Samarinda,- Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kaltim hingga akhir 2009 berhasil mengumpulkan zakat sebesar Rp4,134 miliar. Dana sebesar itu berhasil dikumpulkan dari para Muzaki yang berada di Kota Samarinda dan sekitarnya.
”Zakat yang masuk hingga akhir Desember memang belum kami hitung, namun berdasarkan data hingga akhir November 2009 senilai Rp4,134 miliar,” kata Ketua Bazda Kaltim, KH. Hamri Has di Samarinda, Kamis (31/12).
Dilanjutkan, dana sebesar itu terdiri dari zakat mal mulai Januari hingga Nomvember 2009 sebanyak Rp3,577 miliar. Namun jika ditambahkan dengan kas pada 2008, maka total senilai Rp5,7 miliar.
Untuk infaq dan sedekah, lanjutnya, pendapat Bazda Kaltim sejak Januari hingga November 2009 sebanyak Rp409,973 juta. Namun jika ditambah dengan saldo infaq dan sedekah pada 2008, maka jumlahnya mencapai Rp524,136 juta.
Kemudian dana bergulir yang disetorkan kepada peminjam untuk modal usaha selama Januari hingga November 2009 sebanyak Rp146,581 juta. Namun jika ditambah dengan dana bergulir pada 2008, maka jumlahnya sebesar Rp197,139 juta.
Menurutnya, saldo zakat selama 2009 hingga November yang sebesar Rp4,134 miliar itu, jika ditambah dengan pemasukan zakat pada 2008, maka jumlah keseluruhannya sebanyak Rp6,4 miliar.
”Dari jumlah total tersebut, sebesar Rp3,5 miliar di antaranya telah kami salurkan kepada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, termasuk juga sebagian dibantukan kepada usaha kecil yang melalui dana bergulir,” katanya.
Menurutnya, meski pendapatan Bazda yang dipimpinnya itu sudah besar, namun sebenarnya potensi untuk menambah pendapatan zakat di Kaltim, khususnya dari warga Samarinda dan sekitarnya lebih besar.
Hanya saja pihaknya menghadapi beberapa kendala dalam mengumpulkan zakat tersebut. Kendala yang diarasakan antara lain masih kurang sumber daya manusia dalam melakukan sosialisasi terhadap pentingnya zakat.
Kendala lain yang dihadapai adalah minimnya dana untuk bersosialisasi, padahal dari sosialisasi tersebut diyakini mampu menyadarkan orang untuk mengeluarkan zakat karena zakat merupakan perintah agama dan pahalanya sangat besar.
”Kendala lainya adalah, masih banyak orang yang lebih suka mengeluarkan zakat dengan cara mendatangkan masyarakat ke rumahnya, padahal cara itu kurang efektif dan kurang tepat sasaran,” kata KH. Hamri Has.
***
Kamis, 31 Desember 2009
21.000 IJAZAH DIMUSNAHKAN DISDIK KALTIM
Samarinda,- Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kaltim memusnahkan sebanyak 21.000 lembar ijazah yang tidak digunakan lagi. Pemusnahan itu dimaksudkan agar ijazah tersebut tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu.
”21.000 lembar ijazah yang kami musnahkan dengan cara dibakar ini merupakan ijazah yang tidak terpakai mulai tahun 2007, 2008 hingga 2009,” kata Sekretaris Disdik Kaltim, Musyahrim saat ditemui usai membakar ijazah di halaman Disdik Kaltim, Kamis (31/12).
Pembakaran ribuan ijazah SD, SMP, SMA dan SMK itu disaksikan sejumlah petugas dari Inspektorat Pendidikan Provinsi Kaltim, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, dan dari Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Samarinda.
Menurut Musyharim, ijazah yang dimusnahkan itu terdiri dari ijazah SD sebanyak 5.104 lembar, SMP 7.242 sebanyak lembar, SMA jurusan IPA sejumlah 3.023 lembar, SMA Jurusan IPS sebanyak 2.582 lembar, dan ijazah SMK sebanyak 1.062 lembar.
Sedangkan sejumlah kabupten/kota yang ijazahnya dimusnahkan adalah dari Kota Balikpapan sebanyak 124 lembar, Bontang sebanyak 129 lembar dan Kota Tarakan sebanyak 230 lembar ijazah.
Sementara ijazah dari Kabupaten Kutai Timur sebanyak 43 lembar, Penajam Paser Utara sebanyak 24 lembar, Paser 100, Berau sebanyak 23, Bulungan sebanyak 39, Malinau 366, Nunukan 529, dan dari Kabupaten Tanah Tidung sebanyak 2 lembar ijazah.
”Ijazah yang kami musnahkan ini merupakan ijazah yang dikembalikan oleh masing-masing kabupaten/kota se- Kaltim, baik saat dikembalikan itu dalam keadaan baik atau rusak,” katanya.
Menurutnya, ijazah dalam keadaan baik itu dikembalikan karena memang saat pendistribusian diberikan lebih untuk mengantisipasi kerusakan. Kemudian ijazah yang dikembalikan dalam keaadan rusak merupakan hal yang lumrah.
