KALTIM AKAN BELI HELIKOPTER RP120 MILIAR

Samarinda, - Pemprov Kaltim dalam waktu dekat akan membeli helikopter seharga Rp120 miliar. Kepastian pembelian heli tipe Bell- 412 EP itu dibuktikan dengan Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Dana pada Kamis (19/11).

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemprov Kaltim dengan Korem 091/ Aji Surya Natakesuma (ASN) itu berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim. Pihak pertama yang menyerahkan dana hibah adalah Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, sementara pihak penerima adalah Komandan Korem 091/ASN, Kolonel Infanteri Musa Bangun.

Sementara itu, dana pembelian helikopter yang salah satunya akan berfungsi untuk mengawasi daerah perbatasan di Kaltim tersebut, berasal dari dua tahun mata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim, yakni pada 2009 dan 2010.

Dalam APBD murni 2009 dianggarkan senilai Rp20 miliar, kemudian dalam APBD Perubahan di tahun yang sama dianggarakan sebesar Rp30 miliar. Selanjutnya di tahun 2010 di APBD murni dianggarkan sebesar Rp40 miliar, dan dalam APBD Perubahan 2010 dianggarakan senilai Rp30 miliar.

Menurut gubernur, Kaltim ingin membeli helikopter baru karena sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk memantau kawasan perbatasan yang cukup rawan atas berbagai kegiatan, mengingat daerah perbatasan dengan Malaysia kondisinya sulit dijangkau.

Selain itu, heli tersebut juga multi fungsi, yakni selain bisa untuk memuat penumpang, juga bisa membawa barang cukup banyak untuk keperluan di perbatasan. Selain bisa digunakan Pemprov, juga bisa digunakan Korem sebagai pihak pengelola.

Menurutnya, manfaat heli itu nanti sangat besar, yakni selain untuk keperluan yang sudah disebutkan tadi, juga untuk keperluan aparat keamanan dalam melakukan patroli secara rutin di semua kawasan perbatasan Indonesia – Malaysia Timur yang rawan terhadap pencurian kayu dan lainnya.

Selama ini kegiatan yang tejadi di daerah perbatasan banyak yang tidak terpantau. Hal ini terjadi lantaran minimnya fasilitas yang dimiliki negara. Untuk itu, dengan adanya helikopter nanti, maka berbagai tindakan melawan hukum yang terjadi bisa dicegah.

Dikatakan, pengadaan helikopter itu disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang sangat luas dengan medan yang sulit dijangkau, yakni seluas 1,5 kali Pulau Jawa ditambah Pulau Madura. Akses efektif untuk mencapai kawasan sangat luas ini adalah helikopter.

”Heli ini nanti bukan hanya bisa dimanfaatakan oleh Pemprov dan TNI saja, namun jika bupati dan walikota ingin memanfaatkan, silahkan saja, sebab diadakannya heli itu adalah untuk mendukung pemantauan di wilayah perbatasan Kaltim,” demikian Awang Faroek Ishak. ()

***