak keuntungan yang didapat keluarga, baik secara perkembangan anak, ekonomi dan kesehatan sang ibu.
Jika jarak melahirkan terlalu dekat, yakni antara 1-3 tahun, banyak hal negatif yang dikhawatirkan terjadi, antara lain anak yang usianya masih 1-3 tahun masih memerlukan perhatian ibu sangat tinggi.
“Jika si ibu harus mengurusi bayinya, maka anak usia 1-3 tahun itu merasa tidak deperhatikan, hal itulah yang mempengaruhi perkembangan mental anak,” katanya.
Ibu yang melahirkan, lanjutnya, mengeluarkan darah banyak, selain itu juga banyak saraf yang putus. Saraf-saraf yang putus itu sendiri diperkirakan bisa pulih sekitar 4-5 tahun kemudian. Karena itu, sebaiknya jaraka melahirkan adalah antara 4-5 tahun.
Secara nasional, lanjutnya, pertumbuhan pendudukan setiap tahun bertambah 1,3 persen. Artinya, jumlah penduduk Indonesia bertambah 3,2 juta jiwa per tahun. Jika tidak ada program KB, maka penduduk Indonesia yang saat ini berjumlah 230 juta jiwa, diperkirakan bisa mencapai 300 juta jiwa.
Menurutnya, masalah kependudukan yang jumlahnya tinggi memiliki implikasi luas terhadap perubahan sosial di segala bidang, di antaranya pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sandang, pangan, papan serta keamanan. “Jika tidak segera diatasi, maka berpengaruh pada stabilitas nasional,” kata Idrus Sebbu.
Menurutnya, di Kaltim termasuk daerah yang memiliki pasangan usia subur cukup tinggi, karena salah satu faktornya adalah banyaknya pendatang dengan pasangan usia mudah, sehingga angka kelahiran juga berpotensi tinggi.
Ia juga mengakui bahwa dalam upaya menekan jumlah penduduk, pihaknya menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya adalah masih minimnya jumlah petugas lapangan untuk tenaga penyuluh, padahal ujung tombak keberhasilan menyusukseskan KB ada pada kegigihan dan jumlah penyuluh.
***
Langganan:
Postingan (Atom)
.jpg)