Rincian ijazah yang dimusnahkan itu, jika dirinci per kabupaten/kota yakni, Balikpapan dengan rincian SD 2008/2009 sebanyak 93 lembar, SMP 2008/2009 sebanyak 18 lembar, dan SMA jurusan IPS 1 lembar.
Dari Kota Bontang, untuk SD sebanyak 89, SMP 27 lembar, SMA 12 lembar, dan SMA jurusan IPA sebanyak 1 lembar. Semuanya merupakan iajzah 2008/2009.
Kemudian dari Kutai Timur untuk SD 2007/2008 sebanyak 5 lembar, SD 2008/2009 sebanyak 16 lembar, SMP 2007/2008 21 lembar, dan SMP 2008/2009 sebanyak 1 lembar.
”Selanjutnya dari Kabupten Penajam Paser Utara, untuk SD tahun ajaran 2008/2009 sebanyak 9 lembar, SMA KTSP Jurusan IPS 2008/2009 sebanyak 13 lembar, dan SMA 2004 Jurusan IPS tahun ajaran 2008/2009 sebanyak 2 lembar,” Demikian Musyahrim.
***
”21.000 lembar ijazah yang kami musnahkan dengan cara dibakar ini merupakan ijazah yang tidak terpakai mulai tahun 2007, 2008 hingga 2009,” kata Sekretaris Disdik Kaltim, Musyahrim saat ditemui usai membakar ijazah di halaman Disdik Kaltim, Kamis (31/12).
Pembakaran ribuan ijazah SD, SMP, SMA dan SMK itu disaksikan sejumlah petugas dari Inspektorat Pendidikan Provinsi Kaltim, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, dan dari Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Samarinda.
Menurut Musyharim, ijazah yang dimusnahkan itu terdiri dari ijazah SD sebanyak 5.104 lembar, SMP 7.242 sebanyak lembar, SMA jurusan IPA sejumlah 3.023 lembar, SMA Jurusan IPS sebanyak 2.582 lembar, dan ijazah SMK sebanyak 1.062 lembar.
Sedangkan sejumlah kabupten/kota yang ijazahnya dimusnahkan adalah dari Kota Balikpapan sebanyak 124 lembar, Bontang sebanyak 129 lembar dan Kota Tarakan sebanyak 230 lembar ijazah.
Sementara ijazah dari Kabupaten Kutai Timur sebanyak 43 lembar, Penajam Paser Utara sebanyak 24 lembar, Paser 100, Berau sebanyak 23, Bulungan sebanyak 39, Malinau 366, Nunukan 529, dan dari Kabupaten Tanah Tidung sebanyak 2 lembar ijazah.
”Ijazah yang kami musnahkan ini merupakan ijazah yang dikembalikan oleh masing-masing kabupaten/kota se- Kaltim, baik saat dikembalikan itu dalam keadaan baik atau rusak,” katanya.
Menurutnya, ijazah dalam keadaan baik itu dikembalikan karena memang saat pendistribusian diberikan lebih untuk mengantisipasi kerusakan. Kemudian ijazah yang dikembalikan dalam keaadan rusak merupakan hal yang lumrah.
Rincian ijazah yang dimusnahkan itu, jika dirinci per kabupaten/kota yakni, Balikpapan dengan rincian SD 2008/2009 sebanyak 93 lembar, SMP 2008/2009 sebanyak 18 lembar, dan SMA jurusan IPS 1 lembar.
Dari Kota Bontang, untuk SD sebanyak 89, SMP 27 lembar, SMA 12 lembar, dan SMA jurusan IPA sebanyak 1 lembar. Semuanya merupakan iajzah 2008/2009.
Kemudian dari Kutai Timur untuk SD 2007/2008 sebanyak 5 lembar, SD 2008/2009 sebanyak 16 lembar, SMP 2007/2008 21 lembar, dan SMP 2008/2009 sebanyak 1 lembar.
”Selanjutnya dari Kabupten Penajam Paser Utara, untuk SD tahun ajaran 2008/2009 sebanyak 9 lembar, SMA KTSP Jurusan IPS 2008/2009 sebanyak 13 lembar, dan SMA 2004 Jurusan IPS tahun ajaran 2008/2009 sebanyak 2 lembar,” Demikian Musyahrim.
***
BPS KALTIM AKAN LAKUKAN SENSUS PENDUDUK 2010
Samarinda,- Guna memperbarui data dasar kependudukan, maka Badan Pusat Statistik Kaltim akan melakukan sensus penduduk pada 2010. Sensus ini dimaksudkan sebagai dasar pengembangan kerangka sampling berbagai survei periode 2010-2020.
”Sensus penduduk di Kaltim merupakan daerah yang paling luas cakupan wilayahnya di Indonesia. Ini karena luas Kaltim mencapai 245.237,80 kilometer, atau sama dengan satu setengah kali Pulau Jawa ditambah Madura,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Jhoni Anwar di Samarinda, Rabu (30/12).
Dilanjutkan, sensus 2010 juga paling ketat jadwalnya, yakni harus selesai dalam satu bulan, tepatnya pada Mei 2010. Selain juga paling banyak jumlah petugasnya, yakni melibatkan lebih dari 700 ribu orang secara nasional.
Setiap petugas sensus diutamakan orang yang menguasai blok atau kawasan yang akan didata, sehingga petugas tidak dipusingkan dengan kondisi lingkungan yang belum dikenal sebelumnya.
