PERBATASAN MASIH KURANG INFRASTRUKTUR

Samarinda, - Gubernur Kaltim mengatakan bahwa kawasan perbatasan antara provinsi itu dan Malaysia Timur yang panjangnya mencapai 1.038 kilo meter masih minim infrastruktur sehingga menyebabkan kawasan tersebut terisolir.

”Garis perbatasan antara Indonesia- Malaysia Timur, tepatnya di Provinsi Kaltim masih memerlukan perhatian, antara lain masalah ekonomi dan infrastruktur jalan dan lainnya,” kata Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Senin (9/11).

Menurutnya, panjang garis perbatasan yang mencapai 1.038 Km dengan luas 57.731,64 Km persegi itu adalah mulai dari Kabupaten Tana Tidung, Nunukan, Malinau hingga di kawasan Gunung Lasan Tuyan di Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan masih minimnya infrastruktur itu, maka ia meminta perhatian semua pihak untuk menjaga dan memperhatikan kawasan perbatasan. Selain itu, kepada Pemerintah Daerah juga diminta untuk menyusun program pembangunan dengan mendengarkan usulan masyarakat setempat.

Menurutnya, dengan adanya perbatasan yang sangat luas tersebut memerlukan perhatian dan peralatan untuk menjaganya. Untuk itu Pemprov Kaltim akan memberikan bantuan helikopter bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk berpatroli di perbatasan Indonesia-Malaysia.

Helikopter yang akan dibeli dengan dana APBD Provinsi 2009-2010 sekitar Rp85 miliar itu, menurutnya, bukan merupakan barang mewah atau untuk gengsi daerah, namun merupakan kebutuhan, mengingat letak geografis Kaltim yang sangat luas dan sulit dijangkau dengan jalan darat.

Selain itu, kata Faroek, tata ruang pembangunan sarana dan prasarana akan difokuskan pada penunjang transportasi jalan, airstrip (lapangan terbang perintis) dan pelabuhan guna membuka isolasi daerah terpencil, juga untuk memudahkan akses antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.

Hingga kini, lanjutnya, infrastruktur di sejumlah daerah perbatasan masih memprihatinkan dan jalan yang ada tidak tersambung dengan baik. Di sisi lain, pembangunan jalan mengalami masalah ketika jalan yang akan dibangun memasuki kawasan budidaya kehutanan atau hutan lindung.

Pembangunan perbatasan harusa diseriusi karena adanya kerawanan ancaman dan pencurian dari pihak Malaysia, seperti pencurian kayu (illegal logging), bergesernya patok-patok perbatasan hingga masuknya tangkapan siaran radio dan televisi serta telekomunikasi.

”Banyaknya permasalahan yang sudah dan kemungkinan akan terjadi di perbatasan itulah, makanya kami minta semua pihak, baik pusat, provinsi hingga kabupaten/kota bisa sama-sama serius menangani perbatasan demi untuk kebaikan kita semua,” demikian Awang Faroek Ishak. ()


***