Di Kaltim, lanjut Anwar, sensus yang akan dilakukan menyebar di 14 kabupaten dan kota, 136 kecamatan, 1.420 desa dan kelurahan, dengan perkiraan responden rumah tangga sebanyak 844.544, dan responden penduduk sebanyak 3.250.086 jiwa.
Sedangkan blok sensus yang sudah dipetakan mencapai 11.000. Kondisi ini jauh berbeda dibanding dengan blok sensus pada 2000. Sebab di tahun itu hanya terdapat 9.875 blok di Kaltim, atau terjadi penambahan sebanyak 1.125 blok pada 2010.
Berdasarkan bertambahnya jumlah blok dan bertambahnya jumlah penduduk Kaltim itulah, maka petugas pencacah juga ditambah, yakni dari 4.942 orang pada 2000, menjadi 6.588 petugas pada 2010.
Sedangkan jumlah pengawas terdiri dari dua tugas, yakni pengawas untuk Koordinator Tim (Kortim) sebanyak 1.647, dan untuk Koordinator Lapangan (Korlap) sebanyak 367 orang. Sehingga total petugas yang akan melakukan pencacahan di Kaltim pada sensus 2010 sebanyak 8.602 orang.
”Setiap tim terdiri dari 4 orang, yakni satu pengawas dan tiga pencacah. Kemudian satiap petugas harus mencacah 20 rumah atau Kepala Keluarga setiap hari, sehingga dalam satu bulan sekitar 600 KK yang terdata,” katanya.
Dilanjutkan, koordinator sensus tingkat kecamatan membawahi seluruh Korlap di wilayah kecamatan bersangkutan. Kemudian satu Korlap membawahi sekitar 10 Kortim, dan satu Kortim membawahi tiga pencacah. Sedangkan setiap petugas memiliki tanggungjawab mencacah sekitar 4-9 blok sensus per tim.
***
”Sensus penduduk di Kaltim merupakan daerah yang paling luas cakupan wilayahnya di Indonesia. Ini karena luas Kaltim mencapai 245.237,80 kilometer, atau sama dengan satu setengah kali Pulau Jawa ditambah Madura,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Jhoni Anwar di Samarinda, Rabu (30/12).
Dilanjutkan, sensus 2010 juga paling ketat jadwalnya, yakni harus selesai dalam satu bulan, tepatnya pada Mei 2010. Selain juga paling banyak jumlah petugasnya, yakni melibatkan lebih dari 700 ribu orang secara nasional.
Setiap petugas sensus diutamakan orang yang menguasai blok atau kawasan yang akan didata, sehingga petugas tidak dipusingkan dengan kondisi lingkungan yang belum dikenal sebelumnya.
Di Kaltim, lanjut Anwar, sensus yang akan dilakukan menyebar di 14 kabupaten dan kota, 136 kecamatan, 1.420 desa dan kelurahan, dengan perkiraan responden rumah tangga sebanyak 844.544, dan responden penduduk sebanyak 3.250.086 jiwa.
Sedangkan blok sensus yang sudah dipetakan mencapai 11.000. Kondisi ini jauh berbeda dibanding dengan blok sensus pada 2000. Sebab di tahun itu hanya terdapat 9.875 blok di Kaltim, atau terjadi penambahan sebanyak 1.125 blok pada 2010.
Berdasarkan bertambahnya jumlah blok dan bertambahnya jumlah penduduk Kaltim itulah, maka petugas pencacah juga ditambah, yakni dari 4.942 orang pada 2000, menjadi 6.588 petugas pada 2010.
Sedangkan jumlah pengawas terdiri dari dua tugas, yakni pengawas untuk Koordinator Tim (Kortim) sebanyak 1.647, dan untuk Koordinator Lapangan (Korlap) sebanyak 367 orang. Sehingga total petugas yang akan melakukan pencacahan di Kaltim pada sensus 2010 sebanyak 8.602 orang.
”Setiap tim terdiri dari 4 orang, yakni satu pengawas dan tiga pencacah. Kemudian satiap petugas harus mencacah 20 rumah atau Kepala Keluarga setiap hari, sehingga dalam satu bulan sekitar 600 KK yang terdata,” katanya.
Dilanjutkan, koordinator sensus tingkat kecamatan membawahi seluruh Korlap di wilayah kecamatan bersangkutan. Kemudian satu Korlap membawahi sekitar 10 Kortim, dan satu Kortim membawahi tiga pencacah. Sedangkan setiap petugas memiliki tanggungjawab mencacah sekitar 4-9 blok sensus per tim.
***
KRISIS PANGAN GLOBAL 2010 DAPAT PERHATIAN KALTIM
Samarinda,- Krisis pangan global 2010 diperkirakan terjadi karena penduduk dunia meningkat tajam, sedangkan produksi pangan dunia dalam 10 tahun terakhir tidak ada peningkatan. Pemprov Kaltim pun turut andil mengatasi hal itu.
”Cadangan pangan secara global saat ini tinggal 15 persen dari kebutuhan yang menurun drastis sejak 2000,” kata Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Provinsi Kaltim, Mukhransyah di Samarinda, Selasa (29/12).
Dikatakan, kondisi ini pasti akan berpengaruh bagi Kaltim sehingga perlu upaya antisisapsi sejak dini untuk membangun kawasan pangan untuk mengantisipasi atau meminimalisir krisis pangan tersebut.
Menurutnya, produksi beras nasional 2010 diprediksi masih di bawah peningkatan jumlah penduduk. Sebagai perbandingan, produksi beras 2009 naik 0,68 persen dari 2008, sedangkan peningkatan jumlah penduduk 2009 peningkatan 1,29 persen dari tahun sebelumnya.
Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi ternyata cadangan beras nasional tinggal lima persen. Hal inilah yang harus mendapat perhatian serius pemerintah. Berdasarkan hal itu pula, maka Pemprov Kaltim juga harus memperkuat sektor pertanian.
Pada 2010, lanjutnya, kebutuhan ketersediaan pangan akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan warga yang menetap sekitar 3,2 juta jiwa, ditambah sejumlah pendatang yang tinggal sementara untuk urusan dagang dan pekerjaan yang diperkirakan sebanyak 500 ribu jiwa per tahun.
Faktanya, jumlah petani di bidang komoditi pangan masih di bawah angka peningkatan penduduk dan pendatang, sehingga produksi pangan di bawah angka kebutuhan pangan Kaltim, walaupun sebenarnya sudah mencapai angka swasembada berdasarkan kebutuhan konsumsi warga tetap.
Bahkan diperkirakan produksi padi 2010 terjadi surplus sekitar 20 ribu ton. Meski demikian Kaltim masih harus mendatangkan 40 ribu, ton ditambah cadangan pangan untuk tiga bulan sekitar 95 ribu ton untuk mencukupi kebutuhan itu.
Untuk menyikapi hal itu, maka melalui instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan, maka perlu diupayakan peningkatan cadangan pangan di semua daerah, terutama kawasan rawan pangan.
”Kami juga mengembangkan lumbung pangan masyarakat yang dikelola secara ekonomis untuk tujuan sosial dan komersial, baik yang mendapat subsidi pemerintah maupun swadaya masyarakat, juga pengembangan lembaga usaha ekonomi pedesaan,” kata Mukransyah.
***2***
”Cadangan pangan secara global saat ini tinggal 15 persen dari kebutuhan yang menurun drastis sejak 2000,” kata Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Provinsi Kaltim, Mukhransyah di Samarinda, Selasa (29/12).
Dikatakan, kondisi ini pasti akan berpengaruh bagi Kaltim sehingga perlu upaya antisisapsi sejak dini untuk membangun kawasan pangan untuk mengantisipasi atau meminimalisir krisis pangan tersebut.
Menurutnya, produksi beras nasional 2010 diprediksi masih di bawah peningkatan jumlah penduduk. Sebagai perbandingan, produksi beras 2009 naik 0,68 persen dari 2008, sedangkan peningkatan jumlah penduduk 2009 peningkatan 1,29 persen dari tahun sebelumnya.
Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi ternyata cadangan beras nasional tinggal lima persen. Hal inilah yang harus mendapat perhatian serius pemerintah. Berdasarkan hal itu pula, maka Pemprov Kaltim juga harus memperkuat sektor pertanian.
Pada 2010, lanjutnya, kebutuhan ketersediaan pangan akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan warga yang menetap sekitar 3,2 juta jiwa, ditambah sejumlah pendatang yang tinggal sementara untuk urusan dagang dan pekerjaan yang diperkirakan sebanyak 500 ribu jiwa per tahun.
Faktanya, jumlah petani di bidang komoditi pangan masih di bawah angka peningkatan penduduk dan pendatang, sehingga produksi pangan di bawah angka kebutuhan pangan Kaltim, walaupun sebenarnya sudah mencapai angka swasembada berdasarkan kebutuhan konsumsi warga tetap.
Bahkan diperkirakan produksi padi 2010 terjadi surplus sekitar 20 ribu ton. Meski demikian Kaltim masih harus mendatangkan 40 ribu, ton ditambah cadangan pangan untuk tiga bulan sekitar 95 ribu ton untuk mencukupi kebutuhan itu.
Untuk menyikapi hal itu, maka melalui instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan, maka perlu diupayakan peningkatan cadangan pangan di semua daerah, terutama kawasan rawan pangan.
”Kami juga mengembangkan lumbung pangan masyarakat yang dikelola secara ekonomis untuk tujuan sosial dan komersial, baik yang mendapat subsidi pemerintah maupun swadaya masyarakat, juga pengembangan lembaga usaha ekonomi pedesaan,” kata Mukransyah.
***2***
PASER SULAP RIBUAN PENAMBANG EMAS MENJADI PEKEBUN
Samarinda, - Pemerintah Kabupaten Paser Provinsi Kaltim “menyulap” ribuan warga yang sehari-harinya menambang emas atau Penambang Tanpa Ijin (Peti) menjadi pekebun sawit dan karet di dua kecamatan di daerah itu.
“Jumlah warga yang mendapat lahan perkebunan sawit dan karet adalah sebanyak 1.051 Kepala Keluarga (KK). Mereka tersebar di sejumlah desa di dua kecamatan,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Paser, I Putu Suwardana di Tanah Grogot, baru-baru ini.
Menurutnya, Pemkab Paser memiliki perhatian besar terhadap nasib warga yang sebelumnya harus berendam di sungai dan bergelimang lumpur untuk mencari emas melalui kegiatan penambangan emas tanpa izin di sejumlah desa di Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Sopang.
Pekerjaan yang dilakoni ribuan warga dalam mencari butiran emas di sepanjang sungai di kawasan itu tidak menjanjikan dan tidak bisa untuk kesejahteraan di masa depan karena hasilnya tidak seberapa. Selain itu, kegiatan tersebut juga cenderung merusak lingkungan.
Berdasarkan hal itu, maka Pemkab Paser kemudian membuat kebijakan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Salah satunya adalah program pembagian lahan untuk perkebunan.
Program penyediaan lahan bagi para Peti itu sudah dijalankan sejak 2006 sehingga 1.051 KK itu saat ini sudah memiliki lahan sawit dan karet. Selain menyediakan lahan, pihaknya juga melakukan pembinaan terhadap para pekebun tersebut.
Menurutnya, areal perkebunan kelapa sawit dan karet bagi warga penambang itu disediakan agar mereka berubah pekerjaan, atau beralih menjadi petani kelapa sawit dan karet karena bidang pekerjaaan ini sangat menjanjikan.
Apalagi jika para pekebun sawit itu mau kreatif, yakni dengan melakukan pola integrasi sawit – sapi, yakni selain berkebun sawit juga memeilahar sapi di kebun itu, maka penghasilan petani dipastikan bisa berlipat.
Terhadap jumlah warga yang berhak mendapatkan areal perkebunan kelapa sawit dan karet, Putu menjelaskan, untuk perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Batu Sopang sebanyak 318 KK dengan luas areal sekitar 370 hektare.
Sedang di Kecamatan Muara Komam, jumlah KK yang berhak mendapatkan kebun sebanyak 354 KK dengan luas areal 362 hektare lebih. Perkebunan karet sebanyak 95 KK di Batu Sopang, sementara di Muara Komam sebanyak 284 KK,” kata Putu Suwardana.
***
“Jumlah warga yang mendapat lahan perkebunan sawit dan karet adalah sebanyak 1.051 Kepala Keluarga (KK). Mereka tersebar di sejumlah desa di dua kecamatan,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Paser, I Putu Suwardana di Tanah Grogot, baru-baru ini.
Menurutnya, Pemkab Paser memiliki perhatian besar terhadap nasib warga yang sebelumnya harus berendam di sungai dan bergelimang lumpur untuk mencari emas melalui kegiatan penambangan emas tanpa izin di sejumlah desa di Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Sopang.
Pekerjaan yang dilakoni ribuan warga dalam mencari butiran emas di sepanjang sungai di kawasan itu tidak menjanjikan dan tidak bisa untuk kesejahteraan di masa depan karena hasilnya tidak seberapa. Selain itu, kegiatan tersebut juga cenderung merusak lingkungan.
Berdasarkan hal itu, maka Pemkab Paser kemudian membuat kebijakan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Salah satunya adalah program pembagian lahan untuk perkebunan.
Program penyediaan lahan bagi para Peti itu sudah dijalankan sejak 2006 sehingga 1.051 KK itu saat ini sudah memiliki lahan sawit dan karet. Selain menyediakan lahan, pihaknya juga melakukan pembinaan terhadap para pekebun tersebut.
Menurutnya, areal perkebunan kelapa sawit dan karet bagi warga penambang itu disediakan agar mereka berubah pekerjaan, atau beralih menjadi petani kelapa sawit dan karet karena bidang pekerjaaan ini sangat menjanjikan.
Apalagi jika para pekebun sawit itu mau kreatif, yakni dengan melakukan pola integrasi sawit – sapi, yakni selain berkebun sawit juga memeilahar sapi di kebun itu, maka penghasilan petani dipastikan bisa berlipat.
Terhadap jumlah warga yang berhak mendapatkan areal perkebunan kelapa sawit dan karet, Putu menjelaskan, untuk perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Batu Sopang sebanyak 318 KK dengan luas areal sekitar 370 hektare.
Sedang di Kecamatan Muara Komam, jumlah KK yang berhak mendapatkan kebun sebanyak 354 KK dengan luas areal 362 hektare lebih. Perkebunan karet sebanyak 95 KK di Batu Sopang, sementara di Muara Komam sebanyak 284 KK,” kata Putu Suwardana.
***
BKKBN KALTIM CEGAH 2 JUTA KELAHIRAN
Samarinda,- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim memperkirakan telah mampu menekan jumlah kelahiran di daerah itu sedikitnya 2 juta bayi, sehingga saat ini jumlah penduduk Kaltim hanya sekitar 3 juta jiwa.
“Kami terus melakukan penyuluhan guna menekan angka kelahiran, sehingga penduduka Kaltim saat ini hanya sekitar 3 juta jiwa. Jika tidak ada peran BKKBN, maka jumlah penduduk Kaltim saat ini bisa di atas 5 juta jiwa,” kata Kepala BKKBN Kaltim, Idrus Sebbu di Samarinda, baru-baru ini.
Dikatakan, peran BKKBN bukan melarang pasangan keluarga untuk melahirkan, namun perannya justru mengarah pada pengaturan dan jarak kelahiran. Pasalnya dengan jarak melahirkan yang teratur, banyak keuntungan yang didapat keluarga, baik secara perkembangan anak, ekonomi dan kesehatan sang ibu.
Jika jarak melahirkan terlalu dekat, yakni antara 1-3 tahun, banyak hal negatif yang dikhawatirkan terjadi, antara lain anak yang usianya masih 1-3 tahun masih memerlukan perhatian ibu sangat tinggi.
“Jika si ibu harus mengurusi bayinya, maka anak usia 1-3 tahun itu merasa tidak deperhatikan, hal itulah yang mempengaruhi perkembangan mental anak,” katanya.
Ibu yang melahirkan, lanjutnya, mengeluarkan darah banyak, selain itu juga banyak saraf yang putus. Saraf-saraf yang putus itu sendiri diperkirakan bisa pulih sekitar 4-5 tahun kemudian. Karena itu, sebaiknya jaraka melahirkan adalah antara 4-5 tahun.
Secara nasional, lanjutnya, pertumbuhan pendudukan setiap tahun bertambah 1,3 persen. Artinya, jumlah penduduk Indonesia bertambah 3,2 juta jiwa per tahun. Jika tidak ada program KB, maka penduduk Indonesia yang saat ini berjumlah 230 juta jiwa, diperkirakan bisa mencapai 300 juta jiwa.
Menurutnya, masalah kependudukan yang jumlahnya tinggi memiliki implikasi luas terhadap perubahan sosial di segala bidang, di antaranya pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sandang, pangan, papan serta keamanan. “Jika tidak segera diatasi, maka berpengaruh pada stabilitas nasional,” kata Idrus Sebbu.
Menurutnya, di Kaltim termasuk daerah yang memiliki pasangan usia subur cukup tinggi, karena salah satu faktornya adalah banyaknya pendatang dengan pasangan usia mudah, sehingga angka kelahiran juga berpotensi tinggi.
Ia juga mengakui bahwa dalam upaya menekan jumlah penduduk, pihaknya menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya adalah masih minimnya jumlah petugas lapangan untuk tenaga penyuluh, padahal ujung tombak keberhasilan menyusukseskan KB ada pada kegigihan dan jumlah penyuluh.
***
“Kami terus melakukan penyuluhan guna menekan angka kelahiran, sehingga penduduka Kaltim saat ini hanya sekitar 3 juta jiwa. Jika tidak ada peran BKKBN, maka jumlah penduduk Kaltim saat ini bisa di atas 5 juta jiwa,” kata Kepala BKKBN Kaltim, Idrus Sebbu di Samarinda, baru-baru ini.
Dikatakan, peran BKKBN bukan melarang pasangan keluarga untuk melahirkan, namun perannya justru mengarah pada pengaturan dan jarak kelahiran. Pasalnya dengan jarak melahirkan yang teratur, banyak keuntungan yang didapat keluarga, baik secara perkembangan anak, ekonomi dan kesehatan sang ibu.
Jika jarak melahirkan terlalu dekat, yakni antara 1-3 tahun, banyak hal negatif yang dikhawatirkan terjadi, antara lain anak yang usianya masih 1-3 tahun masih memerlukan perhatian ibu sangat tinggi.
“Jika si ibu harus mengurusi bayinya, maka anak usia 1-3 tahun itu merasa tidak deperhatikan, hal itulah yang mempengaruhi perkembangan mental anak,” katanya.
Ibu yang melahirkan, lanjutnya, mengeluarkan darah banyak, selain itu juga banyak saraf yang putus. Saraf-saraf yang putus itu sendiri diperkirakan bisa pulih sekitar 4-5 tahun kemudian. Karena itu, sebaiknya jaraka melahirkan adalah antara 4-5 tahun.
Secara nasional, lanjutnya, pertumbuhan pendudukan setiap tahun bertambah 1,3 persen. Artinya, jumlah penduduk Indonesia bertambah 3,2 juta jiwa per tahun. Jika tidak ada program KB, maka penduduk Indonesia yang saat ini berjumlah 230 juta jiwa, diperkirakan bisa mencapai 300 juta jiwa.
Menurutnya, masalah kependudukan yang jumlahnya tinggi memiliki implikasi luas terhadap perubahan sosial di segala bidang, di antaranya pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sandang, pangan, papan serta keamanan. “Jika tidak segera diatasi, maka berpengaruh pada stabilitas nasional,” kata Idrus Sebbu.
Menurutnya, di Kaltim termasuk daerah yang memiliki pasangan usia subur cukup tinggi, karena salah satu faktornya adalah banyaknya pendatang dengan pasangan usia mudah, sehingga angka kelahiran juga berpotensi tinggi.
Ia juga mengakui bahwa dalam upaya menekan jumlah penduduk, pihaknya menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya adalah masih minimnya jumlah petugas lapangan untuk tenaga penyuluh, padahal ujung tombak keberhasilan menyusukseskan KB ada pada kegigihan dan jumlah penyuluh.
***
KALTIM TARGETKAN 500.000 KERAMBA PADA 2010
Samarinda,- Pemprov Kaltim melalui Dinas Perikanan dan Kelautan setempat menargetkan pengembangan 500.000 keramba guna memenuhi kebutuhan ikan dan mendukung pencanangan Indonesia menjadi produsen ikan terbesar pada 2013.
“Sebanyak 500.000 keramba pada 2010 ini untuk budidaya ikan air tawar yang tersebar di kabupaten/kota di wilayah Kaltim,” Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kaltim, Hairani Saleh di Samarinda, Selasa (22/12).
Saat ini, lanjutnya, keramba budidaya ikan air tawar di Kaltim baru terdapat lebih dari 70.000 unit. Dari jumlah itu keramba terbanyak ada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yakni sebanyak 41.000 keramba.
Kemudian, dari target 500.000 keramba tersebut, Kukar diharapkan mampu mengembangkan keramba sebanyak 100.000 keramba karena Kukar memiliki wilayah air tawar paling banyak, mulai dari sungai, danau, kolam bekas tambang dan lainnya.
Saat ini, lanjutnya, di sejumlah daerah Kaltim telah mampu memanfaatkan lubang-lubang bekas galian tambang batu bara. Namun demikian, masih ada sejumlah kolam besar bekas areal pertambangan yang belum bisa dikelola dijadikan kolam ikan.
Berkaitan dengan itu, pihaknya juga terus melakukan penelitian terhadap sejumlah kolam bekas pertambangan di sejumlah daerah agar kelak bisa dimanfaatkan menjadi kolam ikan, baik ikan nila, emas dan lainnya.
Kemudian, lanjutnya, guna meningkatkan hasil tangkapan ikan para nelayan yang ada di kabupaten/kota, maka Pemprov Kaltim juga memberikan bantuan sejumlah peralatan untuk mencari ikan, mulai alat tangkap hingga kapal untuk melaut.
Bantuan peralatan untuk nelayan ini diberikan sebagai upaya untuk memotivasi para nelayan sekaligus demi meningkatkan hasil tangkapan ikan.
Bantuan yang diberikan itu antara lain berupa mesin ketinting sebanyak 25 unit yang diberikan untuk nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Di kabupaten ini terdapat 10 nelayan mendapat bantuan.
Selanjutnya adalah nelayan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat lima unit speed boat, nelayan dari Kabupaten Kutai Barat mendapat empat unit, nelayan dari Kabupaten Kutai Timur mendapat tiga unit, dan nelayan di Kabupaten Paser mendapat tiga unit speed boat.
”Baru-baru ini kami juga memberikan kepada dua kabupaten berupa 10 unit alat bagan tancap. 10 unit itu diberikan kepada Kukar sebanyak lima unit dan Kabupaten PPU sebanyak lima unit,” kata Hairani Saleh.
***
“Sebanyak 500.000 keramba pada 2010 ini untuk budidaya ikan air tawar yang tersebar di kabupaten/kota di wilayah Kaltim,” Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kaltim, Hairani Saleh di Samarinda, Selasa (22/12).
Saat ini, lanjutnya, keramba budidaya ikan air tawar di Kaltim baru terdapat lebih dari 70.000 unit. Dari jumlah itu keramba terbanyak ada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yakni sebanyak 41.000 keramba.
Kemudian, dari target 500.000 keramba tersebut, Kukar diharapkan mampu mengembangkan keramba sebanyak 100.000 keramba karena Kukar memiliki wilayah air tawar paling banyak, mulai dari sungai, danau, kolam bekas tambang dan lainnya.
Saat ini, lanjutnya, di sejumlah daerah Kaltim telah mampu memanfaatkan lubang-lubang bekas galian tambang batu bara. Namun demikian, masih ada sejumlah kolam besar bekas areal pertambangan yang belum bisa dikelola dijadikan kolam ikan.
Berkaitan dengan itu, pihaknya juga terus melakukan penelitian terhadap sejumlah kolam bekas pertambangan di sejumlah daerah agar kelak bisa dimanfaatkan menjadi kolam ikan, baik ikan nila, emas dan lainnya.
Kemudian, lanjutnya, guna meningkatkan hasil tangkapan ikan para nelayan yang ada di kabupaten/kota, maka Pemprov Kaltim juga memberikan bantuan sejumlah peralatan untuk mencari ikan, mulai alat tangkap hingga kapal untuk melaut.
Bantuan peralatan untuk nelayan ini diberikan sebagai upaya untuk memotivasi para nelayan sekaligus demi meningkatkan hasil tangkapan ikan.
Bantuan yang diberikan itu antara lain berupa mesin ketinting sebanyak 25 unit yang diberikan untuk nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Di kabupaten ini terdapat 10 nelayan mendapat bantuan.
Selanjutnya adalah nelayan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat lima unit speed boat, nelayan dari Kabupaten Kutai Barat mendapat empat unit, nelayan dari Kabupaten Kutai Timur mendapat tiga unit, dan nelayan di Kabupaten Paser mendapat tiga unit speed boat.
”Baru-baru ini kami juga memberikan kepada dua kabupaten berupa 10 unit alat bagan tancap. 10 unit itu diberikan kepada Kukar sebanyak lima unit dan Kabupaten PPU sebanyak lima unit,” kata Hairani Saleh.
***
2013 KALTIM TARGETKAN SWASEMBADA DAGING
Samarinda,- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui dinas peternakan setempat menargetkan pada 2013 mampu memenuhi kebutuhan daging di daerah sendiri, alias swasembada daging.
Untuk mendukung upaya tersebut, maka Dinas Peternakan Provinsi Kaltim menggulirkan sejumlah program unggulan, yakni revitalisasi peternakan dengan program Intergasi Sawit-Sapi, Sapi - sampah, Intergrasi Sapi - Kakao dan Integrasi Sapi - Tanaman Pertanian.
Kepala Dinas Peternakan Kaltim, Ibrahim mengatakan saat ini sejumlah daerah seperti di Kabupaten Paser telah berhasil mengembangkan pola Integrasi Sapi-Sawit sehingga petani sawit bisa hidup lebih sejahtera karena mendapat penghasilan tambahan.
Program yang telah berhasil itu juga akan terus ia kembangkan. Pihaknya juga akan terus membangun program integrasi antara sapi dan sawit itu. Jika satu hektar kebun sawit menyediakan 2-3 ekor sapi untuk petaninya.
Guna mencapai swasembada daging tersebut, saat ini Kaltim memerlukan bibit indukan sapi sebanyak 350 ribu ekor, namun hingga kini hanya terpenuhi 91 ribu ekor saja.
Hal lain yang terus dilakukan guna mewujudkan swasembada daging yakni, meningkatkkan kelembagaan peternakan seperti koperasi bidang peternakan dan kelompok usaha bersama dan berbagai program lain yang telah disebutkan di atas.
Dilanjutkan, saat ini juga terdapat peternakan sapi di Trunen, Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang memiliki populasi sebanyak 1.500 ekor. Peternakan sapi tersebut dikelola PT. Agritama Bangkit Sangsaka.
Ada juga hal yang membuat lega Kaltim karena telah ada investor yang berminat mengembangkan ternak sapi potong dan sapi perah. Ketertarikan investor di bidang peternakan inilah yang nantinya juga diharapkan mampu mencukupi kebutuhan daging sapi daerah.
Selain sapi, lanjutnya, agribisnis ternak lain seperti kambing, unggas dan lainnya juga sangat berpotensi dikembangkan di Kaltim, pasalnya di masing-masing kabupaten/kota memiliki karakteristrik tersendiri dalam pengembangan jenis-jenis ternak.
Untuk agribisnis ternak kambing tergolong usaha peternakan yang relatif cepat menghasilkan karena masa kehamilannya hanya 155 hari atau sekitar lima bulan.
“Kambing juga tahan terhadap penyakit, cepat berkembangbiak serta cocok dikembangkan di seluruh wilayah Kaltim,” kata Ibrahim.
***
Untuk mendukung upaya tersebut, maka Dinas Peternakan Provinsi Kaltim menggulirkan sejumlah program unggulan, yakni revitalisasi peternakan dengan program Intergasi Sawit-Sapi, Sapi - sampah, Intergrasi Sapi - Kakao dan Integrasi Sapi - Tanaman Pertanian.
Kepala Dinas Peternakan Kaltim, Ibrahim mengatakan saat ini sejumlah daerah seperti di Kabupaten Paser telah berhasil mengembangkan pola Integrasi Sapi-Sawit sehingga petani sawit bisa hidup lebih sejahtera karena mendapat penghasilan tambahan.
Program yang telah berhasil itu juga akan terus ia kembangkan. Pihaknya juga akan terus membangun program integrasi antara sapi dan sawit itu. Jika satu hektar kebun sawit menyediakan 2-3 ekor sapi untuk petaninya.
Guna mencapai swasembada daging tersebut, saat ini Kaltim memerlukan bibit indukan sapi sebanyak 350 ribu ekor, namun hingga kini hanya terpenuhi 91 ribu ekor saja.
Hal lain yang terus dilakukan guna mewujudkan swasembada daging yakni, meningkatkkan kelembagaan peternakan seperti koperasi bidang peternakan dan kelompok usaha bersama dan berbagai program lain yang telah disebutkan di atas.
Dilanjutkan, saat ini juga terdapat peternakan sapi di Trunen, Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang memiliki populasi sebanyak 1.500 ekor. Peternakan sapi tersebut dikelola PT. Agritama Bangkit Sangsaka.
Ada juga hal yang membuat lega Kaltim karena telah ada investor yang berminat mengembangkan ternak sapi potong dan sapi perah. Ketertarikan investor di bidang peternakan inilah yang nantinya juga diharapkan mampu mencukupi kebutuhan daging sapi daerah.
Selain sapi, lanjutnya, agribisnis ternak lain seperti kambing, unggas dan lainnya juga sangat berpotensi dikembangkan di Kaltim, pasalnya di masing-masing kabupaten/kota memiliki karakteristrik tersendiri dalam pengembangan jenis-jenis ternak.
Untuk agribisnis ternak kambing tergolong usaha peternakan yang relatif cepat menghasilkan karena masa kehamilannya hanya 155 hari atau sekitar lima bulan.
“Kambing juga tahan terhadap penyakit, cepat berkembangbiak serta cocok dikembangkan di seluruh wilayah Kaltim,” kata Ibrahim.
***
Langganan:
Postingan (Atom)
.jpg)